---

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

I. SASARAN REPELITA VI
 

A. BIDANG EKONOMI

Sasaran pembangunan bidang ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 10,9 persen per tahun; dengan laju pertumbuhan sektoral, yaitu sektor pertanian rata-rata sekitar 6,0 persen; industri nonmigas sekitar 12,8 persen; perdagangan sekitar 14,3 persen; pertambangan sekitar 13,3 persen; angkutan dan komunikasi sekitar 12,4 persen; dan pemerintahan sekitar 4,5 persen.

Dengan target laju pertumbuhan seperti tersebut di atas, pendapatan per kapita diharapkan mencapai sekitar Rp. 2.234,1 ribu pada akhir Repelita VI dengan peningkatan kesempatan kerja yang diperkirakan akan dapat menampung angkatan kerja sebesar 1.852.984 orang atau sebesar 98.5 persen dari jumlah perkiraan angkatan kerja yang akan ada.
 

B. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Sasaran pembangunan bidang sosial budaya adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan peningkatan usia harapan hidup menjadi 63 tahun dan penurunan angka kematian bayi menjadi 57 per seribu kelahiran hidup; dan menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional.

Sasaran pembangunan di bidang pendidikan adalah makin merata, meluas, dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) termasuk madrasah tsanawiyah (MTs) sekitar 57,5 persen; dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) termasuk madrasah aliyah (MA) sekitar 30,5 persen; serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
 

C. BIDANG FISIK DAN PRASARANA

Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar ekonomi terutama berkembangnya sistem transportasi antarmoda yang terpadu sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi ini secara merata dan efisien; meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif di daerah, meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat terutama di sektor pertanian, industri, dan jasa, dan meningkatnya PAD, termasuk di daerah tingkat II yang relatif tertinggal.

II. HASIL PEMBANGUNAN SELAMA 3 TAHUN REPELITA VI (1994/95 - 1996/97)

A. BIDANG EKONOMI

• Wilayah Propinsi Kalimantan Barat mencakup areal seluas 146.807 kilometer persegi atau sekitar 7,6 persen dari luas daratan Indonesia, namun di pihak lain wilayah ini didiami oleh jumlah penduduk yang relatif cukup besar. Pada tahun 1995 jumlah penduduk propinsi ini mencapai 3,65 juta jiwa atau dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 26 jiwa per kilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat per tahun selama kurun waktu 1980-1990 sebesar 2,55 persen lebih besar dibandingkan angka nasional sebesar 1,97 persen. Namun demikian, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, 1990-95, laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan menjadi 2.44 persen.
• Kemajuan di bidang kesehatan menunjukkan peningkatan, seperti antara lain ditunjukkan oleh angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup yang menurun dari 66 pada tahun 1993 menjadi 62 pada tahun 1996. Hal ini berarti bahwa target Repelita VI sebanyak 57 per seribu kelahiran hidup masih belum dicapai. Sedangkan angka harapan hidup menunjukkan peningkatan yaitu dari 60,9 tahun (1993) menjadi 61,7 tahun (1995) dimana masih dibawah sasaran Repelita yaitu 63 tahun. Adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tersebut didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jangkauannya. Pada tahun 1995 telah ada 18 unit rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur 1.831 buah, dan 210 unit pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta 700 unit puskesmas pembantu dan 182 unit puskesmas keliling darat dan air.
• Angka partisipasi kasar sekolah dasar (SD) juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 1993 baru mencapai 107,2 persen meningkat menjadi 109.09 persen pada tahun 1996. Begitu pula angka partisipasi kasar sekolah menengah tingkat pertama (SMTP) meningkat dari 46,15 persen pada tahun 1993 menjadi 51,97 persen pada tahun 1996. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan sekolah yang relatif memadai, dimana pada tahun 1996 telah tersedia 3.931 unit SD dengan jumlah guru tercatat sebanyak 28.655 orang guru SD dan jumlah murid sebanyak 610.664 orang, dimana setiap guru SD melayani 21 murid.

C. BIDANG FISIK PRASARANA

• Pembangunan daerah Kalimantan Barat didukung oleh pembangunan prasarana yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Dalam rangka membuka 1 lokasi daerah baru setiap tahun dibangun ruas jalan baru, sehingga hingga tahun 1996 panjang jalan yang ada di Kalimantan Barat telah mencapai 13.220 km. Mutu pelayanan prasarana jalan juga telah relatif meningkat, yang ditandai dengan relatif mantapnya jalan nasional (53,0 persen), jalan propinsi (44,0 persen), dan jalan kabupaten (26,0 persen).
• Ketersediaan prasarana transportasi lainnya yang mendukung pembangunan daerah adalah prasarana transportasi laut dan transportasi udara. Propinsi Kalimantan Barat memiliki 7 pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Pontianak sebagai pelabuhan laut utama, Sambas, Pemangkat-Sintete, Singkawang, Ketapang, Kendawangan, Telukair, dan dua pelabuhan yang tidak diusahakan yaitu pelabuhan Paloh dan Telok Melano. Transportasi udara dilayani oleh Bandar Udara Supadio yang melayani penerbangan dalam negeri maupun luar negeri dan pelabuhan udara lainnya yaitu Rahadi Usman di Ketapang, Susilo dan Nanga Pinoh di Sintang dan Pangsuma di Putussibau.
• Di bidang pengairan, telah dilaksanakan peningkatan prasarana pengairan, seperti bendung dan jaringan irigasi. Pada tahun 1995, jaringan irigasi teknis yang ada mengairi sawah seluas kurang lebih 7.000 hektare dan irigasi non teknis mengairi sawah sekitar 86.200 hektare sehingga membantu peningkatan dan menunjang produksi pertanian, khususnya dalam rangka mencapai swasembada beras.
• Penyediaan prasarana ketenagalistrikan di propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Wilayah V. Sampai dengan tahun 1995 telah dibangun pembangkit dan distribusi yang mampu menghasilkan daya terpasang sebesar 144.297 MW.
• Pembangunan perumahan dan pemukiman, khususnya yang diperuntukkan bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, dalam tiga tahun terakhir Repelita VI, telah dibangun sebanyak 3.052 unit rumah sederhana. Sedangkan pelayanan air bersih pada akhir tahun ke II Repelita VI telah mencapai 40,5 persen di daerah perkotaan, dan baru 18,5 persen untuk daerah perdesaan.
 

A. PENGHAPUSAN KEMISKINAN

• Perkembangan pelaksanaan IDT, dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 1993 sekitar 874.526 orang atau 25,05 persen dari jumlah penduduk propinsi menurun menjadi tinggal hanya sekitar 820.490 orang atau 21,98 persen dari penduduk propinsi pada tahun 1995. Selama 2 (dua) tahun anggaran pelaksanaan program pembangunan prasarna pendukung desa tertinggal (P3DT) telah dibangun kegiatan fisik, yang meliputi; jalan sepanjang 529 kilometer, jembatan sepanjang 3.843,5 meter, sarana air bersih 107 unit, serta MCK sebanyak 40 unit.
• Di propinsi Kalimantan Barat telah terjadi peningkatan keluarga sejahtera baik secara absolut maupun secara relatif. Pada tahun 1996 jumlah penduduk yang tergolong keluarga sejahtera I mencapai 299.386 KK. Keluarga yang mendapat dukungan dana dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri berupa tabungan keluarga sejahtera (TAKESRA) sebesar Rp. 2.000 per KK atau sebesar Rp. 235.870.000 bagi 117.935 KK. Disamping itu, mereka memperoleh dana kredit usaha keluarga sejahtera (KUKESRA) tahap I sebesar Rp. 1.054.200.000 untuk 52.724 anggota dan tahap II sebesar Rp. 13.840.000 untuk 346 anggota.
 

Salah satu ukuran untuk melihat semakin mantapnya otonomi daerah Pendapatan Ali Derah (PAD) menunjukkan peningkatan yang pesat, dengan rata-rata pertumbuhan selama dua tahun pertama Repelita VI mencapai kurang lebih 7,6 persen per tahun. Dalam masa itu PAD telah meningkat dari Rp 17,6 miliar pada tahun 1993/94 menjadi Rp 27,6 miliar juta pada tahun 1995/966. Peningkatan yang cukup berarti dari PAD menunjukkan peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai belanja pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat I Kalimantan Barat.
 

C. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG

• Menjadi sasaran penting pula di samping meningkatnya pendapatan masyarakat berpendapatan rendah; berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan berkurangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional; adalah meningkatnya daya dukung sumberdaya alam dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup, termasuk menurunnya luas lahan kritis.
• Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pemerintah daerah tingkat I Kalimantan Barat telah menyusun Rencana tata Ruang Wilayah Propinsi. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung alam, serta memperhatikan kebijaksanaan pembangunan nasional.
 

Keberhasilan yang telah dicapai oleh propinsi Kalimantan Barat selama ini tidak terlepas dari dukungan pembiayaan baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari dunia usaha atau pihak swasta. Dalam Repelita VI untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 10,9 persen per tahun diperkirakan diperlukan dana investasi keseluruhan sebesar Rp. 32,826 triliun, dengan kontribusi dana pemerintah sebesar Rp Rp 6,459 triliun atau 20 persen dan investasi swasta sebesar Rp 26,367 triliun atau 80 persen. Perkembangan investasi pemerintah selama tiga tahun Repelita VI menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.

Dalam tahun anggaran 1994/95 anggaran pembangunan pemerintah sebesar Rp 478,31 miliar meningkat menjadi sebesar Rp 846,79 miliar pada tahun anggaran 1996/97, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 77,04 persen. Sementara itu khususnya untuk anggaran pembangunan pemerintah pusat (APBN), yang pada tahun anggaran 1994/95 mencapai sekitar Rp. 264,97 miliar meningkat menjadi Rp. 538,7 miliar pada tahun 1997/98 yang berarti meningkat sekitar 90 persen. Anggaran APBN ini terdiri dari bantuan pembangunan daerah sebesar Rp. 203,6 milyar pada tahun 1995/96 dan meningkat menjadi Rp. 230,2 miliar pada tahun 1996/97 atau meningkat sekitar 13 persen.

Selain itu dana pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) telah pula meningkat dari Rp. 25.6 miliar pada tahun 1994/95 menjadi Rp. 33,7 miliar pada tahun 1996/97 atau meningkat sebesar 31,64 persen. Sedangkan pembiayaan dari sektor swasta mencapai sekitar Rp. 2,543 miliar atau 12,34 persen dari yang direncanakan yaitu Rp. 20,602 miliar pada tahun 1996/97.
 

IV. UPAYA PEMBANGUNAN SELANJUTNYA

Untuk mempercepat pembangunan Kalimantan Barat diprioritaskan pada upaya pengembangan sektor unggulan yang meliputi tiga sektor unngulan yang diarahkan pada Tri Program Utama Daerah yang meliputi peningkatan produksi pertanian dalam arti luas, peningkatan dan pengembanan sektor transportasi dalam rangka membuka isolasi wilayah dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Penetapan ketiga sektor utama ini pencapaian sasaran akhirnya diharapkan mampu menggerakkan berbagai potensi yang dimiliki oleh sektor-sektor lainnya yang saling menunjang dan melengkapi. Selanjutnya untuk mencapai sasaran pembangunan dalam sisa waktu Repelita VI beberapa upaya yang dapat ditempuh, antara lain:

1. Peningkatan produksi pertanian, yang meliputi peningkatan produksi perkebunan untuk mendorong pencapaian pertumbuhan produksi dan produktivitas serta peningkatan pendapatan petani. Selain itu juga perlu terus diupayakan peningkatan produksi pertanian tanaman pangan utamanya padi melalui pembangunan irigasi desa dan pengembangan daerah rawa. Selanjutnya perlu pula ditingkatkan produksi perikanan terutama melalui pengembangan dan perbaikan tambak inti rakyat (TIR) Jawai di Kabupaten Sambas dengan terus mengupayakan pembangunan dan perbaikan saluran, pembangunan kolam pengendalian, dan pembangunan dan pengendalian abrasi pantai.
2. Pembangunan prasarana dan sarana fisik yang meliputi pengembangan landasan, dermaga, dan terminal pelabuhan laut di Pontianak, pengembangan pelabuhan udara Supadio di Pontianak dan pelabuhan udara perintis di Ketapang dan Kapuas Hulu, pengembangan jalan dan jembatan di Pontianak dan dati II lainnya. Khususnya untuk pengembangan jalan, peningkatan dan pembangunan jalan diprioritaskan untuk menunjang Jalan Lintas Kalimantan (Pontianak - Tayan – Balai Bekuak, Balai Bekuak – Sandai – Nanga Tayap – Batas Kalteng), menunjang BIMP-EAGA dan SOSEK MALINDO (Sidas – Ngabang – tanjung, Sanggau Ledo – Perbatasan, Sajingan – Seluas – Seluas – Serimbu – Nanga Merakai – Nanga Kantuk – Semitau), menunjang pengembangan KAPET (Pontianak – Kubu, Kubu – Meliau, Sanggau – Sekadau – Tebelian), menunjang mega proyek NATUNA (peningkatan daya dukung jalan pelabuhan Sintete, pelebaran ruas jalan Singkawang-Tebas, peningkatan ruas jalan Sambas, Subah dan Ledo), menunjang sentra produksi dan pelabuhan laut Teluk Air (Sungai Durian – Rasau Jaya – Kubu), kawasan perkebunan di Kabupaten Ketapang (Pesaguan – Kendawangan, Pelang – Batu Tajam, Tumbang Titi – Tanjung – Marau, Nanga Tayap – Tumbang Titi). Selain itu, juga ditingkatkan pembangunan tanggul dan bangunan prasarana air baku di Ketapang, pembangunan jaringan irigasi primer dan irigasi kecil di Pontianak, Sanggau, Sambas, Ketapang, Sintang dan Kapuas Hulu.
3. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi pembangunan unit gedung baru (UGB) SMP yang diutamakan pada daerah-daerah tingkat II yang angka partisipasi kasar-nya (APK) masih rendah, serta UGB SMUN di setiap kecapatan.
4. Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat termasuk peningkatan ketersediaan tenaga medis dan paramedis.
5. Pembangunan desa yang diselaraskan dengan upaya pengentasan desa tertinggal melalui peningkatan dan penguatan program bantuan P3DT, program peningkatan prasarana jalan poros desa (P2JPD), dan program pembangunan irigasi desa (PID).
6. Pengembangan daerah perbatasan dan kerjasama ekonomi sub-regional (KESR) melalui pembangunan dan peningkatan jalan perbatasan, penyusunan rencana rinci tata ruang daerah perbatasan, serta pembangunan pos lintas batas baru.