---

Berdasarkan amanat GBHN 1993, Repelita Vl dan permasalahan, tantangan serta peluang pembangunan perkotaan dalam PJP II, maka kebijaksanaan dan sasaran pembangunan perkotaan dalam PJP II adalah sebagai berikut:
 
• Tujuan pertama, adalah terciptanya desentralisasi dalam pembangunan perkotaan dengan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab pada daerah tingkat II. Tujuan ini ingin dicapai melalui arahan kebijaksanaan-kebijaksanaan:
 
• Meningkatkan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah DATI II dalam menyusun, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan perkotaan;
• Meningkatkan kemampuan Pemerintah DATI II dalam mengelola pembangunan perkotaan.
 
• Tujuan kedua, adalah semakin meningkat dan mantapnya peran swasta dan masyarakat serta kemitraan antara pemerintah1 swasta dan masyarakat dalam pembangunan perkotaan; yang akan melalui dengan arahan kebijaksanaan-kebijaksanaan:
 
• Meningkatkan pendayagunaan kekuatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan swasta dalam pembangunan perkotaan;
• Meningkatkan dan memantapkan peran Pemerintah sebagai 'pemampu' untuk mendorong peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan perkotaan;
• Menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan perkotaan;
• Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan perkotaan.
 
• Tujuan ketiga, adalah semakin baiknya pemenuhan kebutuhan fisik, sosial, ekonomi dan kehidupan budaya masyarakat perkotaan; yang dapat dicapai melalui arahan kebijaksanaan-kebijaksanaan:
 
• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang meliputi fisik, sosial, dan budaya masyarakat perkotaan;
• Meningkatkan akses masyarakat perkotaan terhadap kepastian hukum yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan;
• Meningkatkan peluang dan lapangan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat terutama dalam rangka pemerataan dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan;
• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana penunjang bagi segenap lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah;
• Menyelenggarakan penataan penguasaan dan penggunaan lahan perkotaan secara berencana, efisien, efektif dan terpadu sehingga tercapai pola pemanfaatan lahan yang optimal dengan mempertimbangkan hak masyarakat, fungsi sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan;
• Meningkatkan sistem transportasi perkotaan yang efisien, nyaman, murah terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
 
• Tujuan keempat, adalah mantapnya peran kota-kota dalam pembangunan wilayah dan nasional; yang ingin dicapai dengan arahan kebijaksanaan-kebijaksanaan:
 
• Mengembangkan sistem kota yang dapat mengoptimalkan tingkat pelayanan dan kegiatan ekonomi kota;
• Mengembangkan 'urban governance' yang dapat mewujudkan fungsi dan tingkat pelayanan kota menurut sistem kota yang optimal;
• Mengembangkan hubungan desa-kota termasuk daerah 'megaurban' yang dapat mendorong dan menyerasikan pembangunan antara desa dan kota
• Meningkatkan produktivitas daerah perkotaan dalam rangka mempercepat tercapainya fungsi kota yang diinginkan dalam sistem kota
 
• Tujuan kelima, adalah terselenggaranya pembangunan perkotaan yang semakin efisien, efektif dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan; yang ingin dicapai melalui arahan kebijaksanaan-kebijaksanaann:
 
• Menyempurnakan mekanisme kerja dan organisasi lembagalembaga pengelola daerah sehingga tercipta pembagian wewenang yang jelas dan koordinasi yang baik;
• Mengoptimalkan penggunaan dana-dana pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat;
• Meningkatkan efisiensi pemanfaatan air, lahan dan energi serta mendorong penggunaan produk-produk yang ramah lingkungan.
 

Usulan-usulan prioritas kegiatan yang dirumuskan dalam Tabel... terlampir disusun berdasarkan faktor-faktor pertimbangan sebagai berikut:

• Adanya komponen-komponen pengelolaan perkotaan yang pokok, seperti kelembagaan, sumberdaya manusia, peraturan perundangan, pembiayaan, mekanisme kerja, instrumen dan lain-lain, yang perlu dimulai, ditinjau kembali, disempurnakan dan dikembangkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.
• Adanya program-program pembangunan perkotaan yang telah dimulai pada Repelita Vl, yang perlu dijabarkan menjadi prioritas kegiatan
• Adanya kegiatan-kegiatan yang merupakan prasyarat atau landasan untuk dapat melanjutkan prioritas kegiatan-kegiatan bagi pencapaian suatu sasaran pada Repelita selanjutnya;
• Perlunya melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
• Perlunya menangkap peluang-peluang yang ada bagi peningkatan pembangunan perkotaan

Prioritas Kota-Kota
 
Permasalahan, tantangan yang dihadapi serta peluang yang dimiliki oleh setiap kota di Indonesia berbeda-beda menurut ukuran, lokasi, tingkat perkembangan dan fungsi kota. Oleh karena itu, usulan prioritas kegiatan perlu dibedakan menurut kebutuhan pengembangan kota-kota. Usulan prioritas kegiatan-kegiatan dalam kebijaksanaan pembangunan perkotaan PJP II dikategorikan menjadi empat, yaitu:

• Prioritas kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk kota-kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
• Prioritas kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk kota-kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
• Prioritas kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk kota-kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
• Prioritas kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk kota-kota yang berfungsi sebagai pusat kawasan khusus (PKK).