---

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

I.    Sasaran Repelita VI
 
A.    Bidang Ekonomi

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 6,7% per tahun (sasaran untuk PJP II sebesar 6,9%), dengan laju pertumbuhan sektoral, yaitu : pertanian rata-rata 3,5%; industri nonmigas sekitar 9,3%; bangunan sekitar 9,4%; perdagangan dan pengangkutan sekitar 7,3%; jasa-jasa sekitar 6,6%; serta lainnya (mencakup pemerintahan, energi dan pertambangan) sekitar 8,3%. Sasaran laju pertumbuhan ekspor nonmigas untuk Propinsi Sulawesi Tenggara rata-rata adalah 9,1% per tahun, sedangkan sasaran laju pertumbuhan kesempatan kerja adalah rata-rata 2,5% per tahun sehingga tercipta tambahan kesempatan kerja baru bagi 72.800 orang.

Sasaran lainnya di bidang ekonomi adalah meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif di daerah, meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat di sektor pertanian, industri, dan jasa, serta meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk di daerah tingkat II yang relatif tertinggal.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan peningkatan usia harapan hidup menjadi 63,8 tahun (sasaran PJP II 70,3 tahun) serta penurunan angka kematian bayi menjadi 54 per seribu kelahiran hidup (sasaran PJP II 28 per seribu kelahiran hidup); menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional; makin merata, meluas, dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi kasar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) termasuk madrasah tsanawiyah (MTs), dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) termasuk madrasah aliyah (MA) masing-masing menjadi 61% dan 39,4% serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Menjadi sasaran penting pula meningkatnya pendapatan masyarakat berpendapatan rendah; berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional, meningkatnya daya dukung sumber daya alam, terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup serta menurunnya luas lahan kritis.

Untuk itu, kebijaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, pengembangan sarana dan prasarana perhubungan laut dan udara akan terus ditingkatkan. Khusus jalan lintas Sulawesi (Trans Sulawesi) akan mendapat perhatian khusus dan diharapkan pada akhir Repelita VI sudah dapat terwujud dan berfungsi.
 
 

III.    Hasil Pembangunan Selama 3 Tahun Repelita VI (1994/95 – 1996/97)
 

A.    Bidang Ekonomi

1. Keadaan Makro Ekonomi

• Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) selama Repelita VI cenderung meningkat apabila dibandingkan dengan keadaan pada tahun terakhir Pelita V, walaupun belum mencapai target tahunan untuk Pelita VI. Pertumbuhan ekonomi pada tahun pertama Pelita VI (1994) sebesar 6,38% (target 7,62%) dan pada tahun kedua (1995) meningkat menjadi 7,27% (target 7,58%). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diupayakan lebih keras lagi mengingat pertumbuhan ekonomi regional yang dihitung berdasarkan PDRB selama Pelita VI ditargetkan tumbuh secara total sebesar 9,3% per tahun.
• Ditinjau dari target Repelita VI untuk masing-masing sektor ekonomi pada tahun 1994-1995, hanya 2 sektor yang pertumbuhannya melebihi target, yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan; 2 sektor ekonomi lainnya yaitu sektor pertambangan & penggalian dan sektor transportasi & komunikasi hampir mencapai target; sedangkan 5 sektor sisanya masih jauh untuk mencapai target. Dengan kenyataan seperti itu dapat disimpulkan bahwa target pertumbuhan ekonomi secara total belum tercapai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi tersebut, antara lain rendahnya produktivitas investasi modal, yang ditandai oleh rendahnya MEC (27,7%) atau ICOR sebesar 3,61%. Rendahnya angka-angka tersebut disebabkan karena sebagian besar investasi pemerintah ditujukan untuk public service (pelayanan umum) seperti pembangunan jalan, jembatan, sistem irigasi, dan sebagainya, yang dampaknya baru akan dirasaklan dalam jangka panjang. Demikian juga dengan investasi swasta yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan perumahan (Real Estate), perkebunan, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Agroindustri yang bersifat jangka panjang.

1. Pendapatan Perkapita

• Realisasi PDRB perkapita atas dasar harga yang berlaku tahun 1994 adalah Rp.992.637 (target Rp.994.000) dan pada tahun 1995 menjadi Rp.1.158.036 (target Rp.1.162.000). Karena realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 1994 dan 1995 lebih rendah dari yang ditargetkan, sedangkan pertumbuhan penduduk relatif sama, maka realisasi PDRB perkapita juga sedikit lebih rendah dari yang sudah ditargetkan.
• Bila dibandingkan dengan PDRB perkapita nasional, yaitu Rp.2.200.000 pada tahun 1994, maka pendapatan perkapita Sulawesi Tenggara pada tahun 1995 tersebut kurang lebih 50% dari PDRB perkapita nasional. Kondisi obyektif ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara dimasa mendatang memerlukan penanganan yang lebih serius untuk mengejar ketinggalannya.

1. Derajat Kesehatan

Hasil yang dicapai dan perkembangan derajat kesehatan di Propinsi Sulawesi Tenggara selama paruh waktu Pelita VI telah menghasilkan perubahan-perubahan yang dapat dilihat dari indikator kesehatan, antara lain:

• Angka kematian bayi terus menurun menjadi 58,5 per seribu kelahiran hidup pada tahun 1995 (sasaran akhir Pelita VI 54/1000 kelahiran hidup), dan angkan kematian ibu juga terus menurun menjadi 5,2 per seribu kelahiran hidup.
• umur harapan hidup pada tahun 1995 terus meningkat menjadi 62,55 tahun (rata-rata nasional 66,27 dan sasaran akhir Pelita VI 63,8).
Angka-angka yang diperoleh pada paruh waktu Pelita VI tersebut belum ada yang mencapai/mendekati sasaran akhir Pelita VI. Namun demikian, dalam sisa waktu 2-3 tahun mendatang masih ada harapan untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.
 
2. Perkembangan Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, telah dicapai perkembangan sebagai berikut:
 
• Angka partisipasi kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar dan madrasah ibtidaiyah (MI) pada tahun 1995/96 mencapai 107,08% (sasaran akhir Pelita VI 115%). APK untuk SLTP dan madrasah tsanawiyah (MTs) pada tahun 1995/96 mencapai 60,21% (sasaran akhir Pelita VI 66%, dan sasaran untuk SLTA termasuk madrasah aliyah/MA adalah 41%).
• Dari data-data tersebut, APK untuk tingkat Sekolah Dasar maupun SLTP sampai dengan tahun kedua Pelita VI masih berada dibawah sasaran, oleh karena itu dengan sisa waktu 2-3 tahun mendatang pembangunan bidang pendidikan ini, khususnya dalam meningkatkan angka partisipasi bersekolah perlu diupayakan secara maksimal.
 
1.   Perkembangan Ketenagakerjaan

• Perkembangan ketenagakerjaan dari data BPS hasil Susenas dalam kurun waktu 1993-1995 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk bukan angkatan kerja. Peningkatan yang relatif besar terjadi antara tahun 1993-1994 dengan pertumbuhan 19,60%; sedangkan antara tahun 1994-1995 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,53%. Sebaliknya, pada tahun 1993-1994 angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 0,04%; sedangkan untuk tahun 1994-1995 mengalami pertumbuhan 4,08%.
• Secara umum, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Sulawesi Tenggara relatif masih rendah, yakni sebesar 55,09%. TPAK menurut jenis kelamin menunjukkan masih dominannya laki-laki dalam angkatan kerja, dimana TPAK laki-laki 71,83% sedangkan TPAK perempuan hanya 39,30% saja. Ditinjau dari perbedaan TPAK antar kabupaten, tidak dijumpai perbedaan yang mencolok diantara keempat Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara.

1. Perhubungan Laut

Hasil-hasil yang telah dicapai pada pembangunan perhubungan laut antara lain: pembangunan 3 paket dermaga penyeberangan, pengadaan 1 unit kapal penyeberangan 300 GRT, 3 paket gedung terminal, dan pengoperasian 3 unit kapal penyeberangan. Disamping itu telah dibangun pula dermaga treste beton seluas 5.827 m2 masing-masing di Bau-Bau, Wanci, Raha, Kolaka, Mounse, Sikeli, dan Kendari. Sementara itu sedang dibangun lapangan penumpukan seluas 14.200 m2 lengkap dengan sarana penunjangnya.

 

2. Perhubungan Udara

Untuk menunjang peningkatan perhubungan udara telah dilaksanakan, antara lain: perpanjangan dan peningkatan landasan seluas 6.000 m2, pemotongan bukit 370.000 m3, pembangunan paved shoulder 1,8 juta m2, pengadaan dan pemasangan peralatan meteorologi dan geofisika sebanyak 27 paket.

 

3. Jalan dan Jembatan

• Pembangunan dibidang jalan dan jembatan dikembangkan pada upaya perluasan jangkauan daerah-daerah potensial dan terisolasi berupa kegiatan pengembangan, peningkatan, dan rehabilitasi. Hasil pembangunan jalan dan jembatan yang berhasil dicapai pada periode 1992/93-1996/97 adalah: Jalan Nasional sepanjang 303,61 km permukaan aspal dengan kondisi 98,28% mantap (298,40 km); Jalan Propinsi berkembang dari 778,29 km menjadi 1.178,58 km atau meningkat 51,43%; Jalan Non-Status, pada tahun 1992 meliputi 230,90 km meningkat menjadi 289,95 km pada tahun 1996/97 atau meningkat sebesar 25,57%; Jalan Kabupaten meningkat dari 352,42 km (1992) menjadi 3.606,30 km (1996) atau naik 23,52%. Selain itu, jalan kerikil juga turut meningkat dari 1.217,32 km menjadi 1.265,80 km, dan jalan tanah dari 1.353,80 km menurun menjadi 1.217,50 km.
• Pembangunan jembatan antara tahun 1992-1996 antara lain sebagai berikut: terdapat 182 buah jembatan sepanjang 2.091,60 m2 pada Jalan Nasional, dengan kondisi 100% permanen pada Jalan Propinsi. Disamping itu, jembatan lainnya sebanyak 449 buah (5.469,10 m2) pada tahun 1992, meningkat menjadi 628 buah (7.680,80 m2) pada 1996 yang berarti meningkat sebesar 39,87%. Dari jumlah tersebut, 511 buah merupakan jembatan permanen, 68 buah semi permanen, dan 49 buah darurat. Pada Jalan Non-Status terdapat 110 buah jembatan (2.645,49 m2) dan telah meningkat menjadi 130 buah (2.990,40 m2) atau naik 18,18%. Dari jumlah ini, 65 buah permanen dan 65 buah merupakan jembatan kayu.

1. Irigasi

Selama Repelita VI jaringan irigasi di Sulawesi Tenggara telah meningkat dari 340 unit menjadi 381 unit dengan total potensi pelayanan seluas 82.900 Ha, dan tingkat pemanfaatannya telah mencapai 62,29%.

 

2. Pariwisata

 
III.    Evaluasi Kemajuan Program Prioritas

A.    Upaya Penghapusan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 

1. Jumlah penduduk miskin serta proporsinya terhadap jumlah penduduk di propinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan, dengan data sebagai berikut : Tahun 1993 jumlah penduduk miskin tercatat 162.279 orang (10,8% terhadap jumlah penduduk propinsi), sedangkan pada tahun 1996 penduduk miskin tercatat 139.394 orang (8,5% terhadap jumlah penduduk propinsi).
2. Jumlah desa/kelurahan tertinggal di Propinsi Sulawesi Tenggara adalah 553 desa/kelurahan atau 64,44% dari jumlah desa/kelurahan yang ada. Namun karena terdapat perbedaan persepsi antara BPS dengan Pemda dalam menetapkan kriteria desa tertinggal, maka dari 553 desa tertinggal tersebut, pada tahun 1994/95, hanya 327 desa/kelurahan yang memperoleh dana Program IDT. Pada tahun 1995/96 meningkat menjadi 395 desa/kelurahan, dan pada 1996/97 meningkat lagi menjadi 441 desa/kelurahan. Dalam tahun ketiga Pelita VI (1996/97) alokasi dana untuk 441 desa IDT sebesar Rp. 8.820.000.000, namun demikian belum ada sedikit pun yang sudah berhasil digulirkan.
3. Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) di Sulawesi Tenggara mendapat bantuan dari OECF, dan telah dimulai pada tahun 1995/96. Untuk tahun 1996/97 disediakan dana sebesar Rp. 8.300.000.000 untuk alokasi 65 desa (13 cluster), dengan rincian kegiatan sebagai berikut : pembangunan jalan sepanjang 193,08 Km; Pembangunan jembatan sepanjang 799,50 meter; pembangunan tambatan perahu sebanyak 20 unit; pembangunan sarana air bersih sebanyak 56 unit.
4. Pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dimulai tahun 1996/97 dengan alokasi dana Rp. 2.556.850.000 untuk cakupan 569 SD (74.853 murid) dan 8 madrasah ibtidaiyah/MI (835 murid).
5. Pelaksanaan program TAKESRA dan KUKESRA di Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

• Calon penerima TAKESRA terdiri dari 64.546 keluarga Pra-Sejahtera dan 36.654 keluarga Sejahtera-I. Jumlah totalnya 110.200 keluarga.
• Dari sejumlah 110.200 keluarga tersebut, telah dibentuk 4.695 kelompok penerima TAKESRA dan KUKESRA (UPPKS) dengan jumlah anggota 91.145 keluarga. Realisasi pembentukan kelompok UPPKS telah mencapai 90,06% serta realisasi TAKESRA sebesar 45,20%, sedangkan realisasi KUKESRA sebesar 33,68%. Hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini karena beberapa kelompok belum dapat membuka rekening TAKESRAnya, karena wilayahnya jauh dari Kantor Pos (KPP) Kecamatan, bahkan beberapa ecamatan belum mempunyai Kantor Pos.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Tenggara telah disusun dan telah ditetapkan dengan Perda No.20 Tahun 1995. Sedangkan pengesahan RTRW tersebut oleh Mendagri masih dalam proses penyelesaian. Disamping RTRW Propinsi, salah satu dari lima Kabupaten/Kotamadya Dati.II, yaitu Kabupaten Dati II Kendari telah memiliki RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan pula dengan Perda Tk.II. Sedangkan empat Kabupaten/Kotamadya Dati II lainnya masih dalam proses penyusunan. Selain itu, telah disusun 41 buah Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan (Renko IKK) dan 12 buah diantaranya telah ditetapkan dengan Perda. Dengan demikian, dari 64 Kecamatan yang ada di Propinsi Sulawesi Tenggara, masih terdapat 23 kota Kecamatan yang sedang diupayakan penyusunan Renko IKKnya.

IV.    Upaya Pembangunan Selanjutnya
 
Sekalipun hasil pembangunan di Propinsi Sulawesi Tenggara dapat dikatakan cukup menggembirakan dan secara umum telah mendekati sasaran, tapi belum sepenuhnya memecahkan issue serta masalah pokok pembangunan yang meliputi :

• Belum dimanfaatkannya secara optimal sumber daya alam, khususnya mineral, hutan, kelautan, serta keanekaragaman ekosistem.
• Kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah.
• Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar masih terbatas.
• Masih banyak terdapat penduduk miskin dan desa tertinggal.
• Rendahnya produktivitas di sektor produksi serta terbatasnya investasi.
• Menurunnya daya dukung lingkungan hidup di berbagai kawasan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang kurang rasional dan adanya usaha peladang berpindah dimasa lampau.

Bidang Ekonomi :

1. Peningkatan pembangunan pedesaan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal, serta membuka isolasi desa-desa terpencil. Prioritas pembangunan di bidang ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang langsung memberi dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Strategi demikian diharapkan dapat mendorong pendapatan masyarakat dan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat.
2. Penyebaran produksi dan pendapatan masyarakat melalui pendekatan agribisnis dan agroindustri.
3. Peningkatan daya guna dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, khususnya perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung dan fungsi kelestarian lingkungan.

1. Peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat secara merata.
2. Peningkatan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk kemampuan aparat pemerintah.
4. Peningkatan sarana dan fasilitas pendidikan, dibarengi dengan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

1. Peningkatan pembangunan prasarana dasar, pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur pembangunan.
2. Pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung dan menampung masuknya investasi swasta.