---

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

 I. SASARAN REPELITA VI
 

A. BIDANG EKONOMI

Sasaran pembangunan ekonomi diharapkan laju pertumbuhan eonomi nonmigas sebesar 10,1% per tahun, dengan laju pertumbuhan sektoral yaitu tanaman bahan makanan 4,0%, pertanian 5,3%, pertambangan dan penggalian nonmigas 10,6%, industri nonmigas sekitar 14,4%, listrik, gas dan air minum 10,3%, bangunan sekitar 14,4%, perdagangan 11,7%, pengangkutan dan komunikasi 10,3%, jasa-jasa sekitar 9,8%, serta pemerintahan dan pertahanan 4,9%, migas 7,2%.

Sasaran laju pertumbuhan ekspor nonmigas untuk Propinsi Maluku rata-rata adalah 14,1% per tahun. Sedangkan sasaran laju pertumbuhan kesempatan kerja rata-rata 4,4% per tahun sehingga tercipta tambahan kesempatan kerja baru bagi 173,2 ribu orang.
 
 

B. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Sasaran pembangunan bidang sosial budaya pada Repelita VI, meliputi meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan peningkatan usia harapan hidup menjadi 64,8 tahun serta penurunan angka kematian bayi menjadi 49 per seribu kelahiran hidup, menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional, makin merata, meluas dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan kejuruan, meningkatnya angka partisipasi kasar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) termasuk madrasah tsanawiyah (Mts) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) termasuk madrasah aliyah (MA) masing-masing menjadi 61,8% dan 46,8%, serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

C. BIDANG FISIK DAN PRASARANA

Pengembangan fisik dan prasarana transportasi diutamakan pada berkembangnya sistem transportasi antarmoda yang terpadu sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi ini secara merata dan efisien, meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif di daerah, meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat di sektor pertanian, industri, dan jasa, dan meningkatnya PAD, termasuk di daerah tingkat II yang relatif tertinggal.
 
 

II. HASIL SELAMA 3 TAHUN REPELITA VI 1994/95-1996/97)
 

A.    BIDANG EKONOMI

Berdasarkan harga konstan tahun 1993, peningkatan laju pertumbuhan PDRB nonmigas pada tahun 1994 ke 1995 sebesar 5,46%. Hal ini lebih kecil dari target propinsi di dalam Pelita VI sebesar 10,1%.

1. Sektor yang mengalami kenaikan sangat tinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian (28,79%) dan sektor listrik, gas dan air bersih (30,32%). Cukup mengherankan adanya apenurunan pertumbuhan di sektor pertanian sebesar 0,32%. Pada saat yang sama sektor industri pengolahanpun meningkat tidak terlampau tinggi (4,65%), jauh dari target sektor industri sebesar 14,4%.
2. PDRB perkapita sebesar Rp.1,5 juta pada tahun 1995, masih harus terus ditingkatkan sampai dengan target Pelita VI sebesar Rp.1,8 juta.
3. Pertumbuhan kesempatan kerja dalam kurun waktu 1990-94 sebesar 3,5% sedangkan angkatan kerja 4,14%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran meningkat, dimana data menunjukkan 3,4% pada tahun 1990 menjadi 5,7% pada tahun1994. Data pada tahun 1996 tingkat pengangguran sebesar 7,85%.

1. Wilayah Propinsi Maluku seluas 74.505 km2 dengan jumlah penduduk sebesar 2,1 juta jiwa dan kepadatan penduduk 28,7 jiwa/km2 pada tahun 1996. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,40% pada tahun 1996, jauh lebih besar dari pertumbuhan penduduk Indonesia (1,69%). Hal ini disebabkan karena adanya intervensi program transmigrasi, sehingga peningkatan pertumbuhan penduduk selain berjalan alami juga ditambah dengan penduduk yang masuk secara transmigrasi.
1. Walaupun ada peningkatan jumlah puskesmas pembantu dan posyandu masing-masing 539 menjadi 559 dan 2.452 menjadi 2,830 pada akhir tahun Pelita V sampai dengan tahun kedua Pelita Vi, pencapaian pembangunan bidang sosial budaya pada Repelita VI masih belum memuaskan. Usia harapan hidup dari 62,49 menjadi 63 pada tahun pertama dan 63,5 pada tahun kedua. Hal tersebut masih dibawah target yaitu 64,8 tahun. Angka kematian bayi sebesar 57 pada tahun pertama dan 55 pada tahun kedua masih jauh dibawah target sebesar 49 per seribu kelahiran hidup. Apabila dilihat berdasarkan target Pelita VI, sarana dan prasarana kesehatan yang ada baru mencapai 50% dari target sarana dan prasarana di 21 gugus pulau.
1. Tingkat partisipasi penduduk dalam hal pendidikan mengalami peningkatan jauh dari target yang diinginkan 61,8, realisasi angka partisipasi kasar SLTP sebesar 66 untuk tahun pertama Pelita VI dan 70 untuk untuk tahun kedua Pelita VI. Angka partisipasi kasar SD sebesar 115,08 untuk tahun pertama dan 116,13 untuk tahun kedua. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan SD dan jumlah guru SD yang melayani murid (1 guru 23 murid). Berdasarkan data saat ini jumlah peserta didik SLTP sebanyak 89.877 orang siswa, yang belum tertampung 21.546 siswa.

C. BIDANG FISIK DAN PRASARANA

Status jalan negara dan propinsi tidak ada peningkatan jumlah yaitu jalan negara 775 km dan jalan propinsi 2.347 km. Sedangkan untuk jalan kabupaten terjadi peningkatan dari 4.505 km menjadi 5.492 km pada tahun kedua. Menurut kondisinya ada peningkatan jalan menjadi baik dari 2.812 km menjadi 2.917 km dan penurunan pada jalan rusak dari 1.712 km menjadi 1.312 km, walaupun ada peningkatan jalan rusak berat dari 1.140 km menjadi 2.695 km.

1. Jaringan-jaringan jalan regional di Propinsi Maluku seperti trans Seram, trans Halmahera dan P.Buru merupakan pulau-pulau besar dan potensial,umumnya belum ditunjang oleh kesediaan jumlah penduduk pada pusat-pusat permukiman pada ruas-ruas jalan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan aksesibilitas daripada ruas jalan tersebut menjadi rendah. Disisi lain ruas-ruas jalan yang ada tidak dapat dilayani oleh DAMRI karena armadanya sudah tua dan sering rusak.
2. Transportasi yang menunjang pembangunan Daerah Maluku adalah transportasi laut dan sebagian besar merupakan angkutan barang dan penumpang. Dalam 5 tahun akhir perkembangan jumlah sarana angkutan
3. penyeberangan meningkat cukup pesat. Sampai saat ini di Maluku terdapat 13 lintas penyeberangan dengan jumlah kapal penyeberangan sebanyak 12 buah (4 buah merupakan kapal bekas daerah lain). Dari 13 lintas yang sudah beroperasi hanya 5 lintas yang mempunyai fasilitas pelabuhan penyeberangan. Pelabuhan-pelabuhan yang belum diusahakan masih mengalami kekurangan fasilitas ke pelabuhan.
4. Sampai saat ini armada perintis yang beroperasi diwilayah Propinsi Maluku semakin meningkat dengan jumlahnya 9 buah kapal yang berbasis di Ambon 5 buah, Ternate 3 buah dan Tual 1 buah. Yang menjadi masalah adalah kapal-kapal yang ada dalam kondisi yang sudah tua dan bertipe Coster/angkutan barang bukan penumpang, sedangkan permintaan masyarakat meningkat. Selain itu trayek Koredor Selatan Bali-Mataram-Kupang-Delli-Ambon-Jayapura tidak terealisir.
5. Di bidang sarana angkutan udara, pesawat-pesawat yang melayani sudah tua (dua diantaranya mengalamai kecelakaan di Maluku dan Irian Jaya).
6. Di bidang pengairan, daerah yang teraliri meningkat terus selama tiga tahun berturut-turut dari 1.595 ha menjadi 3.813 ha dan 10.313 ha.
7. Pembangunan perumahan dan pemukiman, khususnya yang diperuntukkan bagi golongan masyarakat menengah kebawah dalam dua tahun terakhir telah dibangun sebanyak 1.077 unit rumah sederhana. Sedangkan pelayanan air bersih pada akhir tahun kedua Pelita VI baru mencapai 30 ribu orang di perkotaan dan 25 ribu orang di pedesaan.
8. Di bidang ketenagalistrikan pertumbuhan tahun 1996/97 sebesar 4,7%. Rasio elektrifikasi sebesar 41,45% pada tahun 1996/97 dengan jumlah desa sebanyak 596 desa dan jumlah pelanggan sebesar 113.678 pelanggan.

II.    EVALUASI KEMAJUAN PROGRAM PRIORITAS
 

A. PENGHAPUSAN KEMISKINAN

Sasaran penting lainnya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional. Data menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun1993 dari 478.855 jiwa menjadi 417.047 jiwa pada tahun1996.
 

B. PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH

Pemerintah daerah senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan laju pembangunan dan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satu ukuran untuk melihat semakin mantapnya otonomi daerah adalah dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD). Perkembangan PAD menunjukkan kenaikan cukup berarti sebesar 19,23% antara tahun pertama ke tahun kedua, yaitu dari Rp.11,3 milyar menjadi Rp. 13,5 milyar, sedangkan targetnya pada akhir Pelita VI adalah sebesar Rp. 13,78 milyar.
 

C. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN TATA RUANG

Pembinaan sumber daya alam, terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menurunnya lahan kritis di Propinsi Maluku dijabarkan dalam enam program pembinaan dan satu program penunjang, yaitu:

• Pembinaan Daerah Pantai : Pengelolaan wilayah pesisir dan laut belum ditangani secara terpadu oleh semua sektor yang terkait, terutama menyangkut aspek hukum, kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisi dan laut.
• Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Peningkatan kesadaran pengusaha dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan, terutama kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
• Program penyelamatan Hutan, Tanah dan Air: Kegiatan penghijauan dan reboisasi disebar secara merata di seluruh kabupaten.
• Program Rehabilitasi Lahan Kritis: Penyusunan pola RLKT DAS dilaksanakan secara menyeluruh pada semua kabupaten.
• Program Penendalian Pencemaran Lingkungan Hidup: Peningkatan frekwensi pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting seperti kegiatan di bidang kehutanan, perindustrian, perikanan dan pekerjaan umum dan lain-lain.
• Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Penggunaan sumber daya alam terutama sumber daya hutan yang belum selesai diinventarisasikan secara menyeluruh pada setiap pulau.
• Program Pengembangan Metereologi dan Geofisika: Penyediaan prasarana dan sarana terutama dalam penyediaan jasa meteorologi dan geofisika.

1. Sasaran-sasaran pokok pembangunan dalam Repelita VI Daerah sebagaimana dikemukakan pada Bab sebelumnya harus diusahakan pencapaiannya melalui berbagai kegiatan pada berbagai sektor pembangunan. Pelaksanaannya tercermin dalam berbagai kegiatan investasi yang memerlukan anggaran/dana pembiyaan. Keperluan akan anggaran/dana investasi dimaksud bukan saja untuk membiayai kegiatan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah namun juga untuk membiayai kegitan investasi yang dilaksanakan pihak swasta.
2. Perkiraan proporsi pembiayaan pembangunan oleh Pemerintah dibandingkan dengan kemampuan investasi oleh sektor non Pemerintah (termasuk swadaya masyarakat) adalah 60 : 40. Dengan demikian, target investasi pada Repelita VI adalah sebesar Rp.3.357,21 milyar dan investasi oleh sektor non Pemerintah (termasuk swadaya masyarakat) sebesar Rp.2.238,13 milyar. Pada kenyataannya proporsi pemerintah hanya mencapai 14,18% yang dapat dilihat pada proporsi dana pembiayaan melalui proyek-proyek sektoral pada tahun 1995/96. Total pembiayaan sektor pemerintahan adalah DIP sebesar 59,11% dan bantuan pembangunan daerah sebesar 40,89%, yang terdiri dari Inpres Dati I 15,07%, Inpres Dati II 18,24%, dan lain-lain sebesar 12,5%.
3. Dalam tahun anggaran 1996/97 dana yang diterima dari APBN sebesar Rp 476,27 milyar, dimana bantuan pembangunan daerahnya sebesar Rp.198,78 milyar (41,73%). Sedangkan dana dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diterima sebesar 6,584 trilyun dan Penanaman Modal Asing sebesar US $ 371,9 juta( atau Rp.873,966 milyar). Berdasarkan target yang dicantumkan, maka dana dari pemerintah tidak sesuai dengan target sedangkan total dana sektor swasta (PMDN dan PMA) sudah melebihi target.

A. BIDANG EKONOMI

1. Guna mencapai laju pertumbuhan ekonomi daerah Maluku selama Pelita VI yang telah ditetapkan maka investasi pemerintah dan swasta asing harus ditingkatkan.
2. Guna mencapai target laju pertumbuhan sektor pertanian dan kehutanan diperlukan dana tambahan untuk peningkatan diversivifikasi usaha, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang pertanian. Selain itu untuk penunjang agrobisnis diperlukan bantuan berupa informasi pasar dan peningkatan peranan koperasi sebagai lembaga pengumpul hasil pertanian dan menjembatani dengan swasta atau BUMN.
3. Perkembangan industri yang lebih bersifat pasar domestik dan padat modal belum dapat mencapai target yang diinginkan dan menyerap tenaga kerja yang tersedia. Strategi industrialisasi pedesaan yang berbasis pada hasil-hasil produksi pertanian ( dalam arti luas) perlu peningkatan perhatian. Untuk agroindustri terutama diperlukan bantuan-bantuan peralatan untuk pengolahan hasil pertanian pasca panen yang selama ini pendanaannya masih terbatas dari APBD.
4. Peningkatan pemerataan untuk mengatasi kesenjangan antar sektor pembangunan yang masih cukup lebar melalui program IDT hendaknya perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Hal ini dikaitkan dengan besarnya biaya pengangkutan dan jauhnya dari pusat-pusat pemasaran.
5. Peningkatkan PAD melalui pengembangan sumber-sumber PAD masih memerlukan bantuan pemerintah pusat dari aspek legalitas, terutama berkaitan dengan hasil tambang dan perikanan yang diekspolarasi di Maluku agar memberikan royaltiesnya ke Maluku seperti halnya yang dilakukan di Irian Jaya.

• Untuk meningkatkan Program Wajib Belajar 9 Tahun, diperlukan penambahan sarana dan prasarana SLTP serta peningkatan pola anak asuh. Perlu penambahan guru, peningkatan kualitas guru dan penyebaran guru yang saat ini masih terpusat di ibukota propinsi, kabupaten dan kecamatan.
• Untuk menunjang kegiatan penelitian maka pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi perlu mendapat perhatian. Sedangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia perlu ditingkatkan bantuan untuk studi lanjutan yaitu melalui studi S2 dan S3. Bantuan ini terutama ditujukan pada Perguruan Tinggi dan pemerintah daerah Maluku.
• Untuk menangani masalah pelayanan kesehatan yang masih tergolong rendah dalam rangka meningkatkan usia harapan hidup dan penurunan jumlah kematian bayi diperlukan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat yang ditunjang dengan pelayanan dokter, ketersediaan obat-obatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan pribadi dan kesehatan lingkungan.
• Berkaitan dengan peningkatan penduduk melalui transmigrasi perlu diantisipasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini diperlukan penambahan tenaga-tenaga sosial di lapangan baik dari segi kuantitas dan kualitas agar mampu mengatasi dan memantau setiap permasalahan yang terjadi. Sedangkan berkaitan dengan pembangunan keluarga sejahtera, maka norma keluarga kecil dan bahagia masih tetap perlu dipromosikan dan dibudayakan.

• Pembangunan perumahan dan pemukiman perlu ditingkatkan mengingat sampai tahun kedua Repelita Vi kegiatan pembangunan di sub sektor ini masih jauh dibawah target yang diharapkan.
• Pembangunan jalan baru hanya mencapai 35,33% dari target yang berarti masih diperlukan perhatian yang lebih besar, karena prasarana jalan merupakan urat nadi pembangunan pada seluruh sektor pembangunan. Oleh karena itu percepatan pencapaian target harus dilakukan dengan penetapan ulang target pada sisa tahun Repelita VI. Pembangunan jalan baru ini terutama ditujukan di pulau-pulau besar yaitu penyelesaian trans Seram, trans Halmahera dan trans Yamdena. Tujuannya adalah peningkatan aksesibilitas kawasan transmigrasi dan peningkatan pemasaran dari pusat-pusat produksi hasil pertanian. Pembangunan jalan baru perlu ditunjang pula dengan penyediaan moda angkutan yang terpadu, pembangunan jembatan dan pemasangan rambu jalan yang baru mencapai 29,97% dari target.
• Peningkatan sarana dan prasrana transportasi terutama ditujukan pada transportasai laut, yaitu perlu ditingkatkannya fasilitas pelabuhan baik pada pelabuhan yang diusahakan maupun pelabuhan yang belum diusahakan, serta merehabilitasi dermaga-dermaga yang sudah rusak berat (Leksula dan Elat), dan peningkatan fasilitas pelabuhan-pelabuhan pintu keluar terutama pelabuhan ekspor (menara suar baru mencapai 10% dari target).
• Pengembangan fasilitas bandara di Ambon dan lapangan terbang di Tual, Banda dan Saumlaki untuk mengantisipasi meningkatnya wisatawan asing dan memudahkan akses obyek wisata di Maluku.
• Peningkatan pelayanan air bersih, listrik dan penyediaan perumahan sederhana perlu diperluas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan menengah bawah dan taraf hidup dari segi kesehatan masyarakat dan lingkungan.