Make your own free website on Tripod.com

PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

SULAWESI TENGGARA

I. PENDAHULUAN

Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, terletak antara 3E - 6E lintang selatan dan 120E - 124E bujur timur, merupakan wilayah daratan dan kepulauan; berbatasan di sebelah utara dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, di sebelah timur dengan Laut Banda, di sebelah selatan dengan Laut Flores, dan di sebelah barat dengan Teluk Bone.

Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara mencakup wilayah seluas 38.140 kilometer persegi. Tata guna lahan pada tahun 1990 meliputi areal hutan seluas 25.668 kilometer persegi atau 67,3 persen, areal semak belukar seluas 4.195 kilometer persegi atau 11 persen, areal padang rumput seluas 3.700 kilometer persegi atau 9,7 persen, areal ladang seluas 1.220 kilometer persegi atau 3,2 persen, dataran tinggi seluas 1.335 kilometer persegi atau 3,5 persen, areal sawah 610 kilometer persegi atau 1,6 persen, areal perkebunan seluas 191 kilometer persegi atau 0,5 persen, areal pemukiman seluas 648 kilometer persegi atau 1,7 persen, dan areal budi daya lainnya 572 kilometer persegi atau 1,5 persen dari seluruh luas wilayah.

Propinsi Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang berbukit-bukit dan pegunungan, dan berada pada ketinggian antara 500 - 2.800 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki beberapa sungai yang relatif besar yang merupakan sumber pengairan, antara lain Sungai Konaweha, Lambandia, Matarombeo, Lasolo, dan Watanakole. Iklim daerah Sulawesi Tenggara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin laut sehingga curah hujan cukup tinggi dan merata setiap tahunnya beragam antara 1.000 - 2.500 milimeter. Suhu udara beragam antara 20oCelcius - 34oCelcius. Dengan kondisi fisik seperti tersebut di atas, beberapa kawasan di propinsi ini mempunyai ciri sebagai kawasan yang rawan terhadap bencana, antara lain erosi tanah, banjir, dan kebakaran hutan.

Lahan di Propinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, pertambangan, dan industri. Selain itu, di propinsi tersebut masih terdapat potensi yang cukup besar untuk pengembangan kehutanan, perikanan laut, perikanan darat dan pertambangan.

Pada tahun 1990 penduduk Propinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 1.357.300 jiwa, dengan kepadatan penduduk 36 jiwa per kilometer persegi. Daerah tingkat II yang terpadat penduduknya adalah Kabupaten Buton dengan kepadatan 61 jiwa per kilometer persegi, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kolaka dengan kepadatan rata-rata 23 jiwa per kilometer persegi. Penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan berjumlah 229.826 orang atau 17,0 persen dari jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Tenggara. Jumlah penduduk perkotaan di propinsi ini mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan rata-rata laju pertumbuhan antara tahun 1971 dan 1990 sebesar 8,93 persen per tahun.

Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di propinsi ini berjumlah 907.706 orang (67,25 persen). Dari jumlah tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja 547.166 orang dan angkatan kerja yang bekerja sebanyak 539.542 orang. Dari seluruh angkatan kerja yang bekerja tersebut, sebagian besar terserap di sektor pertanian (68,8 persen). Sisanya terserap di berbagai sektor lain, yaitu sektor industri (7,9 persen) dan jasa (23,3 persen).

Propinsi Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan budaya yang beranekaragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi, seni, budaya, dan bahasa. Masyarakat Sulawesi Tenggara terdiri atas berbagai suku antara lain, suku Buton, Muna, Bugis, Kalisusu, Toraja, Maronene, Tolaki, Wolio, dan Wowonii, serta suku lainnya yang masing-masing memiliki kebudayaan dan adat istiadatnya sendiri. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Islam (94,95 persen), dan selebihnya beragama Kristen (2,04 persen), dan agama lainnya (3,1 persen).

Secara administratif Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara terdiri atas 4 kabupaten daerah tingkat II, yakni kabupaten Kendari, Kolaka, Muna, dan Buton. Dalam wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara terdapat 2 kota administratif, yakni Kendari sebagai ibukota propinsi dan Bau Bau, dan 64 wilayah kecamatan, serta 809 desa dan kelurahan.

 

II. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I SULAWESITENGGARA DALAM PJP I

Perkembangan kependudukan di Propinsi Sulawesi Tenggara selama PJP I menunjukkan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dari 3,1 persen per tahun pada periode 1971-1980 menjadi sekitar 3,7 persen per tahun pada periode 1980-1990. Dibandingkan laju pertumbuhan penduduk di kawasan timur Indonesia dan di tingkat nasional yang masing-masing sekitar 2,4 persen dan 1,97 persen per tahun dalam periode 1980 - 1990, laju pertumbuhan penduduk propinsi ini termasuk tinggi.

Dalam PJP I pembangunan Propinsi Sulawesi Tenggara telah meningkat dengan cukup berarti. Pada tahun 1990 produk domestik regional bruto (PDRB) nonmigas Propinsi Sulawesi Tenggara atas dasar harga konstan 1983 adalah sebesar Rp394.100 juta. Jika dilihat dari pangsa sumbangan sektoral terhadap pembentukan PDRB nonmigas, sektor pertanian memberikan sumbangan tertinggi (44,1 persen), diikuti oleh sektor jasa (20,6 persen) dan sektor perdagangan (12,9 persen), serta sektor industri (2,1 persen).

Laju pertumbuhan ekonomi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang relatif cepat tersebut didukung oleh laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata sebesar 25,0 persen per tahun antara tahun 1987 - 1992 dengan komoditas andalan kakao dan kayu gergajian.

Dalam periode 1983 - 1990 laju pertumbuhan PDRB tercatat sebesar 8,6 persen per tahun. Sektor yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi adalah sektor industri pengolahan (24,8 persen); sektor listrik, gas, dan air minum (16,0 persen); serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran (11,6 persen).

PDRB nonmigas per kapita pada tahun 1990 menurut harga konstan tahun 1983 di propinsi ini telah mencapai Rp394 ribu, yang berarti telah meningkat dibandingkan dengan tahun 1983 yang besarnya Rp285 ribu, atau meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,72 persen per tahun.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial telah menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik yang ditunjukkan oleh berbagai indikator. Jumlah penduduk melek huruf meningkat dari 52,57 persen pada tahun 1971 menjadi 82,36 persen pada tahun 1990, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup turun dari 145 pada tahun 1971 menjadi 68 pada tahun 1990, dan usia harapan hidup penduduk meningkat dari 45,9 tahun pada tahun 1971 menjadi 60,4 tahun pada tahun 1990.

Peningkatan kesejahteraan itu didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jangkauannya. Pada tahun 1990 telah ada 12 unit rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 666 buah, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta puskesmas pembantu sebanyak 382 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 72,5 kilometer persegi dan dengan penduduk yang dilayani sebanyak 3.532 orang per puskesmas termasuk puskesmas pembantu. Jika dibandingkan dengan keadaan 1972, jumlah puskesmas baru mencapai 27 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 1.025,4 kilometer persegi dan dengan penduduk yang dilayani sebanyak 27.267 orang per puskesmas.

Tingkat pendidikan rata-rata di Propinsi Sulawesi Tenggara telah menunjukkan peningkatan yang diperlihatkan oleh angka partisipasi kasar sekolah dasar (SD) yang pada tahun 1992 telah mencapai 107 persen, dibandingkan tahun 1972 yang baru mencapai 85,1 persen. Angka partisipasi tahun 1992 tersebut sama tinggi dengan tingkat nasional, yaitu sebesar rata-rata 107,5 persen pada tahun 1992. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan sekolah yang makin meningkat. Pada tahun 1992 telah ada 1.673 unit SD. Pada tahun 1972 jumlah SD baru mencapai 650 unit. Peningkatan jumlah SD dan murid didukung oleh peningkatan jumlah guru. Pada tahun 1992 tercatat 12.981 orang guru SD dan setiap guru SD melayani 19 murid.

Pembangunan daerah Sulawesi Tenggara didukung oleh pembangunan prasarana dan sarana yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Di bidang prasarana transportasi sampai dengan tahun 1992 telah dibangun dan ditingkatkan berbagai prasarana transportasi darat meliputi dermaga penyeberangan dan jaringan jalan yang mencapai 6.517 kilometer dengan tingkat kepadatan sebesar 199,7 kilometer per 1.000 kilometer persegi. Ketersediaan prasarana transportasi laut bagi daerah Sulawesi Tenggara juga sangat penting mengingat banyaknya daerah pantai dan kepulauan. Pelayaran dari dan ke berbagai pulau yang jaraknya relatif besar umumnya telah dilayani secara rutin baik oleh pelayaran perintis, maupun pelayaran swasta dan rakyat setempat. Penyediaan prasarana pelabuhan laut di Kendari dan empat pelabuhan laut lainnya terus ditingkatkan, selain itu prasarana transportasi udara juga mengalami peningkatan. Transportasi udara di Sulawesi Tenggara dilayani empat bandar udara (bandara), dan satu diantaranya adalah Bandar Udara Wolter Monginsidi di Kendari yang merupakan bandar udara utama yang pada saat ini dapat didarati oleh pesawat jenis F-28, bandar udara lainnya merupakan pelabuhan udara perintis, terdapat di Buton, Muna, dan Kendari Selatan.

Di bidang pengairan, meskipun masih terbatas, telah ada peningkatan prasarana pengairan seperti bendung dan jaringan irigasi. Pada tahun 1993 jaringan irigasi yang ada telah mengairi sawah seluas kurang lebih 50.000 hektare sehingga membantu peningkatan dan menunjang produksi pertanian.

Penyediaan prasarana ketenagalistrikan di propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Wilayah VIII yang meliputi juga Propinsi Sulawesi Selatan, dan sampai dengan tahun 1991 telah menghasilkan daya terpasang sebesar 378 megawatt.

Investasi yang dilakukan Pemerintah di Propinsi Sulawesi Tenggara melalui anggaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Alokasi anggaran pembangunan yang berupa dana bantuan pembangunan daerah (Inpres) dan dana sektoral melalui daftar isian proyek (DIP) dalam Repelita IV dan V berjumlah masing-masing mencapai Rp422,6 miliar dan Rp720,7 miliar.

Perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dengan rata-rata pertumbuhan selama Repelita V kurang lebih 14,96% per tahun. Dalam masa itu PAD telah meningkat dari Rp3,1 miliar pada tahun 1989/90 menjadi Rp4,9 miliar pada tahun 1993/94. Peningkatan yang cukup berarti dari PAD dan Bantuan Pembangunan Daerah dari tahun ke tahun mempengaruhi pula peningkatan belanja pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat I Sulawesi Tenggara. Pada tahun pertama Repelita V belanja pembangunan daerah berjumlah Rp776,8 miliar dan pada tahun terakhir Repelita V meningkat menjadi Rp1.559,3 miliar. Bagian terbesar dari belanja pembangunan digunakan untuk membangun prasarana khususnya prasarana perhubungan.

Meskipun masih relatif kecil, investasi swasta telah menunjukkan peningkatan. Gejala tersebut terlihat dari jumlah proyek baru penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui Pemerintah dalam masa empat tahun Repelita V, yaitu 9 proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan nilai Rp286,1 miliar dan 6 proyek penanaman modal asing (PMA) dengan nilai US$74,1 juta.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi daerah tingkat I yang berupa rencana struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan RTRW kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang berupa rencana umum tata ruang kabupaten/kotamadya (RUTRK) telah selesai disusun, meskipun pada akhir PJP I sedang dalam proses untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

 

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Pembangunan daerah tingkat I Sulawesi Tenggara selama PJP I telah memberikan hasil yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian didukung oleh meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan daerah, meningkatnya taraf kesejahteraan dan makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Namun, disadari pula masih banyak masalah yang dihadapi.

Pembangunan yang telah banyak dilakukan di Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara selama PJP I, dalam PJP II akan dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan GBHN 1993. Untuk itu, perlu ditemukenali berbagai tantangan dan kendala yang akan dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan.

 

1. Tantangan

Dalam PJP I telah banyak kemajuan yang dicapai Propinsi Sulawesi Tenggara. Namun, secara keseluruhan taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnya yang ditunjukkan oleh berbagai indikator seperti tingkat PDRB nonmigas perkapita dan laju pertumbuhan PDRB nonmigas, angka melek huruf, dan angka harapan hidup relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan daerah Sulawesi Tenggara adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan memperluas landasan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan ekspor nonmigas dan perluasan kesempatan kerja sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas, dan produktif. Kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Sulawesi Tenggara ditandai oleh besarnya jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian yang produktivitasnya relatif rendah, terutama di sektor pertanian tradisional, dibandingkan dengan tenaga kerja yang terserap di sektor nonpertanian, khususnya industri pengolahan dan jasa. Sektor industri dan jasa, yang berperan sebagai penggerak percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah, memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Di propinsi ini kualitas tenaga kerja yang tersedia umumnya belum memenuhi tuntutan kualitas pasar tenaga kerja, khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya. Dengan demikian, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Tenggara, tantangannya adalah membentuk serta mengembangkan sumber daya manusia berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang produktif dan berjiwa wiraswasta yang mampu mengisi, menciptakan, memperluas lapangan kerja, dan kesempatan berusaha.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat dan dunia usaha. Sehubungan dengan itu, Propinsi Sulawesi Tenggara harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal dan mengem-bangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di propinsi ini. Dengan demikian, Propinsi Sulawesi Tenggara dihadapkan pada masalah untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang menarik di daerah, tantangannya adalah mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan.

Pertumbuhan ekonomi yang ingin dipercepat membutuhkan dukungan ketersediaan prasarana dasar yang memadai, antara lain transportasi, tenaga listrik, pengairan, air bersih, dan telekomunikasi. Meskipun telah meningkat, ketersediaan prasarana dasar daerah Sulawesi Tenggara, tetapi belum memenuhi kebutuhan maupun tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat. Untuk daerah yang kondisi geografisnya seperti Propinsi Sulawesi Tenggara, diperlukan suatu sistem transportasi antarmoda yang menekankan sistem transportasi regional, pelayaran antarpulau oleh pelayaran armada rakyat yang terpadu dengan pelayaran perintis dan pelayaran nasional, serta sistem transportasi darat yang dapat meningkatkan keterkaitan wilayah produksi dengan pasar. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama dalam distribusi barang dan jasa, diperlukan dukungan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Di pihak lain ada keterbatasan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun prasarana dan sarana transportasi guna mempercepat pembangunan daerah ini. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan ketersediaan serta kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal, dengan mengikutsertakan dunia usaha, serta dilakukan secara terkoordinasi dengan propinsi lainnya yang bertetangga.

Hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Sulawesi Tenggara telah menunjukkan kemajuan cukup baik. Meskipun demikian, dengan kemajuan yang dicapai tersebut, propinsi ini masih relatif tertinggal dibandingkan dengan tingkat kemajuan rata-rata nasional. Di samping itu, di Propinsi Sulawesi Tenggara masih terdapat kesenjangan antargolongan masyarakat dan antardaerah, antara lain karena masih terbatasnya jangkauan prasarana dan sarana. Kondisi di atas menghadapkan Sulawesi Tenggara pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Pada tahun 1993, jumlah desa tertinggal di propinsi ini masih cukup banyak, yaitu 327 desa atau 39,2 persen dari seluruh desa yang ada di Sulawesi Tenggara. Masalah kemiskinan yang memerlukan penanggulangan secara khusus dan menyeluruh ini, merupakan tantangan pula bagi pembangunan daerah Sulawesi Tenggara dalam PJP II, khususnya Repelita VI.

Meningkatnya intensitas pembangunan selain mengakibatkan peningkatan penggunaan lahan, air, dan sumber daya alam lainnya, juga menimbulkan kerusakan sumberdaya alam dan menghasilkan limbah dalam jumlah yang makin meningkat. Hal ini berakibat menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan daerah dihadapkan pada tantangan untuk membangun tanpa merusak lingkungan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan rehabilitasi sumber daya alam sehingga menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Belum mantap dan meratanya kemampuan aparatur di daerah serta belum serasinya koordinasi antarlembaga dalam mengelola pembangunan, merupakan tantangan yang dihadapi dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen dan kelembagaan di daerah.

 

2. Kendala

Sebagai propinsi yang memiliki karakteristik fisik wilayah yang terdiri atas wilayah pegunungan dan berbukit-bukit, upaya pembangunan daerah dihadapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan kondisi geografis wilayah, terutama keterbatasan ketersediaan lahan dan air yang berkualitas yang menjadi kendala bagi pengembangan kegiatan produktif khususnya pertanian serta pengembangan prasarana dan sarana dasar pembangunan, khususnya sistem transportasi.

Propinsi ini mempunyai jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya, terutama terhadap pengembangan potensi sumber daya alam yang luas. Selain itu, persebaran penduduk yang tidak merata dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah merupakan kendala, baik bagi upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif maupun bagi upaya melayani kebutuhan dasar masyarakat secara efisien.

 

3. Peluang

Hasil pembangunan yang telah dicapai propinsi ini selama PJP I dapat menjadi modal dan membuka peluang untuk meningkatkan pembangunan dalam PJP II. Hasil pembangunan berupa prasarana dan sarana sosial dan ekonomi, kelembagaan yang telah terbentuk dan berfungsi, peran serta masyarakat yang makin meningkat dalam kegiatan pembangunan adalah modal dan peluang yang dapat dikembangkan.

Propinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi sumber daya alam yang belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi pembangunan yang telah dimanfaatkan, tetapi belum optimal dikembangkan, antara lain adalah pertanian, kehutanan, pertambangan dan galian industri, pertanian, industri, dan pariwisata.

Sumber daya perikanan dan hasil laut Propinsi Sulawesi Tenggara dinilai mempunyai potensi kandungan yang cukup besar dan prospek yang sangat baik bagi pemenuhan permintaan pasar domestik dan internasional dengan komoditas andalannya antara lain ikan cakalang, tuna, teri, layang, dan ikan kerapu yang terdapat di Londano, Bungkinalo, Lakare, Runa, dan Lasolo. Potensi kehutanan di propinsi ini terutama dimiliki oleh Kabupaten Kolaka, Kendari, dan Muna dengan komoditas antara lain kayu jati, kayu cendana, kayu hitam, kayu rimba pooti, bakau, damar, dan rotan.

Di sektor pertambangan dan galian, Propinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi berbagai mineral dan bahan galian terutama bahan logam seperti nikel di daerah Pomala dan di Kolaka, aspal di Buton serta bahan lainnya, seperti chromit, pasir, batu koral, batu kali, marmer, batu gamping, serta tanah liat yang tersebar dalam jumlah yang cukup besar untuk dikembangkan.

Industri, baik yang berbasis sumber daya alam khususnya industri pengolahan hasil hutan dan hasil kelautan maupun yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), seperti industri maritim dan perkapalan, serta bioteknologi dan akuakultur, memiliki potensi untuk dikembangkan.

Pariwisata juga merupakan sektor yang berpeluang untuk dikembangkan. Potensi wisata alam, bahari, agrowisata, dan budaya dapat dikembangkan secara lebih optimal dengan memanfaatkan kekayaan pemandangan alam Propinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki rona alam bergunung-gunung, garis pantai yang panjang, pulau-pulau, dan taman lautnya, serta latar belakang sejarah dan keanekaragaman tradisi, seni, dan budaya setempat yang unik dan menarik.

 

 

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

 1. Arahan GBHN 1993

 GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di daerah terpencil, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

Dengan mengacu kepada arahan GBHN 1993, pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelibatan masyarakat setempat secara penuh dalam pembangunan; peningkatan peran serta masyarakat masyarakat dan dunia usaha; peningkatan kesem-patan kerja bagi tenaga kerja setempat; peningkatan produktivitas perekonomian daerah; penganekaragaman kegiatan perekonomian daerah; peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas; peningkatan jumlah dan kualitas investasi swasta; perbaikan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan; peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan; pengembangan sistem transportasi terpadu yang akan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil dan terbelakang; penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah di daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah; pengem-bangan sumber daya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan pengembangan kawasan andalan dengan menciptakan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

 

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dalam PJP II sesuai dengan amanat GBHN 1993 adalah mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta makin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 6,9 persen per tahun. Sasaran lainnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi serta kualitas pelayanannya, terutama terciptanya sistem transportasi antaramoda yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi secara ekonomis; meningkatnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat mendukung penciptaan lapangan kerja; serta meningkatnya sumbangan daerah kepada ekonomi nasional.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat yang diukur, antara lain dari dua indikator kesejahteraan sosial, yaitu bertambahnya usia harapan hidup menjadi 70,3 tahun dan menurunnya angka kematian bayi menjadi 28 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk; dan telah mantapnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kejuruan serta terlaksananya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dalam PJP II masalah kemiskinan di daerah Sulawesi Tenggara, berdasarkan kriteria yang sekarang digunakan, telah terselesaikan.

 

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dalam Repelita VI adalah berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah tingkat II; serta meningkatnya kemandirian dan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerah, termasuk dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana yang dibangun di daerah, seiring dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali dan mengerahkan sumber keuangan serta meningkatnya efisiensi belanja daerah.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 6,7 persen per tahun, dengan laju pertumbuhan sektoral, yaitu pertanian rata-rata sekitar 3,5 persen; industri nonmigas sekitar 9,3 persen; bangunan sekitar 9,4 persen, perdagangan dan peng-angkutan sekitar 7,3 persen; jasa-jasa sekitar 6,6 persen; serta lainnya (mencakup pemerintahan, energi, dan per-tambangan) sekitar 8,3 persen. Sasaran laju pertumbuhan ekspor nonmigas untuk Propinsi Sulawesi Tenggara rata-rata adalah 9,1 persen per tahun. Sasaran laju pertumbuhan kesempatan kerja rata-rata 2,5 persen per tahun sehingga tercipta tambahan kesempatan kerja baru bagi 72,8 ribu orang.

Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi, terutama berkembangnya sistem transportasi antarmoda yang terpadu sehingga mampu meningkat-kan aksesibilitas wilayah propinsi ini secara merata dan efisien; meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif di daerah; meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat, di sektor pertanian, industri, dan jasa; dan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), termasuk di daerah tingkat II yang relatif tertinggal.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan peningkatan usia harapan hidup menjadi 63,8 tahun serta penurunan angka kematian bayi menjadi 54 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional; makin merata, meluas, dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi kasar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), termasuk madrasah tsanawiyah (MTs), dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), termasuk madrasah aliyah (MA), masing-masing menjadi sekitar 61 persen, dan sekitar 39,4 persen; serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Menjadi sasaran penting pula meningkatnya pendapatan masyarakat berpendapatan rendah; berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional; serta meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

 

3. Kebijaksanaan

 

Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan mewujudkan berbagai sasaran tersebut di atas, kebijaksanaan pem-bangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dalam Repelita VI diarahkan pada peningkatan pelaksanaan otonomi di daerah yang seiring dengan peningkatan peran serta masyarakat; pengembangan sektor unggulan; pengembangan usaha nasional; pengembangan sumber daya manusia; kependudukan; peningkatan pemerataan pembangunan; penanggulangan kemiskinan; pengembangan prasarana dan sarana ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; serta pengembangan kawasan andalan.

Kebijaksanaan tersebut di atas dilaksanakan dengan memper-hatikan kebijaksanaan pembangunan propinsi yang berbatasan, dalam rangka mewujudkan keserasian pembangunan antardaerah melalui peningkatan kerja sama antardaerah.

 

a. Pelaksanaan Otonomi di Daerah

Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta memper-lancar penyelenggaraan pembangunan nasional, kemampuan pelaksanaan pemerintahan di daerah tingkat I dan daerah tingkat II Propinsi Sulawesi Tenggara, terutama dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan ditingkatkan agar makin mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi di Propinsi Sulawesi Tenggara ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan manajemen dan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah; serta peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan di daerah.

 

b. Pengembangan Sektor Unggulan

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Sulawesi Tenggara. Pembangunan pertanian dan industri serta sektor produktif lainnya akan ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pembangunan pertanian di Propinsi Sulawesi Tenggara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menganekaragamkan produksi hasil pertanian yang berorientasi ekspor, khususnya hasil perkebunan, hasil perikanan, dan hasil hutan. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu, meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, kehutanan, serta didukung oleh pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, dan nelayan.

Pembangunan kehutanan di Propinsi Sulawesi Tenggara ditingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kelangsungan, penyediaan, dan perluasan keanekaragaman hasil hutan serta mendukung pembangunan industri, perluasan kerja dan kesempatan usaha. Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya dan peningkatan peran serta koperasi, terutama di dalam pengelolahan dan pemasaran hasil hutan.

Pembangunan industri di Propinsi Sulawesi Tenggara diarah-kan, terutama untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehubungan dengan itu, pembangunan industri di Propinsi Sulawesi Tenggara dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan industri dengan pertanian, sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkukuh struktur ekonomi daerah. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri pengolahan, termasuk agroindustri, ditingkatkan pembinaannya dan didorong melalui penciptaan iklim usaha yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah tingkat II, diupayakan sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan rencana tata ruang daerah agar tertata dengan baik dan mendorong pemerataan. Untuk mendukung pengembangan industri diupayakan peningkatan prasarana, peningkatan usaha pemasaran, dan pelatihan tenaga kerja.

Pembangunan pertambangan di Propinsi Sulawesi Tenggara ditingkatkan dengan sekaligus mendorong proses pengolahan lanjutan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah, terutama bahan galian, seperti bahan galian C, nikel, aspal, dan marmer.

Pembangunan kepariwisataan di Propinsi Sulawesi Tenggara mempunyai potensi yang luas dan prospek yang baik. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan budaya daerah, dan dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam, termasuk kekayaan alam bahari, keanekaragaman seni dan budaya, serta peninggalan sejarah, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa.

 

c. Pengembangan Usaha Nasional

Pengembangan usaha nasional yang meliputi koperasi, usaha kecil dan menengah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama pembangunan eko-nomi daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.

Kemampuan dan peranan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha tradisional dan informal di Propinsi Sulawesi Tenggara ditingkatkan melalui pembangunan prasarana dan sarana usaha disertai dengan pengembangan iklim usaha yang mendukung. Struktur dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang kukuh dan saling menyangga dengan lapisan menengah yang tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar.

Kebijaksanaan yang mendukung pengembangan ekonomi rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses ter-hadap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, pembimbingan manajemen dan alih tekno-logi. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu, dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional, dan jika perlu ditetapkan wilayah usaha yang menyangkut perekonomian rakyat, terutama yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan usaha kecil untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya. Kebijaksanaan pemberian prioritas, dapat pula diberikan kepada usaha ekonomi rakyat untuk turut berperan secara efektif dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Pemerintah, disertai upaya penyediaan tempat usaha yang terjamin, khususnya bagi koperasi dan usaha kecil, dan peningkatan peran serta masyarakat, antara lain dalam pemilikan saham perusahaan besar melalui koperasi. Pembangunan koperasi di Propinsi Sulawesi Tenggara pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan akses dan pangsa pasar; perluasan akses terhadap sumber permodalan, pengukuhan struktur permodalan, dan peningkatan kemampuan memanfaatkan modal; peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi; peningkatan akses terhadap teknologi dan peningkatan kemampuan memanfaatkannya; serta pengembangan kemitraan usaha. Upaya tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok tertinggal, seperti nelayan pada umumnya, petani kecil, dan mereka yang berada di kantung-kantung kemiskinan.

Pembangunan perdagangan di Propinsi Sulawesi Tenggara diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan dan pengembangan usaha, dan peningkatan ekspor nonmigas dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi nasional, regional, dan global.

 

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia di Propinsi Sulawesi Tenggara diarahkan untuk mewujudkan manusia berakhlak, ber-iman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan me-nanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan agama, serta pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatan ketersediaan dan sebaran prasarana dan sarana dasar secara makin berkualitas dan merata.

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah, daya saing, kewiraswastaan, dan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang tepat dan efektif, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek serta peles-tarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di propinsi ini diarahkan terutama pada bidang industri yang memanfaatkan sumber daya alam, yakni perikanan, kehutanan dan pertambangan, serta perkebunan, peternakan, dan pariwisata.

 

e. Kependudukan

Kebijaksanaan di bidang kependudukan, di Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di daerah yang mempunyai kepadatan dan laju pertum-buhan penduduk yang tinggi, serta mengarahkan persebaran penduduk yang lebih merata, terutama ke daerah jarang penduduk, dengan memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan daya dukung lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk dikendalikan, antara lain, dengan upaya peningkatan keluarga berencana mandiri. Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan meningkatkan keluarga sejahtera, termasuk ibu dan anak, remaja, serta penduduk lanjut usia. Peranan wanita yang dalam pembangunan Propinsi Sulawesi Tenggara meningkat, diupayakan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaannya.

Persebaran penduduk dalam rangka mengendalikan perambah hutan diupayakan antara lain melalui transmigrasi lokal. Sebagai daerah penerima transmigran, upaya persebaran penduduk dan tenaga kerja ke berbagai kawasan andalan dan pusat pertumbuhan wilayah di Propinsi Sulawesi Tenggara ditingkatkan antara lain melalui transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa mandiri.

 

f. Peningkatan Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pertumbuhan antarsektor ekonomi di Propinsi Sulawesi Tenggara diupayakan dengan menyerasikan secara bertahap peranan dan sumbangan setiap sektor ekonomi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang optimal, dengan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memperlancar proses perpindahan tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif, serta memadukan perencanaan dan pelaksanaan program antarsektor dan program regional, sehingga kegiatan pembangunan dapat terwujud secara terpadu dan berdaya guna. Untuk itu, produktivitas khususnya di sektor yang relatif tertinggal ditingkatkan, antara lain dengan penerapan teknologi yang tepat serta pendekatan baru dalam produksi dan pemasaran hasil. Untuk meningkatkan nilai tukar komoditas pertanian dan hasil sektor lainnya di perdesaan, ditingkatkan keterkaitan antarsektor, terutama antara sektor pertanian dengan industri dan jasa.

Pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Sulawesi Tenggara diupayakan dengan lebih menyerasikan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan, baik dalam tingkat kemajuan antar-daerah, maupun antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan desa dan masyarakat perdesaan ditingkatkan melalui koordinasi dan keterpaduan yang makin serasi dalam pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Di perkotaan, penataan penggunaan tanah ditingkatkan dengan lebih memeperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, serta pencegahan penelantaran tanah termasuk upaya men-cegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Dalam rangka pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Sulawesi Tenggara ditempuh pula berbagai upaya, antara lain meningkatkan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah yang dikembangkan berdasarkan pendekatan wilayah atau kelompok wilayah dalam satu propinsi dengan menciptakan keterkaitan fungsional antardaerah, antarwilayah, antardesa, antarkota, dan antara desa dan kota. Selanjutnya, penyerasian pertumbuhan antardaerah diupayakan pula dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dengan memberikan berbagai bentuk kemudahan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang makin baik.

Untuk mengatasi kesenjangan antar golongan ekonomi dilakukan penataan kembali peraturan di daerah yang mengatur kehidupan ekonomi rakyat banyak seperti kepemilikan hak atas tanah, perizinan usaha dan bangunan, perlindungan hukum dan mekanisme pasar di daerah, serta pemberiaan fasilitas dan kemudahan berusaha bagi pengusaha kecil termasuk untuk ikut dalam melaksanakan proyek-proyek pemerintah di daerah, sehingga masyarakat golongan ekonomi yang lemah mendapat kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan dan dengan demikian meningkatkan kesejah-teraannya.

 

g. Penanggulangan Kemiskinan

 

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Propinsi Sulawesi Tenggara Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan salah satu kebijaksanaan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di desa atau kelurahan tertinggal, dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan, dan partisipasi, serta menerapkan semangat dan kegiatan kooperatif. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu, ditingkatkan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan serta disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kerangka itu, program IDT diupayakan pula untuk memantapkan segi-segi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat perdesaaan, termasuk koperasi sehingga upaya meningkatkan taraf hidup dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan khususnya 327 desa tertinggal menurut pedoman yang telah ditetapkan secara nasional.

 

h. Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi

Pengembangan prasarana dan sarana ekonomi, di Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara diarahkan untuk meningkatkan keter-sediaan, efisiensi pemanfaatan, kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan, dan efektivitas operasi dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI sistem transportasi dikembangkan secara lebih luas dan terpadu terutama dengan mengembangkan transportasi antarmoda dan antarpulau yang efisien, yang dapat menjangkau pula daerah terisolasi dan terbelakang.

 

Untuk mendukung kegiatan ekonomi yang meningkat, upaya pembangunan prasarana ekonomi lainnya, seperti tenaga listrik dan pelayanan jasa telekomunikasi serta prasarana pengairan, akan ditingkatkan dan dilanjutkan.

Untuk mempercepat pembangunan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut, didorong dan ditingkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

 

i. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya alam ditingkat-kan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan dilaksanakan dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka itu, ditingkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan pesisir; rehabilitasi hutan dan tanah kritis; konservasi sungai, danau, hutan bakau dan hutan lindung; pelestarian flora dan fauna langka; serta pengembangan fungsi daerah aliran sungai (DAS) ditingkatkan.

 

j. Pengembangan Kawasan Andalan

Kawasan andalan dikembangkan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, keterkaitan kota dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk, pengelolaan dan pembangunan lingkungan permukiman, lingkungan usaha, dan lingkungan kerja.

Di samping kawasan andalan tersebut, bagi daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat, ditingkatkan penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, termasuk peningkatan pengelolaannya.

 

 

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam upaya mencapai sasaran dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan tersebut di atas, pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dalam Repelita VI dilaksanakan melalui berbagai program yang meliputi program peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah, peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah, peningkatan prasarana dan sarana daerah, pengembangan usaha nasional, peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja; penataan ruang daerah; pengembangan kawasan andalan dan sektor unggulan; pembinaan kualitas lingkungan hidup; peningkatan kesejahteraan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat; percepatan penanggulangan kemiskinan; dan pengelolaan pembangunan perkotaan; dengan didukung berbagai program penunjang.

 

1. Program Pokok

a. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan kemampuan, disiplin, dan wawasan aparatur pemerintah daerah serta mendayagunakan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintah daerah terutama aparatur pemerintah daerah tingkat II termasuk kecamatan dan desa;

2) meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengen-dalian termasuk memantapkan fungsi koordinasi, baik antarinstansi pemerintah di daerah maupun antara lembaga pemerintah pusat dan daerah;

3) menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan daerah;

4) mengembangkan sistem informasi manajemen pembangunan daerah;

5) meninjau kembali status dan batas daerah otonom dan wilayah administratif daerah tertentu, antara lain mengkaji usul peningkatan status Kota Administratif Kendari menjadi kotamadya.

 

b. Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan PAD dengan mengintensifkan sumber pendapat-an yang ada, baik pajak, retribusi, maupun laba perusahaan daerah, serta menggali sumber pendapatan yang baru;

2) meningkatkan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk Inpres serta pinjaman, antara lain melalui pemanfaatan rekening pembangunan daerah;

3) meningkatkan keikutsertaan dunia usaha dalam pembangunan daerah;

4) memantapkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan keuangan daerah;

5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD.

 

c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang meliputi kegiatan:

a) rehabilitasi, pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan, yang antara lain meliputi lintas timur Sulawesi antara Kendari-Walo-batas Propinsi Sulawesi Selatan.

b) pengembangan fasilitas lalu lintas jalan, yang antara lain meliputi pengadaan dan pemasangan rambu jalan, pemasangan pagar pengaman, pembuatan marka jalan, pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor (PKB), pengadaan dan pemasangan lampu lalulintas, pembangunan terminal penumpang, pengadaan bus kota/perintis;

c) peningkatan angkutan sungai, danau dan penyebe- rangan meliputi pembangunan dermaga/terminal sungai/ danau di 1 lokasi dan penyeberangan di Kendari, serta rehabilitasi penyeberangan di 3 lokasi;

d) pembangunan fasilitas pelabuhan laut Kendari, Raha, Wanci, Kolaka, Kalidupa, Rante Angin, Aloako, dan pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran di perairan Sulawesi Tenggara;

e) pengembangan transpotasi udara meliputi peningkatan fasilitas bandar udara dan keselamatan penerbangan di Kendari;

2) meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan:

a) peningkatan sarana distribusi Perusahaan Umum Lisrik Negara (PLN) berupa pembangunan jaringan tegangan menengah sepanjang 396 kilometersirkit, dan pembangun-an jaringan tegangan rendah sepanjang 613 kilometer-sirkit, serta pembangunan gardu distribusi dengan kapasitas 40 megavoltampere, sehingga dapat melayani 31.000 pelanggan baru;

b) pembangunan pusat listrik tenaga diesel tersebar dengan kapasitas terpasang 12,5 megawatt;

c) penyediaan tenaga listrik bagi perdesaan dengan meng-gunakan diesel untuk jangkauan pelayanan tenaga listrik bagi sekitar 207 desa;

3) meningkatkan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang meliputi kegiatan pembangunan depot pengisian pesawat udara (DPPU) di Kendari untuk melayani peningkatan kebutuhan avtur dan avgas, mengikuti perkembangan transportasi udara yang pesat;

4) meningkatkan jaringan telekomunikasi, yang antara lain meliputi pembangunan telepon termasuk sarana penunjang dengan kapasitas 22.100 satuan sambungan, perluasan kapasitas telepon umum, pembangunan warung telepon secara tersebar, serta pembangunan stasiun tetap monitoring frekuensi radio sebanyak 1 buah;

5) meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro, yang antara lain meliputi pengadaan dan peningkatan fasilitas fisik pelayanan di kecamatan, perdesaan dan daerah terpencil lainnya, yang antara lain meliputi pembangunan kantor pos pembantu sebanyak 7 unit, kantor pos tambahan sebanyak 1 unit, pos keliling kota/angkutan sebanyak 5 unit, pos keliling desa/antaran sebanyak 25 unit, dan berbagai sarana penunjang;

6) memantapkan prasarana pengairan dan meningkatkan pendaya-gunaan sumber daya air, meliputi kegiatan pengembangan dan konservasi sumber daya air, antara lain penyusunan rencana induk Wilayah Sungai (WS) Towari-Susua; perbaikan dan pengendalian sungai antara lain Sungai Poleang, Bau Bau, Pakue, Balantete, Toburi dan Babarina yang kesemuanya sepanjang kurang lebih 30 kilometer; pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, yaitu pemeliharaan jaringan irigasi seluas kurang lebih 71.000 hektare, perbaikan jaringan irigasi di Lapoa, Ameroro, Wonco, Wolo, dan Balantete seluas kurang lebih 9.000 hektare, dan pembangunan jaringan irigasi di Benua, Kambara, Rante Angin, dan Pakue seluas kurang lebih 13.500 hektare; pengembangan dan pengelolaan daerah rawa kurang lebih 10.000 hektare, antara lain di Wundolako;

7) meningkatkan sarana komunikasi dan penerangan yang meliputi kegiatan pembangunan stasiun produksi keliling (SPK) di Kendari, stasiun pemancar televisi (TV) di Asera, Lassasua, dan Mowewe; dan peningkatan stasiun pemancar Radio Republik Indonesia (RRI) di Kendari;

8) meningkatkan prasarana pelayanan hukum yang meliputi kegiatan pembangunan prasarana fisik pengadilan tata usaha negara (PTUN) di Kendari;

9) meningkatkan sarana olahraga yang dapat menyebar sampai ke daerah tingkat II dan kecamatan, serta mengembangkan perpustakaan daerah, terutama di daerah tingkat II, dengan memanfaatkan sumber daya daerah dan peran serta masyarakat; dan

10) meningkatkan kemampuan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang menjadi tanggung jawab peme-rintah daerah.

 

d. Program Pengembangan Usaha Nasional

Program ini meliputi upaya:

1) mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain berupa penanaman modal swasta, termasuk PMDN dan PMA, dengan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah;

2) meningkatkan dan mengarahkan investasi, baik PMDN maupun PMA pada berbagai wilayah, sektor, dan golongan ekonomi termasuk investasi dalam agroindustri dan agrobisnis di perdesaan; serta berbagai sektor jasa pendukung;

3) menyederhanakan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah, meningkatkan penerapan etika usaha yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis yang menjamin kepastian dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dunia usaha di daerah;

4) meningkatkan pengembangan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha informal dan tradisional melalui hubungan kemitraan usaha; meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar; dan meningkatkan bantuan permodalan dengan memanfaatkan dana lembaga perbankan, seperti kredit usaha kecil (KUK), kredit umum perdesaan (Kupedes), serta dana lembaga keuangan nonbank, seperti modal ventura;

5) meningkatkan pembimbingan, pendidikan, pelatihan, dan magang dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi dan manajemen, serta pengembangan usaha baru yang bersifat terobosan;

6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat, antara lain dengan mendorong pengembangan bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR), bank perkreditan rakyat syariat (BPRS), dan lembaga modal ventura;

7) meningkatkan pengembangan koperasi melalui pemantapan kelembagaan koperasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan koperasi, pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi, peningkatan dan perluasan usaha koperasi, kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha, pembangunan koperasi di daerah tertinggal, serta pengembangan informasi perkoperasian;

8) mengembangkan sistem informasi usaha terutama untuk usaha menengah dan kecil, tentang potensi pembangunan daerah, melalui penyediaan data dan informasi yang mencakup tenaga kerja, prasarana dan sarana, sumber daya alam, kelembagaan, permodalan, kemitraan, penanaman modal, dan potensi pasar; serta meningkatkan kegiatan promosi tentang potensi daerah;

9) meningkatkan perdagangan antara lain berupa penyelenggaraan pelayanan informasi perdagangan; peningkatan pemasaran komoditas hasil pertanian termasuk pengembangan pasar desa dan pasar lelang; pembinaan pedagang, pengusaha, dan eksportir menengah dan kecil; peningkatan perdagangan perintis; peningkatan dan pengawasan mutu komoditas ekspor; penyusunan identifikasi potensi pasar komoditas ekspor; serta pengembangan dan peningkatan ekspor nonmigas, termasuk produk agroindustri.

 

e. Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat di daerah melalui pemasyarakatan produktivitas yang didukung dengan penyebarluasan informasi, penyuluhan, pembinaan melalui sarana media massa, dunia pendidikan, forum masyarakat produktivitas Indonesia, dan organisasi masyarakat lainnya; penetapan standar mutu produktivitas di perusahaan-perusahaan melalui analisis, penelitian, pengembangan dan pengukuran produktivitas, serta pengembangan unit-unit produktivitas;

2) meningkatkan keterampilan dan keahlian serta profesionalisme tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan, melalui pelatihan institusional dan noninstitusional (mobile training unit) bagi kader-kader pembangunan desa secara terpadu; pemagangan untuk membentuk tenaga kerja yang mandiri dan profesional; serta pendayagunaan tenaga kerja terdidik, yang pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha;

3) meningkatkan pembinaan hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha, antara lain melalui pembinaan fungsi lembaga ketenagakerjaan dan pendidikan; penyuluhan, ketenagakerjaan bagi kader-kader serikat pekerja dan organisasi pengusaha, dan pelaksanaan uji coba sistem deteksi dini;

4) meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita di sektor formal maupun sektor informal dan perlindungan anak yang terpaksa bekerja.

 

f. Program Penataan Ruang Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) menyempurnakan dan menjabarkan rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II terutama tata ruang kawasan andalan ke dalam rencana rinci dan program pembangunan daerah;

2) menyiapkan penatagunaan tanah bagi kawasan yang mempunyai potensi pertumbuhan cepat seperti di daerah perkotaan, daerah wisata dan kawasan industri di Kendari-Kolaka dan sekitarnya.

 

g. Program Pengembangan Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan

Program ini meliputi upaya:

  1. mengembangkan secara terpadu sektor unggulan industri dengan menitikberatkan pada pengembangan industri yang berdaya saing kuat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; pengembangan industri ini bertumpu baik pada pengembangan industri padat sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang maju, industri padat karya yang padat keterampilan, maupun industri yang memanfaatkan sumber daya manusia yang secara teknologi dan keterampilan. Untuk itu dilaksanakan kegiatan:

a) pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan dan rumah tangga, meliputi kegiatan (1) pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar; (2) penumbuhan dan pengembangan wira- usaha industri kecil; (3) penumbuhan dan pengembangan industri perdesaan termasuk di desa tertinggal; dan (4) pengembangan industri kecil melalui pembinaan 130 sentra industri kecil, termasuk industri penunjang pariwisata yang menghasilkan barang cinderamata seperti tenunan, kerajinan kerang-kerangan, dan ukiran kayu serta bambu;

b) peningkatan kemampuan teknologi di perusahaan-perusahaan industri melalui penyebarluasan teknologi, pengembangan dan pelayanan teknologi industri, penerap-an standar serta pengujian mutu produk, mendorong kemitraan litbang terapan antara dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah, dan meningkatkan kemampuan sarana litbang industri, termasuk milik pemerintah;

c) pendalaman dan penguatan struktur industri melalui pengembangan agroindustri, industri yang berorientasi ekspor melalui pengembangan dan pemanfaatan keunggul-an komparatif daerah antara lain industri pengolahan hasil perikanan dan kehutanan;

d) peningkatan promosi investasi industri serta mendorong berkembangnya keterkaitan antarindustri dan aglomerasi industri di berbagai kawasan andalan, khususnya di kawasan Kendari-Kolaka;

2) meningkatkan produktivitas dan produksi sektor unggulan pertanian di Propinsi Sulawesi Tenggara melalui pengem-bangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pasar, yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang diarahkan pada kawasan andalan, antara lain di kawasan Kendari dan sekitarnya, serta di kawasan Kolaka-Muna-Buton, yang antara lain meliputi kegiatan:

a) peningkatan mutu areal intensifikasi tanaman pangan padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan ubi jalar;

b) pengembangan usaha hortikultura, antara lain jeruk, mangga, rambutan, durian, dan nanas;

c) peningkatan usaha perikanan tangkap, antara lain teripang, cumi-cumi, tenggiri, ekor kuning, tuna/ cakalang, tongkol, cucut, dan kerapu;

d) pengembangan perikanan budi daya, antara lain ikan mas, nila, teripang, udang, lele, kerapu, dan rumput laut;

e) pengembangan usaha peternakan, antara lain sapi potong, kerbau, kambing, domba, ayam buras, dan itik;

f) pengembangan usaha perkebunan, antara lain, kelapa, kakao, dan jambu mete;

g) pengembangan usaha industri pengolahan hasil pertanian, antara lain usaha pengolahan buah-buahan, ikan, dan daging;

h) peningkatan kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi pertanian;

3) meningkatkan produktivitas dan produksi sektor unggulan kehutanan, antara lain melalui pemantapan lokasi kawasan hutan, penatagunaan hutan konversi secara terpadu, pembangunan hutan tanaman baru, hutan rakyat, dan hutan kemasyarakatan, serta pengembangan usaha rakyat dalam mengolah hasil hutan;

4) mengembangkan secara terpadu sektor pariwisata melalui pengembangan potensi wisata alam, bahari, dan budaya dikembangkan lebih optimal dengan memanfaatkan kekayaan keindahan alam daerah Sulawesi Tenggara yang memiliki rona alam bergunung-gunung, garis pantai yang panjang, dan terdiri atas banyak pulau, pantai beserta taman lautnya, serta keanekaragaman tradisi, seni, dan budaya setempat yang unik dan menarik; di samping itu dilakukan pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam, agrowisata, peninggalan sejarah dan budaya, pengembangan obyek dan daya tarik wisata minat khusus, seperti wisata buru di Dataran Rumbia; serta pengembangan sarana akomodasi di berbagai lokasi yang sebagian besar diharapkan dapat dilaksanakan oleh swasta;

5) mengembangkan secara terpadu sektor pertambangan akan dilakukan pula kegiatan pemetaan geologi dan geofisika, penyelidikan bahan galian, mitigasi bencana alam geologis, eksplorasi air tanah, selanjutnya di seluruh daerah tingkat II dilakukan bimbingan usaha pertambangan golongan C.

 

h. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Program ini meliputi upaya:

1) melestarikan fungsi lingkungan hidup dan kemampuan sumber alam hayati dan nonhayati yang meliputi kegiatan:

a) peningkatan pengelolaan hutan;

b) pengembangan dan pemeliharaan kelestarian cagar alam suaka, serta pelestarian keanekaragaman hayati, pe-nangkaran satwa dan flora;

c) pengembangan teknologi pengelolaan DAS dan pengem-bangan sistem tata guna dan alokasi air, serta pengaman-an wilayah sungai;

d) perlindungan dan rehabilitasi lahan kering;

e) perlindungan permukiman masyarakat tradisional;

2) mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup di perairan, tanah, dan udara, yang mencakup kegiatan peningkatan mutu dan fungsi sungai, serta pengendalian pencemaran akibat kegiatan industri dan pemukiman;

3) merehabilitasi lahan kritis seluas 91 ribu hektare di areal pertanian lahan kering, mengembangkan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber alam secara lebih terpadu; serta melaksanakan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

 

i. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan terutama dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun yang kegiatannya meliputi penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta tenaga kependidikan sesuai dengan keperluan; penyelenggara-an kelompok belajar Paket A, Paket B, magang dan kelompok belajar usaha; perluasan atau peningkatan sekolah menengah kejuruan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan tuntutan pembangunan daerah; dan pengembangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sehingga lebih terkait dengan kebutuhan daerah;

2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk perbaikan gizi serta menambah dan menyebarkan tenaga medis spesialis dan paramedis termasuk bidan desa, yang kegiatannya antara lain meliputi peningkatan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pemberian vitamin A kepada anak balita di desa tertinggal, dan peningkatan status gizi anak sekolah melalui pemberian makanan tambahan bagi anak-anak SD dari keluarga miskin terutama di desa tertinggal; serta pembangunan 11 unit puskesmas dan 92 unit puskesmas pembantu, 103 puskesmas keliling serta penyelenggaraan pendidikan bidan program A;

3) meningkatkan penyediaan dan memperluas jangkauan pelayan-an prasarana air bersih serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman di daerah perdesaan dan perkotaan, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa sebanyak 60 desa, penyediaan dan pengelolaan air bersih perdesaan untuk 308 desa; serta pengelolaan air limbah perdesaan untuk 98 desa;

4) meningkatkan pembinaan kesejahteraan sosial termasuk masyarakat terasing, fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, di samping pembimbingan dan pembinaan keluarga sejahtera, yang antara lain meliputi kegiatan:

a) pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin sebanyak 5.000 kepala keluarga;

b) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat sebanyak 5.210 orang;

c) pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial sebanyak 950 orang;

    1. pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat terasing sebanyak 2.300 kepala keluarga;
    2. peningkatan dan rehabilitasi kelengkapan panti wredha milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 1 panti, serta rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti asuhan milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 3 panti;

f) pembangunan dan rehabilitasi loka bina karya sebanyak 3 gedung;

g) pengadaan unit rehabilitasi sosial keliling (URSK) dan kelengkapannya sebanyak 1 unit;

5) mengendalikan pertumbuhan dan kuantitas penduduk melalui kegiatan keluarga berencana yang didukung oleh sektor terkait, antara lain kesehatan, pendidikan, dan agama, serta mengarahkan persebaran dan mobilitas penduduk yang antara lain melalui program transmigrasi, yang meliputi kegiatan:

a) penyiapan lahan permukiman transmigrasi beserta prasarana dan sarana pendukungnya;

b) penempatan transmigran dengan sasaran keseluruhan sebanyak 13.085 kepala keluarga, termasuk alokasi penempatan penduduk daerah transmigrasi (APPDT) sebanyak 4.885 kepala keluarga, yang dilaksanakan melalui (1) transmigrasi umum dengan pola pertanian lahan kering 6.700 kepala keluarga, dan (2) transmigrasi swakarsa berbantuan sebanyak 6.385 kepala keluarga dengan pola (a) perkebunan inti rakyat-transmigrasi (PIR-Trans) sebanyak 5.000 kepala keluarga, (b) per- ikanan tambak sebanyak 1.000 kepala keluarga, dan (c) transmigrasi pembangunan desa potensial 385 kepala keluarga; selain itu transmigrasi swakarsa mandiri sekitar 5.500 kepala keluarga; dan

c) pembinaan transmigran yang sudah ada di pemukiman transmigrasi, yang meliputi pembinaan usaha ekonomi dan pembinaan sosial budaya; 6) meningkatkan dan mengembangkan nilai budaya dan seni budaya daerah Sulawesi Tenggara untuk memperkaya khazanah budaya setempat serta memelihara peninggalan sejarah, yang antara lain meliputi kegiatan studi konservasi gua prasejarah Ereka Muna dan pemugaran Punden Berundak Lakidende;

7) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta pengamalan ajaran agama untuk memantapkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama, yang kegiatannya antara lain meliputi bimbingan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama; penyediaan bantuan untuk pembangunan prasarana dan sarana kehidupan beragama dengan mendorong peran serta masyarakat; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan agama tingkat menengah dan tingkat tinggi, baik negeri maupun swasta; serta pembinaan kelembagaan seperti pondok pesantren dan tenaga penyuluh keagamaan. Secara khusus akan dilakukan rehabilitasi dan penyediaan fasilitas pendidikan untuk cabang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin di Kendari.

 

j. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) menumbuhkembangkan peranan swadaya masyarakat untuk mampu memecahkan masalah bersama melalui kelompok swadaya masyarakat di daerah, terutama di desa tertinggal;

2) meningkatkan peranan wanita dalam mendukung upaya membangun keluarga sejahtera serta mengembangkan usaha yang dapat menambah penghasilan keluarga, antara lain melalui program pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);

3) meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna, pramuka dan organisasi kepemudaan, antara lain meliputi kegiatan pembinaan terhadap 263 karang taruna;

4) membina dan meningkatkan kemampuan dan kualitas lembaga masyarakat atau organisasi nonpemerintah yang kegiatannya antara lain meliputi pembinaan terhadap 36 organisasi sosial, dan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat sebanyak 753 orang;

5) meningkatkan pembinaan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan pendahuluan bela negara, pelatihan dan pengorganisasian perlindungan masyarakat (linmas) dalam kegiatan penanggulangan bencana, serta pembinaan masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan.

 

k. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan ketersediaan dan persebaran jumlah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar sosial dan ekonomi terutama di 327 desa tertinggal antara lain meliputi kegiatan pemugaran perumahan dan permukiman di 304 desa, sebanyak 4.693 unit rumah;

2) meningkatkan kemampuan dan kesempatan berusaha masyarakat khususnya kelompok masyarakat miskin dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang dikelola melalui perkoperasian dan badan kredit pedesaan, termasuk kegiatan pengelolaan hak pengusahaan hutan (HPH) Bina Desa Hutan;

3) mendukung dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program khusus seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan program sektoral dan regional lainnya yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

 

l. Program Pengelolaan Pembangunan Perkotaan

Program ini meliputi upaya:

1) membangun prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu, yang antara lain meliputi kegiatan pembangunan perumahan dan pemukiman daerah perkotaan dengan membangun rumah sederhana sebanyak 6.000 unit; perbaikan dan peremajaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh didaerah perkotaan meliputi peremajaan kawasan sebesar 50 hektare, dan perbaikan lingkungan permukiman kota/permukiman nelayan seluas 679 hektare; pengelolaan air limbah untuk 12 kota sedang dan kecil; penanganan drainase untuk 10 kota sedang dan kota kecil; penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan dengan peningkatan kapasitas produksi sebesar 400 liter per detik; serta penataan kota dan penataan bangunan;

2) meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan perkotaan, yang antara lain meliputi kegiatan pemantapan fungsi kota yang meliputi identifikasi sistem kota-kota di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dan pemantapan fungsi kota-kota tersebut; pengembangan ekonomi perkotaan termasuk pembinaan sektor informal dan pengusaha kecil; peningkatan peran serta sosial masyarakat kota; pemantapan keuangan perkotaan; pemantapan kelembagaan pemerintahan kota; penyusunan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota dengan penyiapan program jangka menengah (PJM) perkotaan untuk 5 kota; penyusunan rencana PJM untuk 2 kawasan andalan; penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan untuk 4 kawasan; serta peningkatan pengelolaan administrasi dan tertib hukum pertanahan di daerah perkotaan;

3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan, yang antara lain meliputi kegiatan: peningkatan konservasi kawasan budaya dan bernilai historis, serta pemantapan luasan ruang terbuka hijau.

 

2. Program Penunjang

Program penunjang meliputi seluruh program sektoral dan regional yang dilaksanakan dan berlokasi di Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.