Make your own free website on Tripod.com

PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

SULAWESI SELATAN

 

 

I. PENDAHULUAN

Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, terletak antara 0o lintang selatan dan 8o lintang selatan serta antara 116o - 122o bujur timur; berbatasan di sebelah utara dengan Propinsi Sulawesi Tengah, di sebelah timur dengan Teluk Bone, di sebelah selatan dengan Laut Flores, dan di sebelah barat dengan Selat Makassar.

Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan mencakup areal seluas 62.482 kilometer persegi. Tata guna lahan pada tahun 1990 meliputi areal hutan seluas 28.792 kilometer persegi atau 46,1 persen, areal belukar 10.766 kilometer persegi atau 17,2 persen, areal padang rumput 4.946 kilometer persegi atau 7,9 persen, areal ladang seluas 2.161 kilometer persegi atau 3,5 persen, areal dataran tinggi seluas 4.339 kilometer persegi atau 6,9 persen, areal persawahan seluas 5.050 kilometer persegi atau 8,1 persen, areal perkebunan seluas 2.889 kilometer persegi atau 4,6 persen, areal perairan darat seluas 1.523 kilometer persegi atau 2,4 persen, areal tandus seluas 139 kilometer persegi atau 0,2 persen, areal permukiman seluas 1.462 kilometer persegi atau 2,3 persen, dan areal lainnya seluas 415 kilometer persegi atau 0,7 persen dari seluruh luas wilayah.

Propinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah semenanjung yang berbukit-bukit yang membentang dari bagian utara ke bagian selatan dengan ketinggian antara 500 - 1.000 meter lebih di atas permukaan laut. Antara bentangan tersebut terhampar dataran rendah yang potensial untuk pertanian dan pertambakan. Wilayah ini memiliki empat buah danau dan sejumlah sungai yang cukup besar serta beberapa waduk dan perairan umum yang cukup luas yang mengelilingi sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu propinsi ini mempunyai sejumlah pulau besar dan pulau kecil. Iklim Sulawesi Selatan termasuk tropis basah yang dipengaruhi angin musim barat dan angin musim timur sehingga curah hujan cukup tinggi yang merata setiap tahunnya dan volume curah hujan beragam antara 1.000 - 2.500 milimeter. Suhu udara bervariasi antara 24o Celsius - 33o Celsius. Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai ciri sebagai kawasan yang rawan terhadap bencana, antara lain erosi tanah, banjir, dan kebakaran hutan.

Lahan di Propinsi Sulawesi Selatan sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, pertambangan, dan industri. Selain itu, di propinsi tersebut masih terdapat potensi yang cukup besar untuk pengembangan kehutanan, perikanan darat, perikanan laut, dan pertambangan bahan galian yang belum secara optimal dikembangkan.

Pada tahun 1990 penduduk Propinsi Sulawesi Selatan berjumlah 6.996.600 jiwa, dengan kepadatan penduduk 112 jiwa per kilometer persegi. Daerah tingkat II yang terpadat penduduknya adalah Kotamadya Ujung Pandang dengan kepadatan 5.397 jiwa per kilometer persegi, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Mamuju dengan kepadatan 16 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan mencapai 1.686.076 jiwa atau 24,1 persen dari jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di propinsi ini berjumlah 5.318.619 orang (76,20 persen). Dari jumlah tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 2.618.888 orang dan angkatan kerja yang bekerja berjumlah 2.456.731 orang. Dari seluruh angkatan kerja yang bekerja tersebut, sebagian besar terserap di sektor pertanian (58,6 persen). Sisanya terserap di berbagai sektor lainnya, yaitu industri (10,2 persen) dan jasa (31,2 persen).

Propinsi Sulawesi Selatan memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam bentuk seni, budaya dan bahasa. Masyarakat Sulawesi Selatan terdiri atas berbagai suku, antara lain Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar yang masing-masing memiliki kebudayaan dan adat istiadat sendiri. Penduduk Sulawesi Selatan sebagian besar beragama Islam (86,63 persen), sedangkan selebihnya beragama Kristen (8,93 persen), dan beragama lainnya (1,61 persen).

Secara administratif, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan terdiri atas 21 kabupaten daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Selayar, Bulu Kumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Polmas, Majene dan Mamuju, serta dua kotamadya daerah tingkat II, yakni Kotamadya Ujung Pandang dan Kotamadya Pare Pare. Dalam wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan terdapat dua kota administratif, yaitu Watampone dan Palopo, 185 wilayah kecamatan, serta 1.886 desa dan kelurahan.

 

 

II. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN DALAM PJP I

Perkembangan kependudukan di Propinsi Sulawesi Selatan selama PJP I menunjukkan makin menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari 1,74 persen per tahun dalam periode 1971 - 1980 menjadi 1,42 persen per tahun dalam periode 1980 - 1990. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di kawasan timur Indonesia dan di tingkat nasional, yang masing-masing sekitar 2,4 persen dan 1,97 persen per tahun dalam periode 1980 - 1990, laju pertumbuhan penduduk propinsi ini termasuk cukup rendah.

Dalam PJP I pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan telah meningkat dengan cukup berarti. Pada tahun 1990 produk domestik regional bruto (PDRB) di luar minyak dan gas bumi (nonmigas) Propinsi Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan 1983 adalah sebesar Rp2.784.604 juta. Dilihat dari pangsa sumbangan sektoral terhadap pembentukan PDRB nonmigas, sektor pertanian memberikan sumbangan tertinggi (42,32 persen), diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (16,81 persen), sektor jasa (9,22 persen), sektor pemerintahan dan pertahanan (9,33 persen), serta sektor angkutan dan komunikasi (9,13 persen).

Dalam periode 1983 - 1990 laju pertumbuhan PDRB nonmigas tercatat sebesar 6,93 persen per tahun. Sektor yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (16,83 persen); sektor industri pengolahan (14,41 persen); sektor pertanian (6,93 persen); dan sektor angkutan dan komunikasi (5,99 persen).

PDRB nonmigas per kapita pada tahun 1990 atas dasar harga konstan tahun 1983 telah mencapai Rp390.093, dibandingkan dengan tahun 1983 yang besarnya Rp277.783, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,97 persen per tahun;

Laju pertumbuhan ekonomi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tersebut didukung oleh laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata sebesar 10,7 persen per tahun antara tahun 1987-1992 dengan komoditas andalan perkebunan terutama kakao, kopi, kemiri, dan jambu mente, perikanan terutama ikan tuna dan hasil laut lainnya, serta kehutanan terutama kayu gergajian.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial telah menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik yang ditunjukkan oleh berbagai indikator. Jumlah penduduk melek huruf meningkat dari 51,17 persen pada tahun 1971 menjadi 77,79 persen pada tahun 1990, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup menurun dari 142 tahun 1971 menjadi 62 pada tahun 1990, dan usia harapan hidup penduduk meningkat dari 47,2 tahun pada tahun 1971 menjadi 61,8 tahun pada tahun 1990.

Peningkatan kesejahteraan itu didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jangkauannya. Pada tahun 1990 telah ada 55 unit rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 5.329 buah, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta puskesmas pembantu sebanyak 1.161 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 64,3 kilometer persegi dengan jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 6.172 orang per puskesmas termasuk puskesmas pembantu. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1972 jumlah puskesmas baru mencapai 172 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 123 kilometer persegi dengan penduduk yang dilayani sebanyak 30.644 jiwa per puskesmas.

Tingkat pendidikan dasar rata-rata di Propinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan kemajuan berarti, seperti yang ditunjukkan oleh angka rata-rata partisipasi kasar sekolah dasar (SD) yang pada tahun 1972 sebesar 72,3 persen menjadi 100,5 persen pada tahun 1992. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan sekolah yang makin meningkat. Pada tahun 1992 telah ada 7.242 unit SD yang berarti rata-rata lebih dari tiga unit SD di setiap desa. Peningkatan jumlah SD dan murid didukung oleh peningkatan jumlah guru. Pada tahun 1992 tercatat 58.251 guru dan setiap guru SD melayani 19 murid.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tercermin pula dari makin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 1990, penduduk miskin di Propinsi Sulawesi Selatan berjumlah 739.616 jiwa atau 10,6 persen dari seluruh penduduk. Pada tahun 1984 penduduk miskin masih berjumlah 1.178.636 jiwa atau kurang lebih 18,4 persen dari jumlah penduduk.

Pembangunan daerah Sulawesi Selatan didukung oleh pembangunan prasarana yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Di bidang prasarana transportasi sampai dengan tahun 1992 telah dibangun dan ditingkatkan berbagai prasarana transportasi darat meliputi dermaga penyeberangan dan jaringan jalan yang mencapai 16.086 kilometer. Ketersediaan jaringan jalan telah makin baik, seperti terlihat pada tingkat kepadatan yang mencapai rata-rata 318,7 kilometer per 1.000 kilometer persegi. Prasarana transportasi lainnya yang mendukung pembangunan daerah adalah prasarana transportasi laut dan transportasi udara. Ketersediaan prasarana transportasi laut bagi daerah Sulawesi Selatan juga sangat penting mengingat banyaknya daerah pantai dan kepulauan. Pelayaran dari dan ke berbagai pulau yang jaraknya relatif besar umumnya telah dilayani secara rutin baik oleh pelayaran perintis, maupun pelayaran swasta dan rakyat setempat. Penyediaan prasarana dan sarana pelabuhan samudra Sukarno-Hatta di Ujung Pandang juga terus ditingkatkan. Transportasi udara di Sulawesi Selatan dilayani oleh 5 bandar udara (bandara) yang beroperasi secara teratur. Bandara Hasanuddin adalah bandara utama yang pada saat ini telah dapat didarati oleh pesawat berbadan lebar seperti Airbus A-300 dan DC-10. Bandara lainnya merupakan bandara perintis yaitu Pongtiku di Tana Toraja, Tampa Padang, Andi Jemma, dan Soroako.

Di bidang pengairan telah dibangun dan ditingkatkan prasarana pengairan yang cukup besar, seperti bendung, dan jaringan irigasi. Pada tahun 1993 jaringan irigasi yang ada telah mengairi sawah seluas kurang lebih 240.000 ribu hektare sehingga membantu peningkatan dan menunjang produksi pertanian.

Penyediaan prasarana ketenagalistrikan di propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Wilayah VIII yang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, dan sampai dengan tahun 1991 telah menghasilkan daya terpasang sebesar 378 megawatt.

Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah di Sulawesi Selatan melalui anggaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Alokasi anggaran pembangunan yang berupa dana bantuan pembangunan daerah (Inpres) dan dana sektoral melalui daftar isian proyek (DIP) dalam Repelita IV dan V berjumlah masing-masing Rp1.369,3 miliar dan Rp2.043,2 milyar.

Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dengan rata-rata pertumbuhan selama Repelita V kurang lebih 25,66 persen per tahun. Dalam masa itu PAD telah meningkat dari 17,6 miliar pada tahun 1989/1990 menjadi Rp27,7 miliar pada tahun 1993/1994. Peningkatan yang cukup berarti dari PAD dan bantuan pembangunan daerah tersebut dari tahun ke tahun mempengaruhi pula peningkatan belanja pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat I Sulawesi Selatan. Pada tahun pertama Repelita V, belanja pembangunan daerah berjumlah Rp20,4 miliar meningkat menjadi Rp43,7 miliar pada tahun terakhir Repelita V. Bagian terbesar dari belanja pembangunan digunakan untuk sektor perhubungan dan pariwisata.

Investasi swasta menunjukkan peningkatan. Gejala tersebut terlihat antara lain dari jumlah proyek baru penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui Pemerintah dalam masa empat tahun Repelita V, yaitu sebesar 101 proyek PMDN dengan nilai Rp1,37 triliun dan 8 proyek penanaman modal asing (PMA) dengan nilai US$25,5 juta.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi daerah tingkat I yang berupa rencana struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan RTRW kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang berupa rencana umum tata ruang kabupaten/kotamadya (RUTRK) telah selesai disusun, meskipun pada akhir PJP I masih dalam proses untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

 

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

 Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan selama PJP I telah memberikan hasil yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan, meningkatnya taraf kesejahteraan dan makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Namun disadari, pula masih banyak masalah yang dihadapi.

Pembangunan yang telah banyak dilakukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan selama PJP I, dalam PJP II akan dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai GBHN 1993. Untuk itu perlu ditemukenali berbagai tantangan dan kendala yang akan dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan.

 

1. Tantangan

Dalam PJP I telah banyak kemajuan yang dicapai Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Namun, secara keseluruhan tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnya yang ditunjukkan oleh berbagai indikator seperti tingkat PDRB nonmigas perkapita, laju pertumbuhan PDRB nonmigas, serta angka melek huruf, masih relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan daerah Sulawesi Selatan adalah mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memperluas landasan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan ekspor nonmigas dan perluasan kesempatan kerja sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Sulawesi Selatan ditandai dengan masih besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang produktivitasnya relatif rendah, terutama di sektor pertanian tradisional, dibandingkan dengan tenaga kerja yang terserap di sektor nonpertanian, khususnya industri dan jasa. Sektor industri dan jasa, yang berperan sebagai penggerak percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah, memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Di Propinsi Sulawesi Selatan kondisi tenaga kerja yang tersedia umumnya belum memenuhi tuntutan tenaga kerja yang berkualitas, khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya. Dengan demikian, untuk mempercepat laju pertumbuhan Propinsi Sulawesi Selatan tantangannya adalah membentuk serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang produktif dan berjiwa wiraswasta yang mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata di Sulawesi Selatan relatif rendah dan diperkirakan akan lebih menurun lagi, antara lain disebabkan rendahnya angka kelahiran alami dan tingginya angka migrasi keluar Sulawesi Selatan. Tingginya migrasi keluar daerah, meskipun mengurangi tekanan akibat pertambahan penduduk di Propinsi Sulawesi Selatan, cenderung akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan berpendidikan. Hal ini akan memperburuk kondisi sumber daya manusia yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan sehingga menjadi tantangan pula untuk mengembangkan motivasi tenaga muda dan berpendidikan untuk berprakarsa dan berwiraswasta membangun daerah, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, terutama di luar sektor pertanian. Dengan demikian, hal itu akan mengurangi arus urbanisasi dan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Sehubungan dengan itu, Propinsi Sulawesi Selatan harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal dan untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di propinsi ini. Dengan demikian, Propinsi Sulawesi Selatan dihadapkan pada masalah untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang menarik di daerah, tantangannya adalah mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan.

Pertumbuhan ekonomi yang perlu dipercepat membutuhkan dukungan prasarana dasar yang memadai, antara lain transportasi, tenaga listrik, pengairan, air bersih, dan telekomunikasi. Meskipun telah meningkat, ketersediaan prasarana dasar daerah Sulawesi Selatan masih belum memenuhi kebutuhan, ataupun tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat. Untuk daerah yang kondisi geografisnya seperti Sulawesi Selatan diperlukan suatu sistem transportasi antarmoda yang menekankan sistem transportasi regional, pelayaran antarpulau oleh pelayaran armada rakyat yang terpadu dengan pelayaran perintis dan pelayaran nasional, serta sistem transportasi darat yang dapat meningkatkan keterkaitan wilayah produksi dengan pasar. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama dalam distribusi barang dan jasa, diperlukan dukungan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Di pihak lain ada keterbatasan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun prasarana dan sarana transportasi guna mempercepat pembangunan daerah ini. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan ketersediaan serta kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya sistem transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal, dengan mengikutsertakan dunia usaha.

Kota Ujung Pandang yang mempunyai fungsi kota yang majemuk, antara lain sebagai pusat perdagangan, pusat transportasi, pusat pendidikan, dan pusat jasa distribusi lainnya telah mengalami perkembangan yang sangat pesat baik diukur dari peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kegiatan ekonomi, sosial dan politik maupun peningkatan pembangunan fisik prasarana dan sarana perkotaan yang jangkauan pelayanannya melampaui batas Propinsi Sulawesi Selatan, bahkan mencakup kawasan timur Indonesia. Dengan demikian, dalam rangka percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, pembangunan daerah Sulawesi Selatan dihadapkan pada tantangan untuk mewujudkan dan memantapkan fungsi kota Ujung Pandang sebagai kota metropolitan agar mampu berperan sebagai salah satu pusat pengembangan nasional bagi kawasan timur Indonesia.

Hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Sulawesi Selatan menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Meskipun demikian, dengan kemajuan yang telah dicapai tersebut, propinsi ini masih tertinggal dibandingkan dengan tingkat kemajuan rata-rata nasional. Di samping itu, di Propinsi Sulawesi Selatan masih terdapat kesenjangan antargolongan masyarakat dan antardaerah yang cukup mencolok. Penduduk bagian selatan lebih banyak dari bagian utara sementara potensi ekonomi bagian utara lebih besar. Hal itu antara lain karena masih terbatasnya jangkauan prasarana dan sarana sehingga pelayanan dasar termasuk prasarana ekonomi dan sosial belum tersedia dan terjangkau secara merata. Kondisi di atas menghadapkan Sulawesi Selatan pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Dalam kaitan itu, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi, yaitu pada tahun 1990 masih berjumlah 739,6 ribu jiwa atau sekitar 10,6 persen dari jumlah penduduk Sulawesi Selatan. Selain itu, pada tahun 1993, jumlah desa tertinggal di propinsi ini masih banyak, yaitu 655 desa atau sekitar 25,0 persen dari seluruh desa yang ada di Sulawesi Selatan. Masalah kemiskinan yang memerlukan penanggulangan secara khusus dan menyeluruh ini merupakan tantangan pula bagi pembangunan daerah Sulawesi Selatan dalam PJP II, khususnya dalam Repelita VI.

Meningkatnya intensitas pembangunan selain mengakibatkan meningkatnya pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya alam lainnya, juga menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan menghasilkan limbah dan polusi dalam kadar yang makin meningkat yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan daerah dihadapkan pada tantangan untuk membangun tanpa merusak lingkungan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan rehabilitasi sumber daya alam sehingga menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Belum mantap dan meratanya kemampuan aparatur di daerah serta belum serasinya koordinasi antarlembaga dalam mengelola pembangunan, merupakan tantangan yang dihadapi dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen dan kelembagaan di daerah.

 

2. Kendala

Upaya pembangunan daerah di Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dihadapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan kondisi geografis, dengan karakteristik wilayah yang berbukit-bukit, dataran rendah yang merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kegiatan produktif, lokasinya terpencar.

Propinsi ini mempunyai jumlah penduduk yang relatif kecil dibandingkan dengan luas wilayahnya serta sebagian besar penduduk bermukim di bagian Selatan sehingga merupakan kendala pula dalam menyebarkan kegiatan ekonomi produktif, serta dalam rangka melayani kebutuhan dasar masyarakat secara efisien.

 

3. Peluang

Hasil pembangunan yang telah dicapai Propinsi Sulawesi Selatan dalam PJP I menjadi modal dan membuka peluang untuk meningkatkan pembangunan dalam PJP II. Hasil pembangunan yang berupa prasarana dan sarana sosial dan ekonomi yang telah dibangun, kelembagaan yang telah terbentuk dan berfungsi, serta peran serta masyarakat yang meningkat dalam kegiatan pembangunan adalah modal dan peluang yang dapat dikembangkan.

Propinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi pembangunan yang telah dimanfaatkan, tetapi belum optimal dikembangkan, antara lain di sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata.

Propinsi Sulawesi Selatan dikenal sebagai lumbung beras di kawasan timur Indonesia. Selain itu propinsi ini dinilai mempunyai potensi sumber daya perikanan dan hasil laut yang cukup besar dan prospek yang sangat baik bagi pemenuhan permintaan pasar domestik dan internasional dengan komoditas andalannya antara lain udang, tuna dan cakalang di Pangkajene Kepulauan dan Selayar serta di Selat Makassar. Potensi pengembangan perkebunan terutama terdapat di Kabupaten Mamuju, Luwu, Tana Toraja, dan Polewali Mamasa. Potensi kehutanan di propinsi ini terutama dimiliki oleh Kabupaten Luwu, Mamuju dan Polewali Mamasa dengan komoditas utamanya antara lain kayu hitam serta hasil hutan lainnya seperti rotan dan damar.

Di bidang pertambangan, Propinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi berbagai mineral seperti emas di Luwu, Mamuju, dan Tana Toraja; besi di aliran sungai Walanae dan Luwu; timah hitam dan seng di Mamuju, Tana Toraja, dan Gowa; gips di Luwu; batuan tras di Pangkajene Kepulauan; dan pasir besi di Takalar. Selain itu, Propinsi Sulawesi Selatan memiliki bahan galian golongan C yang cukup besar dan tersebar di seluruh kabupaten untuk industri bahan bangunan seperti pasir, batu, kapur, batu kali, tanah liat, dan dolomit, yang cukup potensial untuk dikembangkan bagi industri bahan bangunan. Di samping itu, di Kabupaten Wajo terdapat potensi gas alam yang cukup besar.

Khususnya agroindustri merupakan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, baik industri yang mengolah hasil pertanian dan perikanan maupun industri yang mengolah sumber daya alam lainnya. Di samping itu, industri maritim dan perkapalan serta industri yang menerapkan bioteknologi dan akuakultur juga mempunyai potensi untuk dikembangkan.

Pariwisata juga merupakan sektor yang berpeluang untuk dikembangkan. Sulawesi Selatan memiliki obyek wisata yang beragam, baik wisata alam seperti rona alam yang bergunung-gunung dan garis pantai yang panjang, wisata bahari, agrowisata, maupun wisata budaya, seperti latar belakang sejarah dan beraneka ragam tradisi, seni, dan budaya setempat yang unik dan menarik seperti di Tana Toraja dan Polewali Mamasa.

Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai peluang untuk memperluas jaringan pemasaran dan perdagangannya, mengingat posisi geografis wilayah ini yang strategis yang berada pada persimpangan jalur transportasi laut internasional.

 

 

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

 1. Arahan GBHN 1993

GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di daerah terpencil, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

Dengan mengacu kepada arahan GBHN 1993 pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelibatan masyarakat setempat secara penuh; peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha; peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja setempat dan perbaikan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan; peningkatan produktivitas perekonomian daerah; penganekaragaman kegiatan perekonomian daerah; peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas; peningkatan jumlah dan kualitas investasi swasta; peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan; pengembangan sistem transportasi antarmoda terpadu yang akan meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah terpencil dan terbelakang; penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah di daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah; pengembangan sumber daya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan pengembangan sejumlah kawasan andalan dengan menciptakan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

 

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dalam PJP II sesuai dengan GBHN 1993 adalah mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta makin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 9,0 persen per tahun. Sasaran lainnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi serta kualitas pelayanannya, terutama terciptanya sistem transportasi antarmoda yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi secara ekonomis; meningkatnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat mendukung penciptaan lapangan kerja; serta meningkatnya sumbangan daerah kepada ekonomi nasional.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat yang diukur antara lain dari dua indikator kesejahteraan sosial yaitu bertambahnya usia harapan hidup menjadi 71,3 tahun dan menurunnya angka kematian bayi menjadi 24 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk; dan telah mantapnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kejuruan serta terselesaikannya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dalam PJP II masalah kemiskinan di daerah Sulawesi Selatan berdasarkan kriteria yang sekarang digunakan telah terselesaikan.

 

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dalam Repelita VI adalah berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah tingkat II; meningkatnya kemandirian dan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola pembangunan, termasuk dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana yang dibangun di daerah, seiring dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali dan mengerahkan sumber keuangan serta meningkatkan efisiensi belanja daerah.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 6,8 persen per tahun, dengan laju pertumbuhan sektoral, yaitu pertanian rata-rata sekitar 4,0 persen; industri nonmigas sekitar 10,9 persen; bangunan sekitar 10,0 persen, perdagangan dan pengangkutan sekitar 8,5 persen; jasa sekitar 7,5 persen; serta lainnya (mencakup pemerintahan, energi dan pertambangan) sekitar 7,4 persen. Sasaran laju pertumbuhan ekspor nonmigas untuk Propinsi Sulawesi Selatan rata-rata adalah 6,8 persen per tahun. Sedangkan sasaran laju pertumbuhan kesempatan kerja adalah rata-rata 2,5 persen per tahun sehingga tercipta tambahan kesempatan kerja baru bagi 303,9 ribu orang.

Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi terutama berkembangnya sistem transportasi antarmoda yang terpadu sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi ini secara merata dan efisien; meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif di daerah; meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat di sektor pertanian, industri, dan jasa; dan meningkatnya PAD termasuk di daerah tingkat II yang relatif tertinggal.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan peningkatan usia harapan hidup menjadi 65,1 tahun serta penurunan angka kematian bayi menjadi 48 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional; makin merata, meluas, dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi kasar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), termasuk madrasah tsanawiyah (MTs), dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), termasuk madrasah aliyah (MA), masing-masing menjadi 63,2 persen dan 42,2 persen, serta telah dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun.

Menjadi sasaran penting pula meningkatnya pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan berkurangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional, serta meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

 

3. Kebijaksanaan

Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan mewujudkan berbagai sasaran tersebut di atas, kebijaksanaan pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dalam Repelita VI diarahkan pada peningkatan pelaksanaan otonomi di daerah yang seiring dengan peningkatan peran serta masyarakat; pengembangan sektor unggulan; pengembangan usaha nasional; pengembangan sumber daya manusia; kependudukan; peningkatan pemerataan pembangunan; penanggulangan kemiskinan; pengembangan prasarana dan sarana ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pengembangan kawasan andalan.

Kebijaksanaan tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan propinsi yang berbatasan dalam rangka mewujudkan keserasian pembangunan antardaerah melalui peningkatan kerjasama antardaerah.

 

a. Pelaksanaan Otonomi di Daerah

Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta memperlancar penyelenggaraan pembangunan nasional, kemampuan pelaksanaan pemerintahan daerah tingkat I dan daerah tingkat II Propinsi Sulawesi Selatan terutama dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan ditingkatkan agar makin mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi di Propinsi Sulawesi Selatan ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan manajemen dan kelembagaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah, serta peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan di daerah.

 

b. Pengembangan Sektor Unggulan

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan pertanian dan industri serta sektor produktif lainnya akan ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pembangunan pertanian di Propinsi Sulawesi Selatan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menganekaragamkan produksi hasil pertanian yang berorientasi ekspor, khususnya hasil perkebunan, hasil peternakan, dan hasil perikanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu, serta didukung oleh pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan.

Pembangunan industri di Propinsi Sulawesi Selatan diarahkan pada pengembangan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehubungan dengan itu, pembangunan industri di Propinsi Sulawesi Selatan dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan antara industri dan pertanian sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri pengolahan, termasuk agroindustri, ditingkatkan dan didorong melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah tingkat II, diupayakan sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan rencana tata ruang daerah agar tertata dengan baik dan mendorong pemerataan. Untuk mendukung pengembangan industri diupayakan peningkatan prasarana, peningkatan usaha pemasaran, serta pelatihan tenaga kerja. Untuk meningkatkan ketersediaan prasarana penunjang sehingga mencapai kondisi yang menarik bagi pengembangan kegiatan industri diperlukan investasi yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah sepenuhnya. Oleh karena itu, usaha swasta didorong untuk ikut serta membangun prasarana dan sarana yang dibutuhkan.

Pembangunan kepariwisataan di Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai potensi yang luas dan prospek yang cerah. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah, dan dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam serta keanekaragaman tradisi, seni dan budaya, serta peninggalan sejarah di Propinsi Sulawesi Selatan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama atau kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa.

Pembangunan pertambangan di Propinsi Sulawesi Selatan ditingkatkan dengan sekaligus mendorong proses pengolahan lanjutan untuk meningkatkan nilai tambah, terutama bahan galian logam seperti nikel, emas dan perak, besi, timah hitam dan seng, gips, batu bara, nikel, batuan tras, serta bahan galian golongan C seperti pasir, batu kapur, batu kali, tanah liat, dan dolomit.

Pembangunan kehutanan di Propinsi Sulawesi Selatan ditingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kelangsungan, penyediaan, dan perluasan keanekaragaman hasil hutan serta mendukung pembangunan industri, perluasan kerja, dan kesempatan usaha. Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya dan peningkatan peran serta koperasi, terutama di dalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

 

c. Pengembangan Usaha Nasional

Pengembangan usaha nasional yang meliputi usaha menengah dan kecil, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri yang dapat menopang pembangunan perekonomian nasional.

Kemampuan dan peranan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha tradisional dan informal di Sulawesi Selatan, ditingkatkan melalui pembangunan prasarana dan sarana usaha disertai dengan pengembangan iklim usaha yang mendukung. Struktur dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang kukuh dan saling menyangga dengan lapisan menengah yang tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar.

Kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekonomi rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terhadap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan manajemen, dan alih teknologi. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu, dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional, dan jika perlu ditetapkan wilayah usaha yang menyangkut perekonomian rakyat, terutama yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan usaha kecil untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya. Kebijaksanaan pemberian prioritas dapat pula diberikan kepada usaha ekonomi rakyat untuk turut berperan secara efektif dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai pemerintah, disertai upaya penyediaan tempat usaha yang terjamin khususnya bagi koperasi dan usaha kecil, dan peningkatan peran serta masyarakat, antara lain dalam pemilikan saham perusahaan besar melalui koperasi.

Pembangunan koperasi di Propinsi Sulawesi Selatan pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan akses dan pangsa pasar; perluasan akses terhadap sumber permodalan, pengukuhan struktur permodalan, dan peningkatan kemampuan memanfaatkan modal; peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi; peningkatan akses terhadap teknologi dan peningkatan kemampuan memanfaatkannya; serta pengembangan kemitraan usaha. Upaya tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok tertinggal, seperti nelayan pada umumnya, petani kecil, dan mereka yang berada di kantung-kantung kemiskinan.

Pembangunan perdagangan di Propinsi Sulawesi Selatan diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan dan pengembangan usaha, peningkatan ekspor nonmigas, serta memperkuat daya saing dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi nasional, regional, dan global.

 

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia di Propinsi Sulawesi Selatan diarahkan untuk mewujudkan manusia berakhlak, beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan agama, serta pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatan ketersediaan dan sebaran prasarana dan sarana dasar secara makin berkualitas dan merata.

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah, daya saing, kewiraswastaan, dan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang tepat dan efektif, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di propinsi ini diarahkan terutama pada bidang industri yang memanfaatkan sumber daya alam, yakni perikanan, kehutanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata, serta industri yang berkadar sumber daya manusia dengan keterampilan dan pemanfaatan iptek yang tinggi, seperti industri rekayasa rancang bangun dan berbagai industri peranti lunak, termasuk jasa konsultansi dan jasa konstruksi.

 

e. Kependudukan

Kebijaksanaan di bidang kependudukan di Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di daerah yang mempunyai kepadatan dan laju pertum-buhan penduduk yang tinggi, serta mengarahkan mobilitas dan persebaran penduduk yang lebih merata, terutama ke daerah jarang penduduk, dengan memperhatikan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk dikendalikan antara lain dengan upaya peningkatan keluarga berencana mandiri. Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan meningkatkan keluarga sejahtera, termasuk ibu dan anak, remaja, serta penduduk lanjut usia. Peranan wanita yang dalam pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan telah meningkat, diupayakan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaannya.

Persebaran penduduk dalam rangka menanggulangi perambah hutan diupayakan melalui transmigrasi lokal. Sebagai daerah penerima transmigran, upaya memeratakan persebaran penduduk dan tenaga kerja ke berbagai kawasan andalan dan pusat pertum-buhan wilayah di Propinsi Sulawesi Selatan ditingkatkan antara lain melalui transmigrasi umum dan swakarsa mandiri.

 

f. Peningkatan Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pertumbuhan antarsektor ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan diupayakan dengan menyerasikan secara bertahap peranan dan sumbangan setiap sektor ekonomi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang optimal, dengan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memperlancar proses perpindahan tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif, serta memadukan perencanaan dan pelaksanaan program antarsektor dan program regional, sehingga kegiatan pembangunan dapat terwujud secara terpadu dan berdaya guna. Untuk itu, produktivitas khususnya di sektor yang relatif tertinggal ditingkatkan, antara lain dengan penerapan teknologi yang tepat serta pendekatan baru dalam produksi dan pemasaran hasil. Untuk meningkatkan nilai tukar komoditas pertanian dan hasil sektor lainnya di perdesaan, ditingkatkan keterkaitan antarsektor, terutama antara sektor pertanian dengan industri dan jasa.

Pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Sulawesi Selatan diupayakan dengan lebih menyerasikan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan baik dalam tingkat kemajuan antardaerah, maupun antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan desa dan masyarakat perdesaan ditingkatkan melalui koordinasi dan keterpaduan yang makin serasi dalam pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Di perkotaan, penataan penggunaan tanah ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, serta pencegahan penelantaran tanah termasuk upaya mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Dalam rangka pemerataan pembangunan antardaerah di Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ditempuh pula berbagai upaya, antara lain meningkatkan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah yang dikembangkan berdasarkan pendekatan wilayah atau kelompok wilayah dalam satu propinsi dengan menciptakan keterkaitan fungsional antardaerah, antarwilayah, antardesa, antarkota dan antara desa dan kota. Selanjutnya, penyerasian pertumbuhan antardaerah diupayakan pula dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dengan memberikan berbagai bentuk kemudahan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang makin baik.

Untuk mengatasi kesenjangan antargolongan ekonomi dilakukan penataan kembali peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur kehidupan ekonomi rakyat banyak seperti kepemilikan hak atas tanah, perizinan usaha dan bangunan, perlindungan hukum dan mekanisme pasar di daerah, serta pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha bagi pengusaha kecil termasuk untuk ikut dalam melaksanakan proyek-proyek pemerintah di daerah, sehingga masyarakat golongan ekonomi yang lemah mendapat kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan dan dengan demikian meningkatkan kesejah-teraannya.

 

g. Penanggulangan Kemiskinan

 

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Propinsi Sulawesi Selatan, Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan salah satu kebijaksanaan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial-ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di desa atau kelurahan tertinggal, dengan menerapkan prinsip-prinsip gotongroyong, kewaspadaan, dan partisipasi serta menerapkan semangat dan kegiatan kooperatif. Kegiatan sosial-ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu, ditingkatkan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan serta disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kerangka itu, program IDT diupayakan pula untuk memantapkan segi-segi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat perdesaan, termasuk koperasi sehingga upaya peningkatan taraf hidup dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan, khususnya di 655 desa tertinggal menurut pedoman yang telah ditetapkan secara nasional.

 

h. Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi

Pengembangan prasarana dan sarana ekonomi, khususnya transportasi, di daerah Tingkat I Sulawesi Selatan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, efisiensi pemanfaatan, kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan, dan efektifitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI sistem transportasi dikembangkan secara lebih luas dan terpadu terutama dengan mengembangkan transportasi antarmoda dan antarpulau yang efisien, yang dapat menjangkau pula daerah terisolasi dan terbelakang.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi yang akan meningkat, upaya pembangunan prasarana ekonomi lainnya, seperti tenaga listrik dan pelayanan jasa telekomunikasi serta prasarana pengairan, akan ditingkatkan dan dilanjutkan.

Untuk mempercepat pembangunan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut, didorong dan ditingkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

 

i. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya alam ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan. Hal itu dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka itu, ditingkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan pesisir; rehabilitasi hutan dan tanah kritis; konservasi sungai, danau, rawa, hutan bakau, dan hutan lindung; pelestarian flora dan fauna langka; serta pengembangan fungsi daerah aliran sungai (DAS) ditingkatkan.

 

j. Pengembangan Kawasan Andalan

Kawasan andalan dikembangkan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, keterkaitan kota dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk, pengelolaan dan pembangunan lingkungan permukiman, lingkungan usaha, dan lingkungan kerja.

Di samping kawasan andalan tersebut, bagi daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat, ditingkatkan penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, termasuk peningkatan pengelolaannya.

 

 

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam upaya mencapai sasaran dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan tersebut di atas, pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dalam Repelita VI dilaksanakan melalui beberapa program yang meliputi program peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah; peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah; peningkatan prasarana dan sarana daerah; pengembangan usaha nasional; peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja; penataan ruang daerah; pengembangan kawasan andalan dan sektor unggulan; peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan kesejahteraan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat; percepatan penanggulangan kemiskinan; dan pengelolaan pembangunan perkotaan; dengan didukung berbagai program penunjang.

 

1. Program Pokok

a. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan kemampuan, disiplin, dan wawasan aparatur pemerintah daerah serta mendayagunakan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintah daerah terutama aparatur pemerintah daerah tingkat II termasuk kecamatan dan desa;

2) meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian termasuk memantapkan fungsi koordinasi baik antar instansi pemerintah di daerah maupun antara lembaga pemerintah pusat dan daerah;

3) menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan daerah;

4) mengembangkan sistem informasi manajemen pembangunan daerah;

5) meninjau kembali status dan batas daerah otonom dan wilayah administratif daerah tertentu.

 

b. Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan PAD dengan mengintensifkan sumber-sumber pendapatan yang ada, baik pajak, retribusi, maupun laba perusahaan daerah, serta menggali sumber-sumber pendapatan yang baru;

2) meningkatkan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk Inpres, serta pinjaman, antara lain melalui pemanfaatan rekening pembangunan daerah;

3) meningkatkan keikutsertaan dunia usaha dalam pembangunan daerah;

4) memantapkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan keuangan daerah;

5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD.

 

c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan prasarana transportasi darat, laut, dan udara yang meliputi kegiatan:

a) rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, yang antara lain meliputi jalan lintas barat Sulawesi ruas Ujung Pandang-Pare Pare-Pinrang-Polewali-Mamuju-Batas Sulawesi Tengah, dan ruas-ruas lainnya yaitu Wotu-Masamba-Palopo, Pangkajene-Maros, Ujung Lamuru-Watampone-Pelabuhan Bajo, Tarumpakae-Anabanua, Masamba-Palopo, Wotu-batas Sulteng, Watampone-Pompanua-Tampangeng; pembangunan jalan baru yang meliputi jalan Tol Pelabuhan Laut-Tallo-Andi Pangerang Petta Rani;

b) pengembangan fasilitas lalu lintas jalan yang meliputi pengadaan dan pemasangan rambu jalan 2.500 buah, pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan 10.000 meter, pembuatan marka jalan 100 kilometer, pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor(PKB) berjalan 5 unit, pengadaan dan pemasangan lampu lalu lintas 7 unit, pembangunan terminal penumpang/barang 2 lokasi, pengadaan bus kota/perintis 100 buah;

c) peningkatan angkutan sungai, danau, dan penyebe-rangan yang meliputi pembangunan dermaga/terminal penyeberangan di 5 lokasi dan rehabilitasi dermaga/ terminal penyeberangan di 4 lokasi;

d) pembangunan fasilitas pelabuhan laut Ujung Pandang, Pootere, Pare Pare, Awarange, Palopo, Siwa, Tujutuju, Bonerette, Bajo, Malili, Polewali, Majene, Belang Belang, Ponrobajo dan Beringkasi; pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran di perairan Sulawesi Selatan dan pengoperasian 3 kapal perintis;

e) pengembangan transportasi udara yang meliputi peningkatan fasilitas Bandar Udara Hasanuddin (Ujung Pandang), Pongtiku (Tana Toraja) dan peningkatan fungsi Bandar Udara Hasanuddin sebagai pusat penyebaran dan pengoperasian penerbangan perintis satu rute/tahun;

2) meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan:

a) pembangunan pusat listrik tenaga minihidro (PLTM) secara tersebar dengan kapasitas 10,8 megawatt dan pembangunan pusat listrik tenaga diesel (PLTD) tersebar dengan kapasitas 33,4 megawatt; dan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 410 kilometersirkit, serta gardu induk sebanyak 11 unit dengan kapasitas 290 megavoltampere;

b) peningkatan sarana distribusi PLN berupa jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 6.821 kilo-metersirkit, jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 8.759 kilometersirkit, pembangunan gardu distribusi sebanyak 2.306 buah dengan kapasitas 576 megavoltampere, yang ditujukan bagi 290.000 pelanggan baru (termasuk Sulawesi Tenggara);

c) pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk program listrik masuk desa meliputi 1.018 kilometersirkit JTM, 2.777 kilometersirkit JTR, serta 0,65 megawatt PLTD dengan cakupan 275 desa dan sebanyak 210.325 pelanggan;

d) pembangunan PLTG Ujung Pandang (2x35 megawatt) dan pembangunan PLTU Tonasa dengan kapasitas 50 megawatt oleh PT Semen Tonasa;

e) pelaksanaan rancang bangun PLTA Bakaru II dengan kapasitas 126 megawatt, PLTA Poko dengan kapasitas 53 megawatt, dan PLTA Bili Bili dengan kapasitas 16,2 megawatt; serta studi kelayakan pembangunan pusat listrik tenaga uap (PLTU) Ujung Pandang dengan kapasitas 2 x 65 megawatt;

3) meningkatkan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang meliputi kegiatan pembangunan Depot Satelit Ujung Pandang untuk meningkatkan keamanan operasi;

4) meningkatkan jaringan telekomunikasi, yang antara lain meliputi kegiatan pembangunan telepon termasuk sarana penunjang dengan kapasitas sebanyak 119.900 satuan sambungan, perluasan kapasitas telepon umum dan pembangunan warung telekomunikasi (wartel) secara tersebar; serta pengadaan perangkat radio komunikasi 1 unit dan pengadaan terminal automatic frequency management system (AFMS) 1 unit;

5) meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro, yang antara lain meliputi pengadaan dan peningkatan fasilitas fisik pelayanan di kecamatan, perdesaan, daerah transmigrasi, dan daerah terpencil lainnya, yang antara lain meliputi pembangunan kantor kantor pos pembantu sebanyak 17 unit, kantor pos tambahan sebanyak 5 unit, pos keliling kota/angkutan sebanyak 10 unit, pos keliling desa/antaran sebanyak 100 unit, dan berbagai sarana penunjang;

6) memantapkan prasarana pengairan dan meningkatkan pendayagunaan sumber daya air, meliputi kegiatan penyusunan rencana induk Wilayah Sungai Jeneberang, Walanae-Cenrane, Sadang; pembangunan Waduk Bili Bili dan Kalola; pembangunan saluran pembawa air baku Bili Bili-Ujung Pandang sepanjang kurang lebih 30 kilometer; perbaikan dan pengendalian Sungai Sadang, Mampili, Bila, Cenrane, Jeneberang, Pampang, Maros, dan Alu sepanjang kurang lebih 135 kilometer; pemeliharaan jaringan irigasi kurang lebih 264.000 hektare; perbaikan jaringan irigasi sekitar 21.000 hektare; pembangunan jaringan irigasi untuk cakupan seluas kurang lebih 40.000 hektare yang tersebar di Tana Toraja, Pangkep, Ponre Ponre, Bajo, Balombong, dan Awo; serta pengembangan areal tambak sekitar 12.000 hektare;

7) meningkatkan sarana komunikasi dan penerangan yang meliputi kegiatan pembangunan stasiun pemancar televisi (TV) di Liukang Kalmas, Lapo Riaja, Lapo Tupabiring, Bulu Bulu, Lapo Tangaya dan Mangkutana; dan peningkatan stasiun pemancar Radio Republik Indonesia (RRI) di Ujung Pandang;

8) meningkatkan prasarana pelayanan hukum yang meliputi kegiatan pembangunan prasarana fisik rumah penyimpanan benda-benda sitaan negara (rupbasan) di Ujung Pandang, pengadilan negeri (PN) di Watansoppeng, dan kejaksaan negeri (kejari) di Kabupaten Gowa;

9) meningkatkan sarana olahraga yang dapat menyebar sampai ke daerah tingkat II dan kecamatan, serta mengembangkan perpustakaan daerah, terutama di daerah tingkat II, dengan memanfaatkan sumber daya daerah dan peran serta masyarakat; dan

10) meningkatkan kemampuan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

 

d. Program Pengembangan Usaha Nasional

Program ini meliputi upaya:

1) mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain berupa penanaman modal swasta, termasuk PMDN dan PMA, dengan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah;

2) meningkatkan dan mengarahkan investasi, baik PMDN maupun PMA pada berbagai wilayah, sektor, dan golongan ekonomi termasuk investasi dalam agroindustri dan agrobisnis di perdesaan, serta berbagai sektor jasa pendukung;

3) menyederhanakan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah, meningkatkan penerapan etika usaha yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis yang menjamin kepastian dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dunia usaha di daerah;

4) meningkatkan pengembangan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha informal dan tradisional melalui hubungan kemitraan usaha; meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar; dan meningkatkan bantuan permodalan dengan memanfaatkan dana lembaga perbankan, seperti kredit usaha kecil (KUK), kredit umum perdesaan (Kupedes), serta dana lembaga keuangan nonbank, seperti modal ventura;

5) meningkatkan pembimbingan, pendidikan, pelatihan, dan magang dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi dan manajemen, serta pengembangan usaha baru yang bersifat terobosan;

6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat, antara lain dengan mendorong pengembangan bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR), bank perkreditan rakyat syariat (BPRS), dan lembaga modal ventura;

7) meningkatkan pengembangan koperasi melalui pemantapan kelembagaan koperasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan koperasi pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi, peningkatan dan perluasan usaha koperasi, kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha, pembangunan koperasi di daerah tertinggal, serta pengembangan informasi perkoperasian;

8) mengembangkan sistem informasi usaha terutama untuk usaha menengah dan kecil, tentang potensi pembangunan daerah, melalui penyediaan data dan informasi yang mencakup tenaga kerja, prasarana dan sarana, sumber daya alam, kelembagaan, permodalan, kemitraan, penanaman modal, dan potensi pasar; serta meningkatkan kegiatan promosi tentang potensi daerah;

9) meningkatkan kegiatan perdagangan antara lain berupa penyelenggaraan pelayanan informasi perdagangan; peningkatan pemasaran komoditas hasil pertanian termasuk pengembangan pasar desa dan pasar lelang; pembinaan pedagang, pengusaha, dan eksportir menengah dan kecil; peningkatan perdagangan perintis; peningkatan dan pengawasan mutu komoditas ekspor; penyusunan identifikasi potensi pasar komoditas ekspor; serta pengembangan dan peningkatan ekspor nonmigas, termasuk produk agroindustri.

 

e. Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat di daerah, melalui pemasyarakatan produktivitas yang didukung dengan penyebarluasan informasi, penyuluhan, pembinaan melalui media massa, dunia pendidikan, forum masyarakat produktivitas Indonesia, dan organisasi masyarakat lainnya; penetapan standar mutu produktivitas di perusahaan-perusahaan, melalui analisis, penelitian, pengembangan, dan pengukuran produktivitas, serta pengembangan unit-unit produktivitas;

2) meningkatkan keterampilan dan keahlian serta profesionalisme tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan, melalui pelatihan institusional dan noninstitusional (mobile training unit) bagi kader-kader pembangunan desa secara terpadu; pemagangan untuk membentuk tenaga kerja mandiri dan pro- fesional; serta pendayagunaan tenaga kerja terdidik, yang pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha;

3) meningkatkan pembinaan hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha, antara lain melalui pembinaan fungsi lembaga ketenagakerjaan dan pendidikan; penyuluhan ketenagakerjaan bagi kader-kader serikat pekerja dan organisasi pengusaha, dan pelaksanaan uji coba sistem deteksi dini;

4) meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita di sektor formal maupun sektor informal dan perlindungan anak yang terpaksa bekerja.

 

f. Program Penataan Ruang Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) menyempurnakan dan menjabarkan rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan tata ruang wilayah kabupaten/ kotamadya daerah tingkat II, terutama tata ruang kawasan andalan ke dalam rencana rinci dan program pembangunan daerah;

2) menyiapkan penatagunaan tanah bagi kawasan yang mempunyai potensi pertumbuhan cepat seperti di daerah perkotaan khususnya kota Ujung Pandang yang berfungsi sebagai kota metropolitan dan pusat pertumbuhan kawasan timur Indonesia, serta di daerah wisata, Kawasan Industri Makassar (Kima), dan kawasan Ujung Pandang dan sekitarnya.

 

g. Program Pengembangan Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan

Program ini meliputi upaya:

1) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan industri, yang menitikberatkan pada kegiatan pengembangan industri padat sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang maju, dan industri padat karya yang makin padat ketrampilan, maupun industri yang memanfaatkan sumber daya manusia yang sarat teknologi dan keterampilan. Untuk itu dilaksanakan kegiatan:

a) pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan dan rumah tangga, yang dilaksanakan melalui (1) pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar; (2) penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil; (3) penumbuhan dan pengembangan industri perdesaan termasuk di desa tertinggal; (4) pengembangan industri kecil melalui pembinaan 420 sentra industri kecil;

b) peningkatan kemampuan teknologi di perusahaan-perusahaan industri melalui diseminasi teknologi, pengembangan dan pelayanan teknologi industri, penerapan standar serta pengujian mutu produk; mendorong kemitraan penelitian dan pengembangan (litbang) terapan antara dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah, dan meningkatkan kemampuan sarana litbang industri, termasuk milik pemerintah;

c) pendalaman dan penguatan struktur industri melalui pengembangan agroindustri, industri pengolahan hasil tambang dan industri yang berorientasi ekspor melalui pengembangan dan pemanfaatan keunggulan komparatif daerah antara lain industri semen, pengolahan hasil perkebunan, perikanan, dan kehutanan; d) peningkatan promosi investasi industri serta mendorong berkembangnya keterkaitan antarindustri dan aglomerasi khususnya industri di kawasan andalan Ujung Pandang;

2) meningkatkan produktivitas dan produksi sektor unggulan pertanian yang masih merupakan sektor utama di Propinsi Sulawesi Selatan, melalui usaha pertanian terpadu berorientasi pasar, yang mencakup pertanian tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang diarahkan pada kawasan andalan, antara lain Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang dan Luwu (Kawasan Bosowa Sipilu); Tana Toraja dan Pare Pare, Ujung Pandang dan Mamuju, yang antara lain meliputi kegiatan:

a) peningkatan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan padi, jagung, ubikayu, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan ubi jalar;

b) pengembangan usaha pertanian hortikultura, antara lain jeruk, mangga, markisa, nenas, dan pisang;

c) peningkatan usaha perikanan tangkap, antara lain tenggiri, ikan terbang, bawal, lobster, kerapu, cumi-cumi, dan udang;

d) pengembangan perikanan budi daya, antara lain udang, bandeng, ikan mas, teripang, dan rumput laut;

e) pengembangan usaha peternakan antara lain sapi potong, kerbau, ayam bukan ras (buras), ayam ras, dan itik;

f) pengembangan usaha perkebunan antara lain kelapa, kakao, kopi arabika, dan jambu mete;

g) pengembangan usaha industri pengolahan hasil pertanian, antara lain usaha pengolahan buah-buahan, ikan, dan daging;

h) peningkatan kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi pertanian;

3) meningkatkan produktivitas dan produksi hasil hutan antara lain melalui pemantapan lokasi kawasan hutan, penatagunaan hutan konversi secara terpadu, pembangunan hutan tanaman baru, hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan, serta pengembangan usaha rakyat dalam mengolah hasil hutan;

4) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan pariwisata, melalui pengembangan dan penataan obyek wisata, antara lain wisata budaya di Tana Toraja, Mamasa dan Bulukumba, wisata pantai di Bira (Bulukumba) dan gugusan pulau Takabonerate (Selayar), serta wisata alam dan agrowisata di Bantimurung; di samping itu, dilakukan kegiatan peningkatan fasilitas pendidikan dan pelatihan pariwisata;

5) mengembangkan secara terpadu sektor pertambangan yang diarahkan pada pertambangan nikel di Pomalaa dan Soroako; di samping itu, dilakukan kegiatan pemetaan geologi dan geofisika, penyelidikan bahan galian, mitigasi bencana alam geologis, eksplorasi air tanah, pemetaan geofisika udara; peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambang- an skala kecil (PSK) melalui wadah koperasi; dan di seluruh daerah tingkat II dilakukan bimbingan usaha pertambangan golongan C.

 

h. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

 

Program ini meliputi upaya:

1) melestarikan fungsi lingkungan hidup dan kemampuan sumber alam hayati dan nonhayati yang meliputi kegiatan:

a) peningkatan pengelolaan hutan;

b) pengembangan dan pemeliharaan kelestarian plasma nutfah, serta penangkaran satwa dan flora;

c) selain itu, diupayakan pula pengembangan teknologi pengelolaan DAS;

d) perbaikan, pemeliharaan, pengamanan dan pengembangan sistem tata guna dan alokasi air, serta pengamanan wilayah sungai;

e) perlindungan permukiman masyarakat tradisional;

f) penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya;

2) mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup di perairan, tanah, dan udara, yang mencakup peningkatan mutu dan fungsi sungai, mengendalikan pencemaran karena kegiatan industri, permukiman, dan transportasi;

3) merehabilitasi lahan kritis seluas 176 ribu hektare di areal pertanian lahan kering, mengembangkan dan melaksanakan pembinaan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber alam secara lebih terpadu, serta membina kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup;

4) merehabilitasi pantai yang rusak melalui penanaman hutan bakau, dan penciptaan peluang berusaha bagi masyarakat pantai.

 

i. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan terutama dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang kegiatannya antara lain meliputi penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta tenaga kependidikan sesuai dengan keperluan; penyelenggaraan kelompok belajar Paket A, Paket B, magang dan kelompok belajar usaha; perluasan atau peningkatan sekolah menengah kejuruan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan tuntutan pembangunan daerah; dan pengembangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sehingga lebih terkait dengan kebutuhan daerah; selain itu akan dikembangkan pula politeknik keteknikan (engineering) dan pertanian;

2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk perbaikan gizi serta menambah dan menyebarkan tenaga medis spesialis dan paramedis termasuk bidan desa; yang antara lain meliputi kegiatan peningkatan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pemberian vitamin A kepada anak balita di desa tertinggal, dan peningkatan status gizi anak sekolah melalui pemberian makanan tambahan bagi anak-anak SD dari keluarga miskin terutama di desa tertinggal; serta pembangunan puskesmas 25 unit, puskesmas pembantu 196 unit, pengadaan puskesmas keliling 221 unit, penyelenggaraan pendidikan bidan program A dan B, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit acquired immuno deficiency syndrome (AIDS);

3) meningkatkan penyediaan dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana air bersih serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan pemukiman di daerah pedesaan dan perkotaan, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan kawasan terpilih pusat pengembangan terpadu antardesa sebanyak 100 desa; penyediaan dan pengelolaan air bersih perdesaan untuk 925 desa; serta pengelolaan air limbah perdesaan untuk 263 desa;

4) meningkatkan pembinaan kesejahteraan sosial termasuk masyarakat terasing, fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, di samping pembimbingan dan pembinaan keluarga sejahtera, melalui kegiatan:

a) pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin sebanyak 9.500 kepala keluarga;

b) pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial sebanyak 1.000 orang;

c) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat sebanyak 17.250 orang;

d) pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat terasing sebanyak 2.300 kepala keluarga;

e) rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti asuhan milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 10 buah; rehabilitasi dan kelengkapan panti wredha sebanyak 2 panti;

f) pembangunan dan rehabilitasi lokabina karya sebanyak 15 gedung;

g) pengadaan unit rehabilitasi sosial keliling dan kelengkapannya (URSK) sebanyak 2 unit;

5) mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui kegiatan keluarga berencana (KB), termasuk KB perusahaan dan KB daerah kumuh, yang didukung oleh sektor terkait antara lain kesehatan, pendidikan, dan agama, serta mengarahkan persebaran dan mobilitas penduduk, yang antara lain melalui program transmigrasi yang meliputi kegiatan:

a) penyiapan lahan permukiman transmigrasi beserta prasarana dan sarana pendukungnya;

b) penempatan transmigran dengan sasaran keseluruhan sebanyak 11.111 kepala keluarga, termasuk alokasi penempatan penduduk daerah transmigrasi (APPDT) sebanyak 4.111 kepala keluarga, yang dilaksanakan melalui (1) transmigrasi umum dengan pola pertanian lahan kering 6.203 kepala keluarga, dan (2) transmigrasi swakarsa berbantuan sebanyak 4.908 kepala keluarga dengan pola (a) perkebunan inti rakyat-transmigrasi (PIR- Trans) 3.311 kepala keluarga, dan (b) hutan tanaman industri-transmigrasi (HTI-Trans) 1.597 kepala keluarga; selain itu transmigrasi swakarsa mandiri sekitar 6.000 kepala keluarga; dan

c) pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigran yang sudah ada di pemukiman transmigrasi;

6) meningkatkan dan mengembangkan nilai budaya dan seni budaya daerah Sulawesi Selatan untuk memperkaya khasanah budaya setempat, serta memelihara peninggalan sejarah, yang kegiatannya antara lain meliputi pemugaran Benteng Balangnipa Sinjai, dan komplek Megalith Borik Parinding;

7) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta pengamalan ajaran agama untuk memantapkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama, yang kegiatannya antara lain meliputi bimbingan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama; penyediaan bantuan untuk pembangunan prasarana dan sarana kehidupan beragama dengan mendorong peran serta masyarakat; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan agama tingkat menengah dan tingkat tinggi, baik negeri maupun swasta; serta pembinaan kelembagaan seperti pondok pesantren dan tenaga penyuluh keagamaan. Secara khusus akan dilakukan pula rehabilitasi dan penyediaan fasilitas pendidikan untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin di Ujung Pandang.

 

j. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) menumbuhkembangkan peranan swadaya masyarakat untuk mampu memecahkan masalah bersama melalui kelompok swadaya masyarakat di daerah terutama di desa tertinggal;

2) meningkatkan peranan wanita dalam mendukung upaya membangun keluarga sejahtera serta mengembangkan usaha yang dapat menambah penghasilan keluarga, antara lain melalui program pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);

3) meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna, pramuka dan organisasi kepemudaan yang kegiatannya antara lain meliputi pembinaan terhadap 445 karang taruna;

4) membina dan meningkatkan kemampuan dan kualitas lembaga masyarakat atau organisasi nonpemerintah yang antara lain meliputi kegiatan: pembinaan terhadap 209 organisasi sosial dan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat banyak 1.244 orang;

5) meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan pendahuluan bela negara, pelatihan dan pengorganisasian perlindungan masyarakat (linmas) dalam kegiatan penanggulangan bencana, serta pembinaan masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan.

 

k. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan ketersediaan dan persebaran jumlah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar sosial dan ekonomi terutama di 655 desa tertinggal, antara lain meliputi kegiatan pemugaran perumahan dan permukiman di 689 desa sebanyak 9.921 unit rumah;

2) meningkatkan kemampuan dan kesempatan berusaha masyarakat khususnya kelompok masyarakat miskin dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang dikelola melalui perkoperasian dan badan kredit perdesaan, termasuk kegiatan pengelolaan hak pengusahaan hutan (HPH) Bina Desa Hutan;

3) mendukung dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program khusus seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan program sektoral dan regional lainnya yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

 

l. Program Pengelolaan Pembangunan Perkotaan

Program ini meliputi upaya:

1) membangun prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu, yang antara lain meliputi kegiatan penyediaan perumahan dan permukiman daerah perkotaan dengan membangun rumah sederhana sebanyak 20.000 unit; perbaikan dan peremajaan kawasan perumahan dan permukimam kumuh di daerah perkotaan meliputi peremajaan kawasan sebesar 50 hektare; dan perbaikan lingkungan permukiman kota/permukiman nelayan seluas 1.152 hektare; pengelolaan air limbah untuk 15 kota sedang dan kota kecil antara lain Pare Pare, Palopo, dan Watampone; pengelolaan persampahan untuk 5 kota sedang dan kota kecil; penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan dengan peningkatan kapasitas produksi sebesar 1.160 liter per detik; serta penataan kota dan penataan bangunan;

2) meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan perkotaan, yang antara lain meliputi kegiatan: identifikasi sistem kota-kota di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan pemantapan fungsi kota-kota tersebut; pengembangan ekonomi perkotaan termasuk pembinaan sektor informal dan pengusaha kecil; peningkatan peran serta sosial masyarakat kota; pemantapan kelembagaan pemerintahan kota; penyusunan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota dengan penyiapan program jangka menengah (PJM) perkotaan untuk 8 kota; penyusunan rencana PJM untuk 4 kawasan andalan; penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan untuk 6 kawasan; serta peningkatan pengelolaan administrasi dan tertib hukum pertanahan di daerah perkotaan;

3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan, yang antara lain meliputi kegiatan: peningkatan konservasi kawasan budaya dan bernilai historis, serta pemantapan luasan ruang terbuka hijau;

4) meningkatkan peranan kota Ujung Pandang sebagai pusat pertumbuhan kawasan timur Indonesia yang meliputi kegiatan pemantapan fungsi sebagai kota metropolitan; pembangunan prasarana dan sarana kota secara terpadu khususnya penyediaan dan pengelolaan air bersih, pengelolaan air limbah dan pengelolaan persampahan; pengembangan ekonomi perkotaan termasuk pembinaan sektor informal dan pengusaha kecil untuk menciptakan kesempatan kerja dan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di perkotaan; pemantapan keuangan perkotaan; pemantapan kelembagaan pemerintahan kota; peningkatan partisipasi sosial masyarakat; serta penataan ruang, perumahan dan lingkungan perkotaan, khususnya pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan, peningkatan pengelolaan administrasi dan tertib hukum pertanahan perkotaan, serta pemantapan luasan ruang terbuka hijau.

 

2. Program Penunjang

Program penunjang meliputi seluruh program sektoral dan regional yang dilaksanakan dan berlokasi di Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.