Make your own free website on Tripod.com

PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

 

 

 

TINJAUAN PARUH WAKTU
REPELITA VI
 
 

I. SASARAN REPELITA VI
 

A. BIDANG EKONOMI

Sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam Repelita VI Propinsi NTT adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 7,1 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan berdasarkan skenario R2 sekitar 5,3 persen per tahun. Angka pertumbuhan sebesar 7,1 persen akan didukung oleh laju pertumbuhan sektoral yang terus dipacu masing-masing sbb. : sektor pertanian rata-rata sekitar 4,40 persen, sektor industri nonmigas sekitar 17,64 persen; sektor listrik dan air minum sekitar 7,94 persen, sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya sekitar 17,83 persen; sektor perdagangan sekitar 5,89 persen; pengangkutan dan komunikasi sekitar 7,97 persen; sektor pertambangan dan penggalian sekitar 7,88 persen, sektor bangunan dan konstruksi sekitar 0,02 persen, sektor pemerintahan sekitar 8,65 persen, sektor jasa-jasa sekitar 6,04 persen, dan sewa rumah sekitar 2,64 persen.

Untuk mencapai pertumbuhan rata-rata minimal tersebut diatas, maka perubahan struktur perekonomian NTT pada akhir Repelita VI yang merupakan kontribusi sektoral direncanakan sebagai berikut : sektor pertanian 42,30 persen, sektor pertambangan dan penggalian 0,62 persen, sektor industri 2,13 persen, sektor listrik dan air minum 3,64 persen,, sektor perdagangan 12,23 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 10,08 persen, sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya 3,74 persen, sewa rumah 1,91 persen, sektor pemerintahan 20,65 persen dan sektor jasa-jasa 1,87 persen.

Dengan ssasaran laju pertumbuhan PDRB seperti tersebut di atas, maka pendapatan per kapita di Propinsi NTT diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp. 799,9 ribu pada akhir Repelita VI dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja yang mencapai 3,9 persen diharapkan akan bertambahnya kesempatan kerja baru untuk sebanyak 289,4 ribu orang.

 

B. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Sasaran pembangunan bidang sosial budaya adalah meningkatnya derajat kesehatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan jangkauan pelayanan air bersih secara merata, peningkatan usia harapan hidup dari 60,9 tahun pada tahun 1993 menjadi 68,4 tahun, dan penurunan angka kematian bayi menjadi 47 per seribu kelahiran hidup pada akhir Repelita VI. Demikian juga menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari 1,79 persen pada tahun 1993 menjadi 1,52 persen pada Akhir Repelita VI, angka fertilitas menurun menjadi 2,99 persen, angka kematian kasar menurun menjadi 5 orang, angka pertambahan alamian menjadi 1,68 persen dan angka kelahiran kasar menjadi 23,4 persen, makin merata, meluas dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi kasar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) termasuk madrasah tsanawiyah (MTs) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) termasuk madrasah aliyah (MA) masing-masing menjadi sekitar 51,5 persen dan sekitar 29,4 persen; serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
 
 

C. BIDANG FISIK DAN PRASARANA

Sasaran pembangunan fisik dan prasarana adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi secara memadai, merata dan efisien, terutama berkembangnya sistem transportasi antarmoda yang terpadu sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi ini; meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif; meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat di sektor pertanian, industri, dan jasa; dan meningkatnya PAD, termasuk di daerah tingkat II yang relatif tertinggal. Meningkatnya pemeliharaan dan pengembangan jaringan serta kualitas jalan negara jalan propinsi dan jalan kabupaten, agar tetap dalam kondisi mantap demi kelancaran arus transportasi. Sementara itu jalan-jalan di perdesaan perlu dibangun dan ditingkatkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di perdesaan dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Panjang jalan menurut tingkat pembinaan adalah panjang jalan negara sekitar 1.184,99 km jalan propinsi 1.609,4 km, jalan kabupaten 11.286,1 km, sedangkan jembatan negara sebanyak 517 buah (6.434 m), jembatan propinsi sebanyak 378 buah (4.527 m), dan jembatan kabupaten sebanyak 1.828 buah (25.147 m).

Pembangunan sektor transportasi dalam Repelita VI di Propinsi NTT, diarahkan pada peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana jalan dan jembatan yang ada untuk mendukung kegiatan masyarakat terutama dalam kegiatan usaha meningkatkan keterkaitan antara industri dan pertanian, meningkatkan hubungan dan mobilisasi barang dan jasa pada umumnya, serta mengembangkan pola pembangunan jaringan jalan dan jembatan, dalam memenuhi kebutuhan dassar masyarakat dan merangsang pengembangan kawasan-kawasan potensial.

Laju pertumbuhan sektor transportasi darat diharapkan pada Repelita VI minimal sekitar 17,96 persen per tahun.
 

II. HASIL PEMBANGUNAN SELAMA 3 TAHUN REPELITA VI (1994/95 - 1996/97)
 

A. BIDANG EKONOMI

  1. Berdasarkan harga konstan 1993, laju pertumbuhan ekonomi pada periode 1993-1996 telah mencapai 8,86 persen rata-rata per tahun. Pencapaian laju pertumbuhan tersebut dapat dikategorikan telah lebih tinggi dari target yang direncanakan dalam Repelita VI sebesar 7,1 persen. Perkembangan yang terjadi dari akhir Repelita V sampai dengan tahun kedua Repelita VI (1993 - 1995) sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor-sektor pertanian mencapai sekitar 5,0 persen, pertambangan dan penggalian non migas 13,5 persen, industri non migas mencapai sekitar 9,6 persen, jasa-jasa sekitar 11,2 persen. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah daerah yang terus berusaha untuk memacu sektor-sektor tersebut.
  2. Meskipun perkembangannya lambat, telah terjadi transformasi struktur ekonomi, dimana sumbangan sektor pertanian masih cukup dominan dalam penciptaan pendapatan masyarakat. Pada tahun 1994 peranan sektor pertanian mencapai 40,03 persen menurun menjadi 38,14 persen pada tahun 1995. Sedangkan peranan non pertanian meningkat dari 59,97 persen (termasuk peranan sektor industri sebesar 2,61 persen dan pemerintah sebesar 19,19 persen), pada tahun 1994 menjadi 61,96 persen (termasuk peranan sektor industri 2,55 persen dan pemerintah sebesar 19,27 persen) pada tahun 1995. Kondisi ini menunjukkan suatu struktur ekonomi yang semakin seimbang antara sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya. Dalam analisis lebih lanjut, tampak bahwa sektor pertanian di NTT mengalami tekanan yang cukup berat terhadap total PDRB semakin menurun tetapi pangsa relatif tenaga kerja terhadap total curahan tenaga kerja cenderung meningkat dari 75,17 persen pada tahun 1990 menjadi 79,52 persen pada tahun 1994.
  3. Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang disertai dengan transformasi struktur ekonomi tersebut membawa dampak pada peningkatan PDRB per kapita. Pada tahun 1995, PDRB per kapita telah tercapai sekitar Rp 826,3 ribu, yang lebh tinggi dari angka perkiraan pada akhir Repelita VI yaitu sekitar Rp. 799,9 ribu, meskipun jauh lebih rendah dari rata-rata nasional.
  4. Perkembangan penanaman modal hingga bulan September 1996 adalah jumlah PMDN 53 buah proyek dengan jumlah dana investasi sebesar Rp 91,8 miliar dan PMA sebanyak 17 proyek dengan investasi sebesar US $ 11,2 juta. Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap sebanyak 2.123 orang dan 40 orang tenaga kerja asing. Adanya investasi baru dibidang peternakan burung Unta, kehutanan dan pabrik air minum diharapkan akan meningkatkan daya serap tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pada dua tahun terakhir Repelita VI target penciptaan tambahan kesempatan kerja kemungkinan tidak dapat tercapai.
 

B. BIDANG SOSIAL BUDAYA

  1. Daerah Tingkat I Propinsi NTT mencakup areal seluas 47.876 kilometer persegi atau sekitar 2,7 persen dari luas daratan Indonesia, namun di pihak lain wilayah ini didiami oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Pada tahun 1995 jumlah penduduk propinsi ini mencapai 3.577,5 ribu jiwa atau dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 74,7 jiwa per kilometer persegi. Namun demikian dari jumlah penduduk tersebut sebear 83,87 persen berpendidikan rendah (29,9 persen tamat SD, 35,5 persen belum tamat SD, 18,4 persen tidak sekolah). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, 1990-95, laju pertumbuhan penduduk relatif rendah 1,79 persen.
  2. Kemajuan di bidang kesehatan menunjukkan peningkatan, seperti antara lain ditunjukkan oleh angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup yang menurun dari 59 pada tahun 1993 menjadi 54 pada tahun 1995. Disamping itu status gizi pada tahun 1995 dapat digolongkan menjadi gizi baik 45,6 persen, sedang 36,1 persen dan kurang 18,3 persen. Sedangkan usia harapan hidup juga telah mengalami kenaikan yang cukup berarti yaitu dari 62,7 pada tahun 1993 naik menjadi 63,8 pada tahun 1995. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tersebut didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jangkauannya. Pada tahun 1995 telah ada 23 unit rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur 1.582 buah, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta puskesmas pembantu sebanyak 203 unit.
  3. Angka partisipasi kasar sekolah dasar (SD) juga meng alami peningkatan, dimana pada tahun 1993 baru mencapai 112,95 persen meningkat menjadi 114,21 persen pada tahun 1995. Begitu pula angka partisipasi kasar sekolah menengah tingkat pertama (SMTP) meningkat dari 41,54 persen pada tahun 1993 menjadi 49,08 persen pada tahun 1995. Sedangkan angka partisipasi kasar (APK) baru mencapai 45,7 persen. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan sekolah yang relatif memadai, dimana pada tahun 1995 telah tersedia 3.990 unit SD dengan jumlah guru tercatat sebanyak 26.806 orang guru SD dan setiap guru SD melayani 22 murid.
 

C. BIDANG FISIK PRASARANA

  1. Pembangunan fisik dan prasarana merupakan salah satu penggerak utama bagi kegiatan perekonomian di suatu daerah. Pembangunan fisik dan prasarana daerah di Propinsi NTT dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta. Panjang jalan mengalami peningkatan baik jalan nasional, propinsi maupun jalan kabupaten yang berjumlah 13.355 kilometer pada tahun 1992 menjadi 15.947 kilometer pada tahun 1995. Namun demikian kondisi jalan pada tahun 1995 hanya 50 persen dalam kondisi baik dan kondisi sedang, sedangkan sekitar 50 persen kondisinya antara rusak dan rusak berat. Mutu pelayanan prasarana jalan relatif meningkat, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun jumlah jalan yang mantap baru mencapai sekitar 50% (jalan nasional, propinsi dan kabupaten), sehingga masih perlu terus ditingkatkan.
  2. Ketersediaan prasarana untuk mendukung transportasi lainnya untuk mununjang prekonomian daerah adalah transportasi laut dan transportasi udara. Propinsi NTT yang memliki sekitar 28 pelabuhan laut yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan antar pulau maupun antar propinsi. Disamping itu terdapat 14 pelabuhan udara yang sebagian besar pelabuhan udara antar pulau. Disamping itu dalam tiga tahun pertama Repelita VI beberapa fasilitas pelabuhan laut telah diperbaiki dan dibangun guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan diperkirakan sampai dengan akhir Repelita VI akan diperbaiki dan dikembangkan fasilitas pelabuhan laut sebanyak 19 buah. Demikian juga telah ada penambahan fasiilitas bandara, perpanjangan landasan pacu, penambahan fasilitas terminal, yang diperkirakan sampai dengan akhir Repelita VI akan dikembangkan sebanyak 6 bandara; dan lain-lain.
  3. Pembangunan bidang pengairan, telah dilaksanakan peningkatan prasarana pengairan, seperti bendung, jaringan irigasi dan pembangunan embung. Pada tahun 1995, jaringan irigasi yang ada mengairi sawah seluas kurang lebih 5.080 hektare dan meningkat menjadi 10.580 hektare pada tahun 1996 sehingga membantu peningkatan dan menunjang produksi pertanian, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat NTT dan dalam rangka mencapai swasembada beras.
  4. Pembangunan prasarana ketenagalistrikan di propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Wilayah XI yang dipusatkan di Propinsi Bali, yang meliputi juga Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur. Pada tahun 1994/95 telah dibangun listrik pedesaan untuk sebanyak 375 desa dan meningkat menjadi 436 desa pada tahun 1995.
  5. Pembangunan perumahan dan pemukiman, khususnya yang diperuntukkan bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, dalam tahun kedua Repelita VI (1995), telah dibangun sebanyak 100 unit rumah sederhana. Sedangkan cakupan pelayanan air bersih pada dua tahun terakhir Repelita VI baru mencapai 30 ribu orang pelanggan (Perkotaan), dan pedesaan mencapai sebanyak 37,5 ribu orang pelanggan.
 

III. EVALUASI KEMAJUAN PROGRAM PRIORITAS
 

A. PENGHAPUSAN KEMISKINAN

  1. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan atau yang dikenal dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang merupakan program nasional, telah banyak mengurangi jumlah penduduk miskin. Pada tahun 1993 penduduk miskin di Propinsi NTT sekitar 756.439 orang atau 21,8 persen dari jumlah penduduk propinsi, jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 748.948 orang atau 20,6 persen dari penduduk propinsi. Selama 2(dua) tahun (kedua dan ketiga) Repelita VI, telah dilaksanakan juga program pembangunan prasarana jalan desa (P2JPD), sebagai pendukung program Inpres Desa Tertinggal dengan alokasi biaya sebesar Rp 15,64 miliar, telah dibangun kegiatan fisik, yang meliputi; jalan sepanjang 525 Km, jembatan sepanjang 203 meter, sarana air bersih 171 unit, MCK sebanyak 35 unit dan 1 unit perahu.
  2. Pelaksanaan program IDT, sampai dengan tiga tahun pertama Repelita VI, perguliran dana IDT masih relatif kecil, karena sebagian keuntungan masih digunakan untuk memperbesar modal/mengembangkan usaha. Jumlah perguliran dana tahun 1994/95 baru mencapai 25 persen dari total dana bantuan (modal usaha) Tp 9,4 miliar dan untuk tahun 1995/96 baru mencapai 5,9 persen ddari total dana Rp 10,2 miliar dan untuk tahun 1996/97 belum ada realisasinya. Disamping itu melalui APBD I dan II sampai dengan tahun ketiga Repelita VI telah dialokasikan sebesar Rp 11,3 miliar termasuk untuk mendukung P3DT.
  3. Di propinsi NTT telah terjadi peningkatan keluarga sejahtera baik secara absolut maupun secara relatif. Pada tahun 1996 jumlah penduduk yang tergolong keluarga sejahtera I mencapai 8.646 KK dari jumlah 330.379 KK pra sejahtera, sehingga pada tahun yang sama propinsi NTT telah bebas dari penduduk yang tergolong pra keluarga sejahtera dan masih sebanyak 321.733 kk yang harus direalisir. Keluarga yang mendapat dukungan dana dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri berupa tabungan keluarga sejahtera (TAKESRA) yang terealisir baru mencapai Rp 300,5 juta dari dana sebesar Rp 732,8 juta dari dana yang dipersiapkan dengan jumlah anggota 151.046 orang (6.650 kelompok. Di samping itu, mereka memperoleh dana kredit usaha keluarga sejahtera (KUKESRA) secara bertahap.
  4. Program makanan tambahan kepada anak sekolah (PMT-AS), sampai dengan 30 September 1996 jumlah SD/MI yang sudah melaksanakan PMT-AS sebanyak 82,24 persen atau sebanyak 787 SD/MI dari total SD/MI sasaran sebanyak 957 unit, dengan jumlah murid sebanyak 109.76653 orang atau sama dengan 80,17 persen dari murid sasaran sebanyak 136.787 orang. Sedangkan dari alokasi dana yang telah dimanfaatkan sampai dengan September 1996 baru mencapai 16,3 persen dari total dana sebesar Rp4,6 miliar.
 

B. PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH

Salah satu ukuran untuk melihat semakin mantapnya tingkat otonomi daerah dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan daerahnya adalah dengan melihat dari jumlah Pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan peningkatan yang pesat. Selama dua tahun pertama Repelita VI pertumbuhan PAD di NTT rata-rata mencapai kurang lebih 20 persen per tahun. Dalam masa itu PAD telah meningkat dari Rp 14,8 miliar pada tahun 1993/94 menjadi Rp 20,0 miliar pada tahun 1995/96. Peningkatan yang cukup berarti dari PAD menunjukkan peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai belanja pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat I NTT. Namun demikian apabila dilihat dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi propinsi NTT penerimaan PAD tersebut masih relatif kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan.
 
 

C. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG

  1. Menjadi sasaran penting pula di samping meningkatnya pendapatan masyarakat berpendapatan rendah; berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan berkurangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional; adalah meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup, termasuk menurunnya luas lahan kritis.
  2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pemerintah daerah tingkat I NTT telah menyusun Rencana tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan sudah diperdakan. Hal ini dimaksudkan agar setiap pembangunan yang dilaksanakan harus mentaati arahan-arahan pengembangan yang tercantum dalam RTRWP untuk menghindari agar tidak terjadi tumpang tindih dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung alam, serta memperhatikan kebijaksanaan pembangunan nasional.
 

D. SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai propinsi NTT selama ini tidak terlepas dari dukungan pembiayaan baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta atau masyarakat. Namun demikian pembangunan propinsi NTT masih bertumpu kepada pembiayaan pemerintah, hal ini berkaitan dengan berbagai keterbatasan sumberdaya yang dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Meskipun keterbatasan anggaran pemerintah, anggaran pembangunan tetap mendapatkan prioritas utama. Hal ini dapat dikemukakan bahwa dalam tiga tahun pertama Repelita VI (1994/95 - 1996/97) anggaran pemerintah terus mengalami peningkatan dari Rp 414.3 miliar pada tahun 1994/95 meningkat menjadi Rp 495,3 miliar pada tahun 1996/97 (jumlah dari APBN, APBD termasuk PAD I dan II). Sedangkan pembiayaan dari sektor swasta baru mencapai sekitar Rp. 4.298,5 miliar atau baru sekitar 12 persen. Sedangkan perbandingan investasi yang diharapkan dalam Repelita VI, investasi swasta sebesar 50 persen dan pemerintah 50 persen.

 

IV. UPAYA PEMBANGUNAN SELANJUTNYA

Sebagaimana diketahui bahwa Propinsi NTT merupakan daerah yang kering dan kurang subur. Hal ini karena disamping tanahnya yang sebagian berupa karang, rendahnya musim hujan, yang dalam setahun musim hujan kurang lebih hanya selama 4-5 bulan. Disamping itu, rendahnya daya dukung sumber daya alam dibandingkan perkembangan kebutuhan manusia dan pembangunan. Beberapa masalah lain yang masih dihadapi Propinsi NTT adalah masalah kemiskinan struktural, kualitas SDM yang belum memenuhi kebutuhan pembangunan baik yang menyangkut fisik maupun non fisik, dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang baru mencapai 46; struktur yang belum seimbang dan masih didominasi oleh sektor pertanian yang produktivitas dan pertumbuhannya masih relatif rendah; prasarana dan sarana pembangunan belum mencukupi kebutuhan masyarakat dan pembangunan; dan lain-lain.

Dalam upaya mengatasi kendala dan masalah tersebut, dan untuk mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam sisa waktu Repelita VI beberapa upaya yang dapat ditempuh, adalah melalui program pembangunan strategis yang lebih diarahkan pada pembangunan ekonomi rakyat, yang meliputi :

  1. Pengembangan mutu sumberdaya manusia melalui (a) program peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi pemberantasan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan pelayanan air bersih dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (mepiputi penambahan jumlah puskesmas pembantu, puskesmas keliling; (b) program peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal yang meliputi peningkatan sarana pendidikan termasuk pembangunan SD kecil dan SMP kecil pada desa-desa terpencil; penambahan tenaga dan peningkatan mutu guru melalui program penyetaraan; peningkatan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan termasuk penambahan pembangunan sekolah kejuruan dan program pendidikan yang dilaksanakan swasta,; pendidikan non formal meliputi peningkatan fasilitas pelatihan BLK, pelatihan keterampilan tenaga kerja, pemagangan industri kecil dan kerajinan, dan pemantapan dan perluasan sekolah lapang tani.
  2. Penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kegiatan ekonomi rakyat dan mandiri dan berorientasi pasar, pengembangan koperasi dan pembinaan usaha kecil, perluasan lapangan kerja dan lapangan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat di pedesaan, peningkatan dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
  3. Pembangunan Ekonomi yang tetap bertumpu padan pembangunan ekonomi rakyat dengan basis agribisnis dan industrialisasi pedesaan yang berorientasi pasar, peningkatan sarana dan prasarana pembangunan termasuk perhubungan, penyediaan air bersih yang cukup (cakupan untuk perdesaan baru mencapai 51,6%/1995 dan perkotaan baru mencapai 64,72%/1995), penyediaan listrik (baru mencapai 30%/1995) menjadi 75%/akhir Repelita VI) dan kebijaksanaan fiskal dan moneter, pembangunan kehutanan (pelestarian kayu cendana), pengembangan kawasan industri termasuk kawasan Mbay sebagai pusat pertumbuhann yang diarahkan pada pertanian berbasis agribisnis, industrialisasi perdesaan dan pariwisata.
  4. Pengembangan teknologi tepat guna baik teknik produksi maupun pola pengolahan hasil pertanian dan pemasaran hasil-hasil pertanian, penelitian ekonomi pedesaan untuk mengungkapkan dinamika pembangunan ekonomi pedesaan, pengembangan lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian teknologi tepat guna untuk pengembangan pertanian, pengelolaan sumber air baku (untuk minum, pertanian lahan basah dan kering) dan industri.
  5. Penataan Ruang, selain RTRWP dan RTRWK yang sudah diperdakan diperlukan pengaturan tata ruang mengenai perwilayah komoditi, kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pariwisata, pola pengembangan kota-kota, pola pengembangan pariwisata, pola pengambangan KAPET Mbay dan 16 kawasan andalan.Diharapkan agar setiap pembangunan yang akan dilaksanakan diharuskan mengikuti arahan rencana tata ruang kawasan tersebut.
  6. Pengembangan Sistem Perhubungan melalui peningkatan dan perluasan sistem jaringan perhubungan yang dapat memperlancar dan mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya pengentasan kemiskinan diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang dapat memacu kegiatan pere-konomian khususnya kegiatan perdagangan antar pulau seperti pembangunan dermaga penyeberangan dan Kapal Penyeberangan untuk mendukung perekonomian Rakyat. Dalam meningkatkan jalan dilaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang meliputi : (1) ruas Tenau-Kupang-Oesao-Bokong; (2) peningkatan jalan lintas Oelmasi-Sulamu-Oepoli untuk mendukung pemindahan ibu kota kabupaten Kupang ke Salamu, (3) pembangunan jalan lintas utara Flores yang mencakup ruas Larantuka-Maumere-Donga-Reo-Labuhan Bajo, (4) pengembangan jaringan jalan dikota Mbay dan kawasan industri Bolok; peningkatan kapasitas bongkar muat pelabuhan Tenau, Waingapu, Atapupu dan Reo serta peningkatan status pelabuhan Muarapokot; peningkatan bandar udara El-Tari; Arubusman Mauhau, Labuhyan Bajo, Tambolaka.
  7. Pengembangan Kepariwisataan yang meliputi agrowisata, wisata budaya, wisata bahari dan wisata religius antara lain obyek wisata P. Komodo, Kelimutu, Taman Laut, Desa tradisional, Pasola, Uapcara Adat; pengembangan obyek-obyek pariwisata di Moni, Riung, Nambrala termasuk fasilitas jalan, listrik, sarana angkutan.