Make your own free website on Tripod.com

PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I

KALIMANTAN TIMUR

 

I. PENDAHULUAN

Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, terletak antara 04E29' lintang utara - 02E25' lintang selatan dan 113E44' - 119' bujur timur, merupakan wilayah daratan yang berbatasan di sebelah utara dengan Sabah (Malaysia Timur), dan di sebelah timur dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Propinsi Kalimantan Selatan dan di sebelah barat dengan Serawak (Malaysia Timur), Propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Wilayah Propinsi Kalimantan Timur mencakup areal seluas 211.440 kilometer persegi. Tata guna lahan pada tahun 1990 di Propinsi Kalimantan Timur meliputi areal kehutanan sekitar 186.702 kilometer persegi atau 88,3 persen, areal tanah belukar sekitar 4.863 kilometer persegi atau 2,3 persen, areal pada rumput seluas 2.114 kilometer persegi atau 1,0 persen, areal ladangan sekitar 6.766 kilometer persegi atau 3,2 persen, areal sawah sekitar 1.480 kilometer persegi atau 0,7 persen, areal perkebunan negara dan swasta sekitar 634 kilometer persegi atau 0,3 persen, areal perairan sekitar 2.114 kilometer persegi atau 1,0 persen, areal permukiman sekitar 423 kilometer persegi atau 0,2 persen dan areal budi daya lainnya sekitar 6.343 kilometer persegi atau 3,0 persen dari seluruh luas wilayah.

Propinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah dataran pantai, daerah cekungan perbukitan rendah dan bergelombang serta pegunungan tinggi yang dibentuk oleh sifat fisik batuan dan struktur geologinya. Hamparan dataran rendah terdapat pada daerah aliran sungai (DAS) Sesayap, Kayan, Kelay dan Segah, Mahakam dan Kendilo yang mengalir diantara wilayah pegunungan dari arah barat ke pantai di sebelah timur. Di Propinsi Kalimantan Timur terdapat lebih dari 162 buah sungai besar dan kecil. Sungai-sungai besar yang berperan sebagai sarana transportasi, antara lain adalah Sungai Mahakam, Sungai Kayan, Sungai Bahau, Sungai Berau, dan Sungai Pasir. Selain itu, propinsi ini memiliki 17 danau yang tersebar di sekitar daerah tingkat II. Rata-rata ketinggian berkisar antara 0 - 500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 3 - 40 persen yang umumnya dijumpai di kawasan dataran pantai dan daerah aliran sungai (DAS), sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan ketinggiannya rata-rata lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan di atas 30 persen. Iklim daerah Kalimantan Timur termasuk tropis basah serta mempunyai curah hujan yang tinggi, yaitu sekitar 1.500-4.500 milimeter per tahun dan suhu udara beragam antara 22ECelsius - 32ECelsius. Kelembaban udara pada umumnya tinggi dengan rata-rata mencapai sekitar 85 persen - 86 persen. Beberapa kawasan di propinsi ini mempunyai ciri sebagai kawasan yang rawan terhadap bencana, antara lain erosi tanah, banjir, dan kebakaran hutan.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Propinsi Kalimantan Timur cukup besar, sebagian telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, pertambangan dan industri. Sebagian besar sumber daya alam tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan, yaitu sumber daya hutan yang sangat luas, lahan yang relatif subur untuk pertanian, perikanan dan sumber daya mineral yang cukup besar seperti batu bara, emas, minyak bumi dan gas alam, serta sumber daya kelautan.

Pada tahun 1990 penduduk Propinsi Kalimantan Timur berjumlah 1.888.400 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun tersebut rata-rata sebanyak 9 jiwa per kilometer persegi. Daerah tingkat II yang terpadat penduduknya adalah Kotamadya Balikpapan dengan kepadatan rata-rata 365 jiwa per kilometer persegi; sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Berau dengan kepadatan 2 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 1990 adalah 916.099 orang atau sekitar 48,81 persen dari seluruh jumlah penduduk. Jumlah penduduk perkotaan di propinsi ini mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan rata-rata laju pertumbuhan antara tahun 1971 dan 1990 sebesar 6,3 persen per tahun.

Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di propinsi ini berjumlah 1.364.691 orang (72,79 persen). Dari jumlah tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 754.177 orang dan angkatan kerja yang bekerja berjumlah 730.384 orang. Dari seluruh angkatan kerja yang bekerja tersebut, sebagian besar terserap di sektor pertanian (43,9 persen). Sisanya terserap di berbagai sektor lain, yaitu sektor industri (20,8 persen) dan jasa (35,3 persen).

Propinsi Kalimantan Timur memiliki kekayaan budaya yang beranekaragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi, kesenian dan bahasa. Masyarakat Kalimantan Timur terdiri atas berbagai suku, antara lain Suku Dayak, Banjar, Bugis, Melayu, Jawa, Madura dan suku lainnya yang masing-masing memiliki kebudayaan dan adat istiadatnya sendiri. Penduduk Propinsi Kalimantan Timur sebagian besar beragama Islam (84,6 persen), dan selebihnya beragama Kristen dan Katolik (13,5 persen), dan beragama lainnya (1,9 persen).

Secara administratif, Daerah Tingkat I Kalimantan Timur terdiri atas empat kabupaten daerah tingkat II, yaitu Pasir, Kutai, Berau, Bulungan, dan dua kotamadya daerah tingkat II, yaitu Kotamadya Balikpapan dan Kotamadya Samarinda sebagai ibukota propinsi. Dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur terdapat dua kota administratif, yaitu Tarakan dan Bontang, dan 73 wilayah kecamatan, serta 1.109 desa dan kelurahan. Wilayah perbatasan terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu Bulungan dan Kutai yang meliputi 9 kecamatan di antaranya 1 kecamatan pantai.

 

II. PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR DALAM PJP I

Perkembangan kependudukan di Propinsi Kalimantan Timur selama PJP I menunjukkan makin menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari 5,73 persen per tahun dalam periode 1971-1980 menjadi 4,42 persen per tahun dalam periode 1980-1990. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di kawasan timur Indonesia dan di tingkat nasional yang masing-masing sekitar 2,4 persen dan 1,97 persen per tahun dalam periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk di propinsi ini termasuk tinggi.

Dalam PJP I pembangunan Propinsi Kalimantan Timur telah meningkat dengan cukup berarti. Pada tahun 1990 produk domestik regional bruto (PDRB) nonmigas Propinsi Kalimantan Timur atas dasar harga konstan tahun 1983 adalah sebesar Rp2,3 triliun. Jika dilihat dari pangsa sumbangan sektoral terhadap pembentukan PDRB nonmigas, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumbangan tertinggi (29,3 persen), diikuti oleh sektor pertanian (22,6 persen), sektor industri pengolahan (21,2 persen), serta sektor pengangkutan dan komunikasi (8,1 persen). Selanjutnya apabila dilihat dari PDRB total (atas dasar harga konstan tahun 1983) pada tahun 1990 sebesar Rp5,8 triliun, terlihat bahwa peranan dan sumbangan sektor minyak dan gas bumi (migas) terhadap pembentukan PDRB Propinsi Kalimantan Timur sangat berarti. Propinsi ini mengekspor komoditas migas dalam bentuk minyak mentah dan gas alam cair, yang memberikan sumbangan terbesar dalam nilai total ekspor daerah dan memberi sumbangan yang berarti bagi perekonomian nasional.

Dalam periode 1983-1990 laju pertumbuhan PDRB nonmigas tercatat sebesar 12,40 persen per tahun. Sektor yang menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor pertambangan dan galian (29,02 persen); sektor industri pengolahan (27,49 persen); sektor listrik, gas dan air minum (14,66 persen); sektor perdagangan, hotel dan restoran (13,70 persen); dan sektor bangunan (13,60 persen).

PDRB nonmigas per kapita pada tahun 1990 atas dasar harga konstan tahun 1983 mencapai Rp1.283,7 ribu. Dibandingkan dengan angka tahun 1983 yang besarnya Rp768,5 ribu, terjadi peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 7,61 persen.

Laju pertumbuhan perekonomian Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang cukup pesat tersebut didukung pula oleh laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata sebesar 12,1 persen per tahun antara tahun 1987 dan 1992 dengan komoditas andalan hasil industri pengolahan kayu seperti kayu lapis, kayu serpihan, dan papan partikel (particle board), serta batubara.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial telah menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik yang ditunjukkan oleh berbagai indikator. Jumlah penduduk melek huruf meningkat dari 58,12 persen pada tahun 1971 menjadi 89,84 persen pada tahun 1992, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup turun dari 88 pada tahun 1971 menjadi 51 pada tahun 1990. Demikian pula usia harapan hidup penduduk meningkat dari 56,4 tahun pada tahun 1971 menjadi 64,3 tahun pada tahun 1993.

Peningkatan kesejahteraan tersebut didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jangkauannya. Pada tahun 1990 telah ada 24 unit rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur 2.088 buah, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta puskesmas pembantu sebanyak 448 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 452 kilometer persegi dengan penduduk yang dilayani sebanyak 4.185 orang per puskesmas termasuk puskesmas pembantu. Keadaan ini lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1972, dengan jumlah puskesmas baru mencapai 54 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 4.845,9 kilometer persegi dan penduduk yang dilayani sebanyak 14.367 orang per puskesmas.

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Kalimantan Timur telah menunjukkan kemajuan yang berarti, seperti diperlihatkan oleh angka partisipasi kasar sekolah dasar (SD) yang pada tahun 1992 telah mencapai 121 persen, dibandingkan tahun 1972 yang baru mencapai sebesar 78,1 persen. Angka partisipasi tahun 1992 tersebut lebih tinggi dari tingkat nasional yaitu sebesar 107,5 persen. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan sekolah dasar yang makin meningkat. Pada tahun 1992 telah ada 1.992 unit SD yang berarti telah meningkat dibandingkan dengan tahun 1972 yang baru mencapai 548 unit SD. Peningkatan jumlah SD dan murid didukung oleh peningkatan jumlah guru. Pada tahun 1992 tercatat 16.821 orang guru SD dan setiap guru SD melayani 21 murid.

Pembangunan daerah Kalimantan Timur didukung oleh pembangunan prasarana yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Di bidang prasarana transportasi sampai dengan tahun 1992 telah dibangun dan ditingkatkan berbagai prasarana transportasi darat meliputi dermaga sungai, danau, dan penyeberangan serta jaringan jalan yang mencapai 4.043 kilometer. Ketersediaan jaringan jalan telah makin baik, seperti terlihat pada tingkat kepadatan yang mencapai rata-rata 23,1 kilometer per 1.000 kilometer persegi. Ketersediaan prasarana transportasi lainnya yang mendukung pembangunan daerah seperti prasarana transportasi laut dan transportasi udara juga telah meningkat. Propinsi Kalimantan Timur memiliki empat pelabuhan laut, yaitu Balikpapan, Samarinda, Nunukan, dan Tarakan, dengan Balikpapan sebagai pelabuhan laut utamanya, yang sampai saat ini dimanfaatkan sebagai pelabuhan untuk ekspor. Transportasi udara di Kalimantan Timur dilayani oleh sembilan bandar udara (bandara) dengan bandara Sepinggan di Balikpapan sebagai bandara utama yang dapat di darati oleh pesawat jenis DC-9 dan Boeing 737 dan berfungsi sebagai pintu keluar masuk Propinsi Kalimantan Timur, baik untuk transportasi dalam negeri maupun internasional. Bandara lainnya adalah Temindung di Samarinda, Juwata di Tarakan, Kalimarau di Berau, Tanjung Harapan, Nunukan, Long Bawan, Long Apung, dan Data Dawai. Selain itu, prasarana transportasi antarwilayah yang telah dibangun selama PJP I adalah rintisan jalan lintas Kalimantan dengan Kalimantan Selatan.

Di bidang pengairan, meskipun masih terbatas telah ada peningkatan prasarana pengairan, seperti bendung dan jaringan irigasi. Pada tahun 1993 jaringan irigasi yang ada telah mengairi sawah seluas kurang lebih 29.000 hektare sehingga membantu peningkatan dan menunjang produksi pertanian.

Penyediaan prasarana ketenagalistrikan di propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Wilayah VI yang meliputi Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, dan sampai dengan tahun 1991 telah menghasilkan daya terpasang sebesar 319,8 megawatt.

Investasi yang dilakukan pemerintah di Propinsi Kalimantan Timur melalui anggaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran pembangunan dan belanja negara (APBN) menunjukan kecenderungan yang meningkat. Alokasi anggaran pembangunan yang berupa dana Bantuan Pembangunan Daerah (Inpres) dan dana sektoral melalui daftar isian proyek (DIP) dalam Repelita IV dan V masing-masing berjumlah Rp668,8 miliar dan Rp1.335,2 miliar.

Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dengan rata-rata pertumbuhan selama Repelita V kurang lebih 51,02 persen per tahun. Dalam masa itu PAD telah meningkat dari Rp10,55 miliar pada tahun 1989/90 menjadi Rp36,34 miliar pada tahun 1993/94. Peningkatan yang cukup pesat dari PAD dan Bantuan Pembangunan Daerah dari tahun ke tahun, mempengaruhi pula peningkatan belanja pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat I Kalimantan Timur. Pada tahun pertama Repelita V belanja pembangunan daerah berjumlah Rp33,6 miliar dan pada tahun terakhir Repelita V meningkat menjadi Rp82,0 miliar. Bagian terbesar dari belanja pembangunan dipergunakan untuk sektor perhubungan dan pariwisata.

Investasi swasta yang relatif besar di Propinsi ini ditunjukan oleh peningkatan jumlah proyek baru penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan yang disetujui pemerintah dalam masa empat tahun Repelita V yaitu 56 proyek PMDN dengan nilai Rp4,6 triliun dan 4 penanaman modal asing (PMA) dengan nilai US$630,3 juta.

Di Propinsi Kalimantan Timur telah tumbuh dan berkembang kelompok industri hulu seperti metanol, pupuk, amonia, gas alam cair (liquified natural gas, LNG), dan industri kayu primer. Selain itu telah berkembang pula berbagai jenis industri antara dan hilir seperti industri perekat, galangan kapal percetakan, makanan, dan minuman.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi daerah tingkat I yang berupa rencana struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang berupa rencana umum tata ruang kabupaten/kotamadya telah selesai disusun, meskipun pada akhir PJP I sedang dalam proses untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

 

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur selama PJP I telah memberikan hasil yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan; meningkatnya taraf kesejahteraan dan makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Namun disadari pula masih banyak masalah yang dihadapi.

Pembangunan yang telah banyak dilakukan di Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dalam PJP I, dalam PJP II akan dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai GBHN 1993. Untuk itu, perlu ditemukenali berbagai tantangan dan kendala yang akan dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan.

 

1. Tantangan

Dalam PJP I telah banyak kemajuan yang dicapai Kalimantan Timur. Taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnya yang ditunjukkan oleh berbagai indikator seperti tingkat dan laju pertumbuhan PDRB per kapita, angka melek huruf, angka kematian bayi, dan usia harapan hidup, relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dengan demikian tantangan utama daerah Kalimantan Timur adalah mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dan ekspor nonmigas yang tinggi, terutama hasil hutan, perkebunan, industri, dan pertambangan, agar dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, sekaligus menciptakan dan memperluas kesempatan kerja dalam rangka memeratakan hasil pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan sumbangan daerah terhadap ekonomi nasional.

Untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Kalimantan Timur telah bergeser dari sektor pertanian ke sektor yang produktivitasnya cukup tinggi seperti industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Namun, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor-sektor tersebut pada umumnya adalah tenaga kerja dari luar daerah yang tingkat keterampilannya relatif lebih baik dibandingkan dengan tenaga kerja lokal. Hal ini disebabkan kualitas angkatan kerja lokal yang tersedia tidak memenuhi tuntutan kualitas pasar tenaga kerja. Dengan demikian, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil pembangunan di Propinsi Kalimantan Timur tantangannya adalah mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, efisien dan berjiwa wiraswasta yang mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan usaha.

Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata di Kalimantan Timur yang relatif tinggi, antara lain disebabkan oleh tingginya angka migrasi masuk ke Kalimantan Timur. Tingginya migrasi masuk, selain mengakibatkan tingginya laju pertumbuhan penduduk di Propinsi Kalimantan Timur juga akan menambah jumlah angkatan kerja. Hal ini di satu pihak akan menambah persediaan tenaga kerja, tetapi di pihak lain akan menambah jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan, sehingga menjadi tantangan bagi Propinsi Kalimantan Timur untuk sekaligus mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas terutama di luar sektor pertanian.

Laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi terutama di kota Balikpapan dan kota Samarinda disebabkan oleh terkonsentrasinya kegiatan pertambangan migas, industri dan jasa di kedua kota tersebut. Keadaan ini mengakibatkan antara lain meningkatnya konflik pemanfaatan ruang kota, meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana perkotaan, serta menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Maka, tantangannya adalah mengendalikan urbanisasi di kota Samarinda dan kota Balikpapan agar ketimpangan antara kota dan desa berkurang dan tercipta lingkungan permukiman kota yang sehat, aman, dan efisien.

Untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Sehubungan dengan itu, Propinsi Kalimantan Timur harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal dan mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di propinsi ini. Dengan demikian, Propinsi Kalimantan Timur dihadapkan pada masalah untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang menarik di daerah, tantangannya adalah mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan, agar dapat menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha.

Beberapa kawasan di Propinsi Kalimantan Timur yang basis ekonominya bertumpu pada kegiatan pertambangan migas dengan ciri modern dan berorientasi perkotaan merupakan kawasan pertumbuhan wilayah dengan tingkat produktivitas dan kesejahteraan ekonomi yang relatif sangat tinggi. Namun, keunggulan kawasan tersebut ternyata belum sepenuhnya memberikan manfaat yang memadai terhadap daerah di sekitarnya yang pada umumnya masih berbasis kegiatan primer (pertanian) tradisional yang tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan kegiatan sektor modern yang dilaksanakan di kawasan produksi tersebut. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan produktif dengan meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan produktif tersebut dengan daerah sekitarnya.

Dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan pula dukungan ketersediaan prasarana dasar yang memadai, antara lain transportasi, tenaga listrik, pengairan, air bersih, dan telekomunikasi. Meskipun telah meningkat, ketersediaan prasarana dasar daerah Kalimantan Timur belum memenuhi kebutuhan maupun tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat. Sistem transportasi darat, sungai, laut dan udara perintis mempunyai peranan sangat penting dalam pengembangan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan efisiensi ekonomi terutama dalam distribusi barang dan jasa, diperlukan dukungan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Di pihak lain ada keterbatasan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun prasarana dan sarana transportasi guna memenuhi keinginan mempercepat pembangunan daerah ini. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan ketersediaan serta kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya sistem transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal, dengan mengikutsertakan dunia usaha.

Hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Kalimantan Timur telah menunjukkan kemajuan dan lebih baik di bandingkan dengan tingkat kemajuan rata-rata nasional. Meskipun demikian, di Propinsi Kalimantan Timur masih terdapat kesenjangan kesejahteraan antargolongan masyarakat dan antardaerah, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya jangkauan prasarana dan sarana sosial. Kondisi di atas menghadapkan Kalimantan Timur pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Pada tahun 1993 jumlah desa tertinggal masih cukup banyak, yaitu 505 desa atau sekitar 45,7 persen dari seluruh desa yang ada di Kalimantan Timur. Masalah kemiskinan yang memerlukan penanggulangan secara khusus dan menyeluruh ini merupakan tantangan pula bagi pembangunan daerah Kalimantan Timur dalam PJP II, khususnya dalam Repelita VI.

Wilayah Propinsi Kalimantan Timur di bagian pedalaman dan perbatasan, relatif terisolasi dari pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pesisir. Selama PJP I tingkat perkembangan wilayah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya relatif tertinggal. Pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, yang lebih lambat dari wilayah lainnya, mengakibatkan bertambahnya kesenjangan antar wilayah, terutama wilayah pedalaman dan perbatasan dengan wilayah pesisir. Dengan demikian tantangannya adalah meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi tersebut dengan menyerasikan laju pertumbuhan antarwilayah.

Meningkatnya intensitas pembangunan selain mengakibatkan meningkatnya pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya alam lainnya, juga menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan menghasilkan limbah dan polusi dalam kadar yang makin meningkat yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan daerah menghadapi tantangan untuk membangun tanpa merusak lingkungan hidup dan meningkatkan efektifitas pengelolaan dan rehabilitasi sumber daya alam sehingga menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Belum mantap dan meratanya kemampuan aparatur di daerah serta belum serasinya koordinasi antarlembaga dalam mengelola pembangunan, merupakan tantangan yang dihadapi dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen dan kelembagaan di daerah.

 

2. Kendala

Upaya pembangunan daerah di Propinsi Kalimantan Timur dihadapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan kondisi geografis dengan karakteristik wilayah yang kurang menguntungkan, antara lain meskipun wilayahnya sangat luas, namun ada keterbatasan sumber daya lahan bagi kegiatan produktif khususnya pertanian karena sebagian lahan merupakan rawa bergambut tebal dan berpasir.

Propinsi ini mempunyai jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah secara keseluruhan terutama terhadap potensi pengembangan sumber daya alam yang cukup besar. Jumlah penduduk yang relatif sedikit dengan penyebaran yang sangat tidak merata dan terpencar dalam kelompok-kelompok penduduk yang kecil terutama di daerah pedalaman dan perbatasan serta wilayah terisolasi, menyulitkan pembinaan, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pembangunan. Hal tersebut merupakan kendala untuk menyebarkan kegiatan ekonomi produktif maupun dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan efisien.

Kendala lain yang dihadapi dalam pembangunan di Kalimantan Timur adalah terbatasnya kemampuan daerah untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun terutama dalam musim kemarau.

 

3. Peluang

Hasil pembangunan yang telah dicapai propinsi ini selama PJP I dapat menjadi modal dan membuka peluang untuk meningkatkan pembangunan dalam PJP II. Hasil pembangunan berupa prasarana dan sarana sosial dan ekonomi yang telah dibangun, kelembagaan yang telah terbentuk dan berfungsi serta peranserta masyarakat yang meningkat dalam kegiatan pembangunan merupakan modal dan peluang yang dapat dikembangkan.

Propinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam yang belum semua dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi pembangunan yang telah dimanfaatkan tetapi belum optimal dikembangkan, antara lain di bidang kehutanan, pertanian lahan kering, pertambangan dan galian, industri pengolahan, dan pariwisata.

Potensi kehutanan di propinsi ini tersebar di kabupaten Bulungan, Pasir, Kutai dan Berau. Hutan produksi yang meliputi luas sekitar 5,5 juta hektare memiliki berbagai jenis kayu yang tinggi nilai ekonominya, seperti kayu kapur, meranti, keruing, bangkirai, nyatoh, ngatis, bakau, dan perupuk. Hasil hutan ikutan yang penting adalah rotan, kayu gaharu, dan tengkawang.

Wilayah propinsi ini memiliki potensi lahan kering yang terdiri dari berbagai jenis tanah yang pada umumnya tingkat kesuburannya cukup baik untuk pengembangan usaha pertanian dan perkebunan, antara lain karet, kelapa, cokelat, kelapa sawit, dan lada.

Bumi Kalimantan Timur mengandung banyak bahan tambang dan galian. Propinsi ini kaya dengan minyak bumi dan gas alam yang terdapat di pantai timur, baik di daratan antara lain di sekitar Balikpapan, pulau Bunyu, pulau Tarakan, dan Bontang maupun di lepas pantai memanjang dari utara ke selatan. Batubara terdapat di beberapa daerah, antara lain di Kabupaten Kutai, Pasir, Berau, Bulungan, dan di Kotamadya Samarinda. Endapan bahan galian golongan C, antara lain adalah kaolin, bentonit, batu kapur, pasir kuarsa, dan pasir besi, tersebar di Kabupaten Pasir, Berau, Kutai, dan di Kotamadya Balikpapan dan Samarinda. Bahan tambang lainnya adalah emas, timah hitam, seng, fosfat, besi, dan nikel.

Di bidang industri, baik yang memanfaatkan sumber daya alam khususnya industri pengolahan hasil hutan, perkebunan, dan hasil laut maupun yang berbasis iptek seperti petrokimia, peralatan pengeboran lepas pantai, metanol, dan galangan kapal memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan.

Pariwisata juga merupakan sektor yang berpeluang untuk dikembangkan. Kalimantan Timur memiliki potensi wisata yang beragam baik wisata alam, agrowisata maupun wisata budaya. Propinsi Kalimantan Timur memiliki rona alam yang terdiri atas wilayah pantai dan pegunungan yang luas, hutan tropis yang lebat dengan keanekaragaman jenis flora dan fauna liar seperti yang ditemukan di kawasan Taman Nasional Kutai, sungai-sungai yang cukup banyak dan panjang, serta latar belakang sejarah dan beranekaragam tradisi, seni, dan budaya setempat yang spesifik dan menarik. Selain itu ada pula ada potensi untuk pengembangan sektor-sektor jasa lainnya yang mendukung kegiatan pertambangan, industri, dan kehutanan.

Perkembangan ekonomi regional perlu dimanfaatkan sebagai peluang bagi Propinsi Kalimantan Timur untuk memperluas jaringan pemasaran dan perdagangan internasional, mengingat posisi geografisnya berbatasan dengan Malaysia Timur. Kondisi ini memudahkan akses perdagangan ke Malaysia dan Brunei Darusalam maupun ke negara lain melalui transportasi udara, darat, dan laut. Selain itu, didukung pula oleh adanya jalur pelayaran internasional yang melalui Selat Makasar. Potensi kerja sama tersebut didasari oleh pemanfaatan dan pengembangan keunggulan komparatif terutama dari segi potensi kandungan sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Timur.

 

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

 

1. Arahan GBHN 1993

 GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peranserta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di daerah perbatasan dan terpencil, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

Dengan mengacu kepada arahan GBHN 1993, pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelibatan masyarakat setempat secara penuh; peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha; peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja setempat; peningkatan produktivitas perekonomian daerah, penganekaragaman kegiatan perekonomian daerah; peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas; peningkatan jumlah dan kualitas investasi swasta; perbaikan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan; peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan; pengembangan sistem transportasi antarmoda terpadu yang akan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil dan terbelakang; penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah di daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah; pengembangan sumber daya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan pengembangan kawasan andalan dengan menciptakan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

 

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dalam PJP II sesuai dengan GBHN 1993 adalah mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta makin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 8,7 persen per tahun. Sasaran lainnya adalah meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana dasar ekonomi, terutama terciptanya sistem transportasi antarmoda yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi secara ekonomis, meningkatnya peranserta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat mendukung penciptaan lapangan kerja; serta meningkatnya sumbangan daerah kepada ekonomi nasional.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat diukur dari dua indikator kesejahteraan sosial, yaitu bertambahnya usia harapan hidup menjadi 72,9 tahun dan menurunnya angka kematian bayi menjadi 19 per seribu kelahiran hidup; menurunnya angka kelahiran penduduk dan mantapnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kejuruan serta terselesaikannya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dalam PJP II masalah kemiskinan di daerah Kalimantan Timur, berdasarkan kriteria yang sekarang digunakan, telah terselesaikan.

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dalam Repelita VI adalah berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah tingkat II; meningkatnya kemandirian dan kemampuan daerah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan di daerah, termasuk mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana yang dibangun di daerah, seiring dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali dan mengerahkan sumber keuangan daerah serta meningkatkan efisiensi belanja daerah.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan ekonomi nonmigas yang diperkirakan rata-rata sekitar 8,1 persen per tahun, dengan laju pertumbuhan sektoral, yaitu pertanian rata-rata sekitar 3,6 persen; industri nonmigas sekitar 10,7 persen; bangunan sekitar 9,3 persen; perdagangan dan pengangkutan sekitar 7,9 persen; jasa-jasa sekitar 6,7 persen; serta lainnya (mencakup pemerintahan, energi, dan pertambangan) sekitar 2,5 persen. Sasaran laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata adalah 13,1 persen per tahun. Sasaran laju pertumbuhan kesempatan kerja rata-rata adalah 4,4 persen per tahun sehingga tercipta tambahan kesempatan kerja baru bagi 202,5 ribu orang.

Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar ekonomi, terutama berkembangnya sistem transportasi antarmoda yang terpadu sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi ini secara merata dan efisien; meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif di daerah; makin meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat, di sektor pertanian, industri, dan jasa; dan meningkatnya PAD, termasuk di daerah tingkat II yang relatif tertinggal.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan peningkatan usia harapan hidup menjadi 67,2 tahun serta penurunan angka kematian bayi menjadi 39 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional; makin merata, meluas, dan meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan kejuruan, meningkatnya angka parsipasi kasar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), termasuk madrasah tsanawiyah (MTs), dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), termasuk madrasah aliyah (MA), masing-masing menjadi sekitar 67,7 persen dan sekitar 48,4 persen; serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Menjadi sasaran penting pula meningkatnya pendapatan masyarakat berpendapatan rendah; berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan berkurangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional; serta meningkatnya daya dukung sumber daya alam, dan terpeliharanya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

 

3. Kebijaksanaan

Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan mewujudkan berbagai sasaran tersebut di atas, kebijaksanaan pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dalam Repelita VI diarahkan pada peningkatan pelaksanaan otonomi di daerah; yang seiring dengan peningkatan peranserta masyarakat, pengembangan sektor unggulan; pengembangan usaha nasional; pengembangan sumber daya manusia; kependudukan; peningkatan pemerataan pembangunan; penanggulangan kemiskinan; pengembangan prasarana dan sarana ekonomi; pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan pengembangan kawasan andalan.

Kebijaksanaan tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan propinsi yang berbatasan dalam rangka mewujudkan keserasian pembangunan antardaerah melalui peningkatan kerja sama antardaerah.

 

a. Pelaksanaan Otonomi di Daerah

Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta memperlancar penyelenggaraan pembangunan nasional, kemampuan, pelaksanaan pemerintahan di daerah tingkat I dan daerah tingkat II Propinsi Kalimantan Timur, terutama dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan, ditingkatkan agar makin mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi di Propinsi Kalimantan Timur ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan manajemen dan kelembagaan; peningkatan kemampuan aparatur; peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah, dan peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan di daerah.

 

b. Pengembangan Sektor Unggulan

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Kalimantan Timur. Pembangunan pertanian dan industri serta sektor produktif lainnya akan ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pembangunan industri di Propinsi Kalimantan Timur diarahkan terutama untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta memanfaatkan keuntungan lokasi Propinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan negara tetangga Sabah, Malaysia, Brunei Darussalam dan sebagai pusat perantara perdagangan regional dan perdagangan internasional di wilayah Kalimantan. Sehubungan dengan itu, pembangunan industri di Propinsi Kalimantan Timur dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan antara industri dengan pertambangan, pertanian termasuk kehutanan, dan jasa, sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri pengolahan, termasuk agroindustri, dan industri migas ditingkatkan dan didorong melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah tingkat II, diupayakan sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan rencana tata ruang daerah agar tertata dengan baik dan agar mendorong pemerataan. Untuk mendukung pengembangan industri, diupayakan peningkatan prasarana, peningkatan usaha pemasaran, serta pelatihan tenaga kerja.

Pembangunan pertanian di Propinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menganekaragamkan produksi hasil pertanian yang berorientasi ekspor, khususnya hasil perikanan dan perkebunan. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu, yang meliputi kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, perikanan dan hasil laut, peternakan, serta didukung oleh pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, dan nelayan.

Pembangunan kehutanan di Propinsi Kalimantan Timur ditingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kelangsungan penyediaan dan perluasan keanekaragaman hasil hutan serta mendukung pembangunan industri dan perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya, peningkatan peran serta koperasi, usaha menengah dan kecil, terutama dalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Pembangunan kepariwisataan di Propinsi Kalimantan Timur mempunyai potensi yang luas dan prospek yang cerah. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah, memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam, termasuk kekayaan alam bahari, keanekaragaman seni dan budaya, serta peninggalan sejarah, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa.

Pembangunan pertambangan di Propinsi Kalimantan Timur ditingkatkan dengan sekaligus mendorong proses pengolahan lanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan sebagai bahan baku industri, terutama bahan galian golongan C, batu bara, emas, nikel, serta minyak dan gas bumi.

 

c. Pengembangan Usaha Nasional

Pengembangan usaha nasional yang meliputi usaha menengah dan kecil, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan kesempatan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri yang dapat menopang pembangunan dan perekonomian nasional.

Kemampuan dan peranan usaha menengah dan kecil, termasuk informal dan tradisional, di Propinsi Kalimantan Timur ditingkatkan melalui pembangunan prasarana dan sarana usaha disertai dengan pengembangan iklim usaha yang mendukung. Struktur dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang banyak dan kukuh yang saling menyangga dengan lapisan menengah yang tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar.

Kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekonomi rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terhadap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, pembimbingan manajemen, dan alih teknologi. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu, dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha kecil, termasuk usaha informal dan tradisional, dan jika perlu ditetapkan wilayah usaha yang menyangkut perekonomian rakyat, terutama yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan usaha kecil untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya. Kebijaksanaan pemberian prioritas, dapat pula diberikan kepada usaha ekonomi rakyat untuk turut berperan secara efektif dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Pemerintah, disertai upaya penyediaan tempat usaha yang terjamin, khususnya bagi koperasi dan usaha kecil, dan peningkatan peranserta masyarakat, antara lain dalam pemilikan saham perusahaan besar melalui koperasi.

Pembangunan koperasi di Propinsi Kalimantan Timur pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan akses dan pangsa pasar; perluasan akses terhadap sumber permodalan, pengukuhan struktur permodalan, dan peningkatan kemampuan memanfaatkan modal; peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi; peningkatan akses terhadap teknologi dan peningkatan kemampuan memanfaatkannya; serta pengembangan kemitraan usaha. Upaya tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok tertinggal, seperti nelayan pada umumnya, petani kecil, dan mereka yang berada di kantung-kantung kemiskinan.

Pembangunan perdagangan di Propinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan dan pengembangan kemampuan usaha, dan peningkatan ekspor nonmigas dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi nasional, regional maupun global.

 

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia di Propinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk mewujudkan manusia berakhlak, beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan agama, serta pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatan ketersediaan dan sebaran prasarana dan sarana dasar secara makin berkualitas dan merata.

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah, daya saing, kewiraswastaan, dan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang tepat dan efektif, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di propinsi ini diarahkan pada bidang industri yang memanfaatkan sumber daya alam, yakni perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, kehutanan, dan pertambangan, serta industri yang berkadar sumber daya manusia dengan ketrampilan dan pemanfaatan iptek yang tinggi, seperti industri rekayasa rancang bangun dan berbagai industri peranti lunak, termasuk jasa konsultansi dan jasa konstruksi.

 

e. Kependudukan

Kebijaksanaan di bidang kependudukan, di Daerah Tingkat I Kalimantan Timur diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di daerah yang mempunyai kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta mengarahkan dan persebaran penduduk yang lebih merata, terutama ke daerah jarang penduduk disertai upaya mengurangi migrasi ke luar yang cukup besar, dengan memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk dikendalikan, antara lain dengan upaya peningkatan keluarga berencana mandiri. Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan meningkatkan keluarga sejahtera, termasuk ibu dan anak, remaja, serta penduduk lanjut usia. Peranan wanita yang dalam pembangunan Propinsi Kalimantan Timur telah meningkat, diupayakan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaannya.

Persebaran penduduk dalam rangka mengendalikan perambah hutan, diupayakan melalui transmigrasi lokal. Sebagai daerah penerima transmigran, upaya memeratakan persebaran penduduk dan tenaga kerja ke berbagai kawasan andalan dan pertumbuhan di Propinsi Kalimantan Timur ditingkatkan antara lain melalui transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa mandiri.

 

f. Peningkatan Pemerataan Pembangunan

Pemeratan pertumbuhan antarsektor ekonomi di Propinsi Kalimantan Timur diupayakan dengan menyerasikan secara bertahap peranan dan sumbangan setiap sektor ekonomi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang optimal, dengan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memperlancar proses perpindahan tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif, serta memadukan perencanaan dan pelaksanaan program antarsektor dan program regional, sehingga kegiatan pembangunan dapat terwujud secara terpadu dan berdaya guna. Untuk itu, produktivitas khususnya di sektor yang relatif tertinggal ditingkatkan, antara lain dengan penerapan teknologi yang tepat serta pendekatan baru dalam produksi dan pemasaran hasil. Untuk meningkatkan nilai tukar komoditas pertanian dan hasil sektor lainnya di perdesaan, ditingkatkan keterkaitan antarsektor, terutama antara sektor pertanian dengan industri dan jasa.

Pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Kalimantan Timur diupayakan dengan lebih menyerasikan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan, baik dalam tingkat kemajuan antardaerah, maupun antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan desa dan masyarakat perdesaan ditingkatkan melalui koordinasi dan keterpaduan yang makin serasi dalam pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Di perkotaan, penataan penggunaan tanah ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, serta pencegahan penelantaran tanah, termasuk upaya mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Dalam rangka pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Kalimantan Timur, ditempuh pula berbagai upaya, antara lain meningkatkan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah yang dikembangkan berdasarkan pendekatan wilayah atau kelompok wilayah dalam satu propinsi dengan menciptakan keterkaitan fungsional antardaerah, antarwilayah, antardesa, antarkota, dan antara desa dan kota. Selanjutnya, penyerasian pertumbuhan antardaerah diupayakan pula dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dengan memberikan berbagai bentuk kemudahan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang makin baik.

Untuk mengatasi kesenjangan antargolongan ekonomi dilakukan penataan kembali peraturan daerah yang mengatur kehidupan ekonomi rakyat banyak seperti kepemilikan hak atas tanah, perizinan usaha dan bangunan, perlindungan hukum dan mekanisme pasar di daerah, serta pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha bagi pengusaha kecil, termasuk untuk ikut dalam melaksanakan proyek-proyek Pemerintah di daerah, sehingga masyarakat golongan ekonomi yang lemah mendapat kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan dan dengan demikian kesejahteraannya.

 

g. Penanggulangan Kemiskinan

 

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Propinsi Kalimantan Timur, Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan salah satu kebijaksanaan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di desa atau kelurahan tertinggal, dengan menerapkan prinsip-prinsip gotongroyong, keswadayaan, dan partisipasi, serta menerapkan semangat dan kegiatan kooperatif. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu, ditingkatkan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan serta disediakan dan sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kerangka itu, program IDT diupayakan pula untuk memantapkan segi-segi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat perdesaan, termasuk koperasi sehingga upaya meningkatkan taraf hidup dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan, khususnya di 505 desa tertinggal menurut pedoman yang telah ditetapkan secara nasional.

 

h. Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi

Pengembangan prasarana dan sarana ekonomi di Daerah Tingkat I Kalimantan Timur diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, efisiensi pemanfaatan, kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan, dan efektivitas operasi dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI sistem transportasi dikembangkan secara lebih luas dan terpadu terutama dengan mengembangkan sistem transportasi antarmoda dan antarpulau yang efisien, yang dapat menjangkau daerah terisolasi dan terbelakang.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi yang meningkat, upaya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi lainnya, seperti penyediaan tenaga listrik dan pelayanan jasa telekomunikasi, serta prasarana pengairan, akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Untuk mempercepat pembangunan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut, didorong dan ditingkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

 

i. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya alam ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan dilaksanakan dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka itu, ditingkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan pesisir; rehabilitasi hutan dan tanah kritis; konservasi sungai, danau, rawa, hutan bakau dan hutan lindung; pelestarian flora dan fauna langka; serta pengembangan fungsi daerah aliran sungai (DAS) ditingkatkan.

 

j. Pengembangan Kawasan Andalan

Kawasan andalan dikembangkan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, keterkaitan kota dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk, pengelolaan dan pembangunan lingkungan permukiman, lingkungan usaha, dan lingkungan kerja.

Di samping kawasan andalan tersebut, bagi daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat, ditingkatkan penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, termasuk peningkatan pengelolaannya.

 

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam upaya mencapai sasaran dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan tersebut di atas, pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dalam Repelita VI dilaksanakan melalui beberapa program yang meliputi program peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah; peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah; peningkatan prasarana dan sarana daerah; pengembangan usaha nasional; peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja; penataan ruang daerah; pengembangan kawasan andalan dan sektor unggulan; peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan kesejahteraan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat; percepatan penanggulangan kemiskinan; dan pengelolaan pembangunan perkotaan; dengan didukung berbagai program penunjang.

 

1. Program Pokok

 

a. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan kemampuan, disiplin, dan wawasan aparatur pemerintah daerah serta mendayagunakan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintah daerah terutama aparatur pemerintah daerah tingkat II termasuk kecamatan dan desa;

2) meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian termasuk memantapkan fungsi koordinasi, baik antarinstansi pemerintah di daerah maupun antara lembaga pemerintah pusat dan daerah;

3) menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan daerah;

4) mengembangkan sistem informasi manajemen pembangunan daerah;

5) meninjau kembali status dan batas daerah otonom dan wilayah administratif daerah tertentu, antara lain mengkaji usul pemekaran Daerah Tingkat II Kutai menjadi dua kabupaten daerah tingkat II, dan usul peningkatan status Kota Administratif Tarakan menjadi kotamadya.

 

b. Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

  1. meningkatkan PAD dengan mengintensifkan sumber pendapatan yang ada, baik pajak, retribusi, maupun laba perusahaan daerah, serta menggali sumber pendapatan yang baru
  2. meningkatkan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk Inpres, serta pinjaman, antara lain melalui pemanfaatan rekening pembangunan daerah;

3) meningkatkan keikutsertaan dunia usaha dalam pembangunan daerah;

4) memantapkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan keuangan daerah;

5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD.

 

c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan prasarana dan sarana transportasi darat, laut dan udara, yang meliputi kegiatan:

a) rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jalan, yang antara lain meliputi jalan lintas selatan Kalimantan antara Batuaji-Kuaro-Balikpapan-Samarinda, persiapan lintas tengah Kalimantan antara Dawai-Tenggarong-Samarinda, dan ruas-ruas Santan-Bontang, Samarinda-Simpang Tiga Sambera-Santan; peningkatan jaringan jalan, meliputi jalan Sambera-Bontang-Sengata-Muara Lembak, Perdau-Muara Lembak-Sangkulirang, Simpang Dondang-Simpang Muara Jawa, Sangkulirang-Maloi, Simpang Perdau-Batu Ampar-Muara Wahau, Tanjung Redeb-Labanan, Simpang Tiga Senoni-Kota Bangun; dan pembangunan jalan baru, meliputi ruas jalan Tanjung Selor-Malinau, Tanjung Selor-Tanjung Redeb, Sengata-Lebak, Semoi-Sepaku-Petung, Muara Wahau-Labanan;

b) pengembangan transportasi darat melalui pengembangan fasilitas lalu lintas jalan dengan kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu jalan 1.000 buah, pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan 6.000 meter, pembuatan marka jalan 100 kilometer, pengadaan dan pemasangan alat pengujian kendaraan bermotor (PKB) berjalan 3 unit, pengadaan dan pemasangan lampu lalu lintas 5 unit, pembangunan terminal penumpang/barang 1 lokasi dan pengadaan bus kota/perintis sebanyak 20 unit; peningkatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan meliputi kegiatan pembangunan dermaga/terminal sungai/ danau di 8 lokasi; dan rehabilitasi dermaga/terminal sungai/danau di 6 lokasi, dan rehabilitasi dermaga terminal/penyeberangan;

c) pengembangan transportasi laut, meliputi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan laut di Balikpapan, Samarinda, Tanjung Laut, Tanjung Selor dan Lhok Tuan, pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran di perairan Kalimantan Timur dan pengerukan alur pelayaran di Samarinda; dan

d) pengembangan transportasi udara melalui kegiatan peningkatan fasilitas dan fungsi bandar udara di Balikpapan; peningkatan fungsi bandar udara di Balikpapan menjadi pusat penyebaran; peningkatan fasilitas keselamatan penerbangan antara lain Tanjung Harapan, data Dawai dan Rong Apung dan pengoperasian penerbangan perintis rata-rata 2 rute per tahun; serta pengkajian terhadap kemungkinan rencana pemindahan lapangan terbang Temindung di Samarinda keluar kota demi keselamatan penerbangan;

2) meningkatkan penyediaan tenaga listrik, yang meliputi kegiatan:

a) pembangunan pusat listrik tenaga mikrohidro (PLTM) tersebar, dengan kapasitas terpasang 0,40 megawatt; pusat listrik tenaga diesel (PLTD) tersebar, dengan kapasitas terpasang 11,8 megawatt; pusat listrik tenaga gas uap di Tanjung Batu (66 megawatt);

b) peningkatan sarana distribusi PLN berupa pembangunan jaringan transmisi sepanjang 203 kilometersirkit; dan pembangunan jaringan gardu induk 7 unit, dengan kapasitas 160 megavoltampere;

c) penyediaan tenaga listrik perdesaan melalui pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM) desa sepanjang 1.946 kilometersirkit dan pembangunan jaringan tegangan rendah (JTR) desa sepanjang 3.592 kilometersirkit, bagi 1.952 desa;

3) meningkatkan pengembangan minyak dan gas bumi dan penyediaan bahan bakar minyak yang meliputi kegiatan peningkatan Kilang Balikpapan I dan modifikasi Balikpapan II di Kalimantan Timur, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Timur dan memperlancar pembekalan dalam negeri; serta pembangunan kilang liquified natural gas (LNG) train G di Bontang dengan kapasitas 2,3 juta ton yang ditujukan untuk meningkatkan produksi LNG; pembangunan pipanisasi BBM Balikpapan-Samarinda dalam upaya mengurangi biaya operasi penyaluran BBM; pengembangan lapangan gas disekitar Balikpapan dan Samarinda; dan pembangunan depot BBM di Tanah Grogot untuk memperluas wilayah pembekalan BBM;

4) meningkatkan jaringan telekomunikasi, yang antara lain meliputi kegiatan pembangunan telepon, termasuk sarana penunjang dengan kapasitas 67.300 satuan sambungan, perluasan kapasitas telepon umum dan pembangunan wartel, terutama di kecamatan wilayah perbatasan; pembangunan stasiun tetap monitoring frekuensi radio sebanyak 2 buah, pengadaan perangkat radio komunikasi sebanyak 1 unit, serta pengadaan terminal automatic frequency management system (AFMS) sebanyak 1 unit;

5) meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro, yang antara lain meliputi pengadaan dan peningkatan fasilitas fisik pelayanan di kecamatan, perdesaan, dan daerah terpencil lainnya, yang antara lain meliputi pembangunan kantor pos pembantu sebanyak 13 unit, kantor pos tambahan sebanyak 7 unit, pos keliling kota/angkutan sebanyak 5 unit, pos keliling desa/antaran sebanyak 25 unit, dan berbagai sarana penunjang;

6) memantapkan prasarana pengairan dan meningkatkan pendayagunaan sumber daya air, meliputi pemeliharaan dan pembangunan prasarana pengendalian banjir di Samarinda; pemeliharaan jaringan irigasi kurang lebih 41.000 hektare, perbaikan jaringan irigasi seluas kurang lebih 2.000 hektare secara tersebar, serta pembangunan jaringan irigasi kurang lebih 6.000 hektare secara tersebar; pemanfaatan dan pengembangan daerah rawa kurang lebih 22.000 hektare antara lain di daerah Sebakung dan Anggana; serta perbaikan dan pengendalian sungai antara lain Sungai Telakay, Kandilo, dan Karangasem sepanjang kurang lebih 30 kilometer dan pemeliharaan danau yang meliputi Danau Semayang, Melintang dan Jempang;

7) meningkatkan sarana komunikasi dan penerangan yang meliputi kegiatan pembangunan stasiun pemancar televisi (TV) di La Bangka, Long Ikis, Muara Ancalong, Talisayan, Sangkulirang; dan peningkatan stasiun pemancar Radio Republik Indonesia (RRI) di Samarinda;

8) meningkatkan prasarana pelayanan hukum, melalui kegiatan pembangunan prasarana fisik pengadilan negeri (PN) Bontang dan kejaksaan negeri (kejari) Tarakan;

9) meningkatkan sarana olahraga yang dapat menyebar sampai ke daerah tingkat II dan kecamatan, serta mengembangkan perpustakaan daerah, terutama di daerah tingkat II, dengan memanfaatkan sumber daya daerah dan peran serta masyarakat; dan

10) meningkatkan kemampuan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

 

d. Program Pengembangan Usaha Nasional

Program ini meliputi upaya:

1) mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain berupa penanaman modal swasta, termasuk PMDN dan PMA, dengan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah;

2) meningkatkan dan mengarahkan investasi, baik PMDN maupun PMA pada berbagai wilayah, sektor, dan golongan ekonomi termasuk investasi dalam agroindustri dan agrobisnis di perdesaan, serta berbagai sektor jasa pendukung;

3) menyederhanakan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah, meningkatkan penerapan etika usaha yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis yang menjamin kepastian dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dunia usaha di daerah;

4) meningkatkan pengembangan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha informal dan tradisional, melalui hubungan kemitraan usaha; meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar; dan meningkatkan bantuan permodalan dengan memanfaatkan dana lembaga perbankan, seperti kredit usaha kecil (KUK), kredit umum perdesaan (Kupedes), serta dana lembaga keuangan nonbank, seperti modal ventura;

5) meningkatkan pembimbingan, pendidikan, pelatihan, dan magang dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi dan manajemen, serta pengembangan usaha baru yang bersifat terobosan;

6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat, antara lain dengan mendorong pengembangan bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR), bank perkreditan rakyat syariat (BPRS), dan lembaga modal ventura;

7) meningkatkan pengembangan koperasi melalui pemantapan kelembagaan koperasi, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan koperasi, pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi, peningkatan dan perluasan usaha koperasi, kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha, pembangunan koperasi di daerah tertinggal, serta pengembangan informasi perkoperasian;

8) mengembangkan sistem informasi usaha terutama untuk usaha menengah dan kecil, tentang potensi pembangunan daerah, melalui penyediaan data dan informasi yang mencakup tenaga kerja, prasarana dan sarana, sumber daya alam, kelembagaan, permodalan, kemitraan, penanaman modal, dan potensi pasar; serta meningkatkan kegiatan promosi tentang potensi daerah;

9) meningkatkan kegiatan perdagangan antara lain berupa penyelenggaraan pelayanan informasi perdagangan; peningkatan pemasaran komoditas hasil pertanian termasuk pengembangan pasar desa dan pasar lelang, pembinaan pedagang, pengusaha, dan eksportir menengah dan kecil; peningkatan perdagangan perintis; peningkatan dan pengawasan mutu komoditas ekspor; penyusunan identifikasi potensi pasar komoditas ekspor; serta pengembangan dan peningkatan ekspor nonmigas, termasuk produk agroindustri.

 

e. Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat di daerah, melalui pemasyarakatan produktivitas yang didukung dengan penyebarluasan informasi, penyuluhan, pembinaan melalui media massa, dunia pendidikan, forum masyarakat produktivitas Indonesia, dan organisasi masyarakat lainnya; penetapan standar mutu produktivitas di perusahaan-perusahaan, melalui analisis, penelitian, pengembangan, dan pengukuran produktivitas, serta pengembangan unit-unit produktivitas;

2) meningkatkan keterampilan dan keahlian serta profesionalisme khususnya tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan pembangunan, melalui pelatihan institusional, noninstitusional (mobile training unit) bagi kader-kader pembangunan desa secara terpadu; pemagangan untuk membentuk tenaga kerja mandiri dan profesional; serta pendayagunaan tenaga kerja terdidik, yang pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha;

3) meningkatkan pembinaan hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha, antara lain melalui pembinaan fungsi lembaga ketenagakerjaan dan pendidikan; penyuluhan ketenagakerjaan bagi kader-kader serikat pekerja dan organisasi pengusaha, dan pelaksanaan uji coba sistem deteksi dini;

4) meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya bagi tenaga kerja wanita di sektor formal maupun informal dan perlindungan anak yang terpaksa bekerja.

 

f. Program Penataan Ruang Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) menyelesaikan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Pulau Kalimantan secara terpadu yang mengacu pada RTRW propinsi daerah tingkat I yang berupa RSTRP setiap propinsi;

2) menyempurnakan dan menjabarkan rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II terutama tata ruang kawasan andalan ke dalam rencana rinci dan program pembangunan daerah;

3) menyiapkan penatagunaan tanah bagi kawasan yang mempunyai potensi pertumbuhan cepat seperti di daerah perkotaan dan kawasan industri di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

 

g. Program Pengembangan Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan

 Program ini meliputi upaya:

1) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan industri yang menitikberatkan pada kegiatan pengembangan industri yang berdaya saing kuat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; pengembangan industri di Propinsi Kalimantan Timur bertumpu baik pada pengembangan industri padat sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang maju, maupun industri padat karya yang makin padat keterampilan, yang meliputi kegiatan:

a) pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan dan rumah tangga, meliputi kegiatan: (1) pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar; (2) penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil; (3) penumbuhan dan pengembangan industri perdesaan termasuk di desa tertinggal; dan (4) pengembangan industri kecil melalui pembinaan 215 sentra industri kecil;

b) peningkatan kemampuan teknologi di perusahaan-perusahaan industri melalui diseminasi teknologi; pengembangan dan pelayanan teknologi industri, penerapan standar serta pengujian mutu produk; mendorong kemitraan litbang terapan antardunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah; serta peningkatan sarana litbang industri, termasuk milik pemerintah;

c) pendalaman dan penguatan struktur industri melalui pengembangan agroindustri, industri pengolahan hasil tambang, termasuk migas, dan industri yang berorientasi ekspor antara lain industri petrokimia, kayu lapis dan kerajinan tradisional;

d) peningkatan promosi investasi industri dan keterkaitan antarindustri dan aglomerasi industri di berbagai kawasan andalan khususnya di zona industri DAS Mahakam, Bontang dan Balikpapan;

2) meningkatkan produktivitas dan produksi sektor unggulan pertanian yang masih merupakan sektor utama di Propinsi Kalimantan Timur melalui pengembangan pertanian terpadu yang berorientasi pasar, yang mencakup tanaman pangan, perikanan, budi daya kelautan, perkebunan, dan peternakan diarahkan pada kawasan andalan antara lain Penajam-Tanah Grogot dan sekitarnya, serta di Muara Wahau-Sangkulirang dan sekitarnya yang antara lain meliputi kegiatan:

a) peningkatan mutu dan areal intensifikasi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah;

b) pengembangan komoditas hortikultura terutama jeruk, rambutan, durian, dan mangga;

c) peningkatan usaha perikanan tangkap antara lain bawal, belanak, senangin, dan bambangan;

d) pengembangan perikanan budidaya antara lain udang, bandeng, ikan mas, jelawat, nila, dan kepiting;

e) pengembangan usaha peternakan antara lain sapi potong, babi, kambing, ayam buras, dan ayam ras;

f) pengembangan usaha perkebunan antara lain kelapa dan kakao;

g) pengembangan industri pengolahan hasil pertanian antara lain usaha pengolahan buah-buahan, ikan, dan daging;

h) peningkatan kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi pertanian;

3) meningkatkan produktivitas dan produksi hasil hutan, melalui kegiatan:

a) pemantapan kawasan hutan produksi tetap dan penatagunaan hutan konversi;

b) konservasi hutan tanah kering, hutan rawa, dan menjaga kelestarian kekhasan alam termasuk flora dan faunanya;

c) pengembangan cagar alam wisata dan rehabilitasi lahan kritis melalui konservasi tanah dan reboisasi, dengan sasaran utamanya di Balikpapan, Samarinda, Tanjung Redeb, Tarakan, dan Tanah Grogot;

d) pengembangan hutan tanaman industri, hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat;

4) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan pariwisata melalui pengembangan obyek dan daya tarik agrowisata, peninggalan sejarah, dan budaya; antara lain pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam di kawasan andalan Samarinda; selain itu, dikembangkan potensi wisata di Mahakam dan Tenggarong;

5) mengembangkan secara terpadu sektor pertambangan diarahkan untuk eksplorasi tambang batubara, minyak dan gas bumi serta eksplorasi timah hitam, pasir besi dan bahan mineral kaolin; di samping itu dilakukan kegiatan pemetaan geologi dan geofisika, penyelidikan bahan galian, mitigasi bencana alam geologis dan eksplorasi air tanah dan kegiatan khusus pemetaan geofisika udara; peningkatan peranserta masyarakat dalam usaha pertambangan skala kecil (PSK) melalui wadah koperasi dan bimbingan usaha pertambangan golongan C;

6) memantapkan pengembangan kawasan khusus wilayah perbatasan Indonesia (Kalimantan Timur) - Malaysia yang antara lain dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah perbatasan; percepatan pengembangan wilayah terpadu khususnya kegiatan pariwisata, pertanian, kehutanan, perikanan, dan transmigrasi dengan melibatkan peran serta unsur pertahanan keamanan (hankam) di wilayah perbatasan; pengembangan dan pemantapan pembangunan jalan lintas Kalimantan sepanjang wilayah perbatasan dengan mengupayakan pola swadana serta memanfaatkan potensi yang ada.

 

h. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Program ini meliputi upaya:

1) melestarikan fungsi dan kemampuan sumber alam hayati dan nonhayati serta lingkungan hidup melalui kegiatan:

a) peningkatan pengelolaan hutan;

b) penanggulangan bencana kebakaran hutan dan bencana lainnya;

c) pengembangan dan pemeliharaan kelestarian cagar alam suaka margasatwa, serta pelestarian plasma nutfah, penangkaran satwa dan flora seperti di Taman Nasional Kutai,

d) perbaikan, pemeliharaan, pengamanan dan pengembangan wilayah sungai di DAS Mahakam Berau;

e) pengembangan pusat studi lingkungan hidup di perguruan tinggi Samarinda, peningkatan mutu dan fungsi Sungai Mahakam;

f) pembangunan pusat pengolah limbah industri besar yang mengandung bahan berbahaya beracun (B3) di Balikpapan;

g) rehabilitasi lahan kritis di areal pertanian tanah kering di DAS Mahakam dan Berau;

h) perlindungan permukiman masyarakat tradisional, pengamanan wilayah sungai;

2) mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup di perairan, tanah, dan udara yang mencakup pengendalian pencemaran akibat kegiatan industri, eksplorasi dan pengilangan minyak bumi, pertambangan dan kegiatan transportasi;

3) merehabilitasi lahan kritis seluas 66 ribu hektare di areal pertanian tanah kering di DAS Mahakam, mengembangkan dan melaksanakan pembinaan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber alam secara lebih terpadu, serta membina kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

 

i. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan terutama dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang kegiatannya antara lain meliputi penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta peningkatan jumlah dan kwalitas guru dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan keperluan; penyelenggaraan kelompok belajar Paket A, Paket B, magang, dan kelompok belajar usaha; perluasan atau peningkatan sekolah menengah kejuruan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan tuntutan pembangunan daerah; pengembangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sehingga lebih terkait dengan kebutuhan daerah. Selain itu akan dikembangkan pula politeknik keteknikan (engineering) dan tata niaga, serta politeknik pertanian;

2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk perbaikan gizi serta menambah dan menyebarkan tenaga medis spesialis dan paramedis termasuk bidan desa, yang kegiatannya antara lain meliputi peningkatan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pemberian vitamin A kepada anak balita di desa tertinggal, dan peningkatan status gizi anak sekolah melalui pemberian makanan tambahan bagi anak-anak SD dari keluarga miskin terutama di desa tertinggal; serta pembangunan 8 unit puskesmas, pembangunan 88 unit puskesmas pembantu, pengadaan 96 unit puskesmas keliling, penyelenggaraan pendidikan bidan program A, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit acquired immuno deficiency syndrome (AIDS);

3) meningkatkan penyediaan dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana air bersih serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman di daerah perdesaan dan perkotaan yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa sebanyak 85 desa; penyediaan dan pengelolaan air bersih perdesaan untuk 540 desa; serta pengelolaan air limbah perdesaan untuk 140 desa;

4) meningkatkan pembinaan kesejahteraan sosial termasuk masyarakat terasing, fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, di samping pembimbingan dan pembinaan keluarga sejahtera yang antara lain meliputi kegiatan:

a) pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin sebanyak 5.000 kepala keluarga;

b) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat sebanyak 7.425 orang;

c) pelayanan dan rehabilitasi sosial dan tuna sosial sebanyak 500 orang;

d) pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat terasing sebanyak 5.600 kepala keluarga;

e) rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti wredha milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 2 panti, rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti asuhan milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 4 panti;

f) pembangunan dan rehabilitasi loka bina karya sebanyak 3 gedung;

g) pengadaan unit rehabilitasi sosial keliling dan kelengkapannya (URSK) sebanyak 2 unit;

h) pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah bidang kesejahteraan sosial;

5) mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui kegiatan keluarga berencana (KB) yang didukung oleh sektor terkait antara lain kesehatan, pendidikan, dan agama, serta mengarahkan persebaran dan mobilitas penduduk yang antara lain melalui program transmigrasi, yang meliputi kegiatan:

a) penyiapan lahan pemukiman transmigrasi beserta prasarana dan sarana pendukungnya;

b) penempatan transmigran dengan sasaran keseluruhan sebanyak 31.155 kepala keluarga, termasuk alokasi penempatan penduduk daerah transmigrasi (APPDT) sebanyak 11.555 kepala keluarga, yang dilaksanakan melalui (1) transmigrasi umum dengan pola (a) pertanian lahan kering 22.620 kepala keluarga dan (b) lahan basah sebanyak 2.100 kepala keluarga; dan (2) transmigrasi swakarsa berbantuan sebanyak 6.435 kepala keluarga dengan pola (a) perkebunan inti rakyat-transmigrasi (PIR- Trans) 1.500 kepala keluarga, (b) perikanan tambak sebanyak 400 kepala keluarga, (c) hutan tanaman industri-transmigrasi (HTI-Trans) sebanyak 2.850 kepala ke- luarga, (d) transmigrasi pembangunan desa potensial sebanyak 1.685 kepala keluarga; selain itu transmigrasi swakarsa mandiri sekitar 12 ribu kepala keluarga; dan

c) pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigran yang sudah ada di permukiman transmigrasi;

6) meningkatkan dan mengembangkan nilai budaya dan seni budaya Kalimantan Timur untuk memperkaya khazanah budaya setempat, yang kegiatannya antara lain meliputi kegiatan pemugaran bekas Kraton Sambaliung dan penjara Sanga-sanga;

7) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta pengamalan ajaran agama untuk memantapkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama, yang kegiatannya antara lain meliputi bimbingan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama; penyediaan bantuan pembangunan prasarana dan sarana kehidupan beragama dengan mendorong peran serta masyarakat; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan agama tingkat menengah dan tingkat tinggi, baik negeri maupun swasta; serta pembinaan kelembagaan seperti pondok pesantren dan tenaga penyuluh keagamaan. Secara khusus akan dilakukan pula rehabilitasi dan penyediaan fasilitas pendidikan untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari di Samarinda.

 

j. Program Peningkatan Peran serta Masyarakat

Program ini meliputi upaya:

1) menumbuhkembangkan peranan swadaya masyarakat untuk mampu memecahkan masalah bersama melalui kelompok swadaya masyarakat di daerah terutama di desa tertinggal;

2) meningkatkan peranan wanita dalam mendukung upaya membangun keluarga sejahtera serta mengembangkan usaha yang dapat menambah penghasilan keluarga, antara lain melalui program pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);

3) meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna, pramuka dan organisasi kepemudaan, antara lain meliputi kegiatan pembinaan terhadap 376 karang taruna;

4) membina dan meningkatkan kemampuan dan kualitas lembaga masyarakat atau organisasi nonpemerintah, antara lain meliputi kegiatan pembinaan terhadap 110 organisasi sosial, dan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat sebanyak 990 orang;

5) meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan pendahuluan bela negara, pelatihan dan pengorganisasian perlindungan masyarakat (linmas) dalam kegiatan penanggulangan bencana, serta pembinaan masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan.

 

k. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan ketersediaan dan persebaran jumlah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar sosial dan ekonomi terutama di 505 desa tertinggal, antara lain meliputi kegiatan pemugaran perumahan dan permukiman di 453 desa sebanyak 7.157 unit rumah;

2) meningkatkan kemampuan dan kesempatan berusaha masyarakat khususnya kelompok masyarakat miskin dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang dikelola melalui perkoperasian dan badan kredit perdesaan termasuk kegiatan pengelolaan hak pengusahaan hutan (HPH) Bina Desa Hutan dan pembangunan permukiman transmigrasi di sepanjang jalan lintas Kalimantan;

3) mendukung dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program khusus seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan program-program sektoral dan regional lainnya yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

 

l. Program Pengelolaan Pembangunan Perkotaan

Program ini meliputi upaya:

1) membangun prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan perumahan dan permukiman daerah perkotaan dengan membangun rumah sederhana sebanyak 6 ribu unit; perbaikan dan peremajaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di daerah perkotaan meliputi peremajaan kawasan seluas 100 hektare, dan perbaikan lingkungan permukiman kota/ permukiman nelayan seluas 982 hektare di Samarinda; pengelolaan air limbah untuk 3 kota sedang dan kota kecil; pengelolaan persampahan untuk 1 kota besar dan 4 kota sedang dan kota kecil; penanganan drainase untuk 1 kota besar dan 10 kota sedang dan kota kecil; penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan dengan peningkatan kapasitas produksi sebesar 1.080 liter per detik; serta penataan kota dan penataan bangunan;

2) meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan perkotaan, yang kegiatannya antara lain meliputi pemantapan fungsi kota yang meliputi identifikasi sistem kota-kota di wilayah propinsi Kalimantan Timur dan memantapkan fungsi kota-kota tersebut; pengembangan ekonomi perkotaan termasuk pembinaan sektor informal dan pengusaha kecil; peningkatan peran serta sosial masyarakat kota; pemantapan keuangan perkotaan, pemantapan kelembagaan pemerintahan kota dengan penyiapan program jangka menengah (PJM) perkotaan untuk 10 kota; penyusunan PJM untuk 4 kawasan andalan; penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan untuk 8 kawasan, serta peningkatan pengelolaan administrasi dan tata tertib hukum pertanahan di daerah perkotaan;

3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan, antara lain meliputi kegiatan peningkatan konservasi kawasan budaya dan bernilai historis, serta pemantapan luasan ruang terbuka hijau.

 

2. Program Penunjang

Program penunjang meliputi seluruh program sektoral dan regional yang dilaksanakan dan berlokasi di Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.